Sehingga menurut Toton, pemerintah harus meningkatkan kehadiran dan perannya dalam kebudayaan dan kesenian serta memperhatikan kehidupan berkesenian di Sumsel.
“Seniman itu menurut saya tidak perlu masuk dunia politik, tapi tergantung manusianya, yang penting teruslah kreatif dan bergerak,” tukas dia.
Kepada Palembang Ekspres usai acara, Ketua Dewan Kesenian Palembang Hasan MSn menyebutkan, diskusi tersebut kerjasama antara pihaknya dengan Perkumpulan Nasional Teater Indonesia (Penastri).
BACA JUGA:Hujan Protes Ratusan Artefak Sumsel Dipindahkan ke Cibinong, Ini Tanggapan Mantan Ketua BALAR
BACA JUGA:6 Tahun Berturut-Turut Gelar Sang Juara, Museum Negeri Sumsel Semakin Dicintai Gen Z
“Ini programnya Penastri, bertujuan membangkitkan ekosistem kesenian terutama theater di Sumsel dan Palembang,” ujarnya.
Kendati iklim dan ekosistem theater di Palembang sudah berjalan, namun lebih lanjut Hasan mengakui kadang berjalan lambat dan kadang cepat.
“Itu dilihat dari suasana, dan itu yang harus didorong dan dibangun terus,” tegasnya.
Dia mengaku sependapat dengan pernyataan salah seorang narasumber, Toton Dai Permana yang mengatakan insan theater harus kreatif dan bergerak.
BACA JUGA:Museum Masuk Desa, Cara Cerdas Pemprov Sumsel Lestarikan Warisan Sejarah dan Budaya
BACA JUGA:Dukung Perdana Sumsel, Sultan Palembang Hadirkan Pemanah dari 24 Provinsi, Mau Ngapain?
“Kalau tidak bergerak dan hanya menunggu, nah itu yang enggak jalan, ini harus bersama-sama dan didobrak, terutama pemerintah harus terus didorong,” bebernya.
Sementara, Wakil Ketua Penastri S Metron Masdison SS mengemukakan, diskusi tersebut adalah theater isu, yaitu dengan mengumpulkan problematika ekosistem yang ada di Indonesia.
“Jadi kami sudah mengadakan di 18 kota, tapi itu daring sekarang luring ada 4 kota yaitu Banjarmasin, Palembang, Ternate dan terakhir Kendari,” urainya.
Sebelum dalam 18 kota secara daring imbuh Metron, tadinya Palembang tidak masuk sehingga dimasukkan untuk 4 kota yang saat ini tengah berjalan.
BACA JUGA:Ziarah di Makam Keramat Buyut Kemas Abdul Hakim, KOPZIPS Sampaikan Kritik Menohok ke Pemerintah