Atau kedua, jika Pj. kepala daerah tersebut tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi ngotot mengikuti Pilkada, maka akan diberhentikan paksa oleh Mendagri.
“Jadi tinggal pilih di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, atau ingin menerima isu yang keluar bahwa si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” jelasnya.
Di lain sisi, dirinya juga mengingatkan Pj. kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan Pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat. Apabila memang ingin memasang baliho, Mendagri menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.
"Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan [penanganan] stunting atau program kegiatan Pj. gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama Pj. gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan," tegasnya.
BACA JUGA:Ciptakan Kondisi Pilkada Serentak 2024 Kondusif, Ini Dilakukan Pj Bupati Lahat dan Forkopimda
Tito juga meminta para penjabat kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan negara adalah anugerah yang harus disyukuri dan diemban dengan penuh tanggung jawab.
“Jalankan tugas pemerintahan dengan baik, jangan stagnasi, sampai lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Manfaatkan momentum ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegas Tito.
Terakhir, Tito mengingatkan para penjabat kepala daerah agar tetap berhati-hati dan tidak terlibat dalam masalah hukum, mengingat banyak godaan dan problema yang dihadapi sebagai pemegang kekuasaan di daerah.
“Masih ada lima bulan sebelum Pilkada serentak, dan saat ini sudah masuk tahapan persiapan. Pastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan jadilah contoh yang baik bagi masyarakat," ucap Tito.
BACA JUGA:Jaga Kondusifitas Selama Pilkada Serentak 2024, KPU OKU Timur Gandeng Awak Media
Menanggapi arahan Mendagri, Pj. Wali Kota Pagaralam Lusapta Yudha Kurnia menyatakan komitmennya untuk melaksanakannya dan mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak.