KORANPALPRES.COM - Proyek pembangunan jalan tol Sicincin-Bukittinggi yang menghubungkan Pekanbaru dan Padang menghadapi tantangan serius yang memperlambat kelancarannya.
Hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan secara pasti lokasi pembangunan tol ini, meskipun direncanakan untuk menghubungkan Pekanbaru dan Padang dengan panjang total mencapai 58,7 kilometer.
Pembangunan tol ini menjadi fokus perdebatan yang kompleks terkait dengan permasalahan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Berbagai rumah masyarakat diprediksi akan terdampak langsung oleh jalur yang direncanakan, memunculkan polemik terkait ganti rugi dan dampak sosial ekonomi yang mungkin terjadi.
BACA JUGA:Waduh! Progres Pembangunan Tol Jambi-Palembang Seksi 3 Mundur dari Target Semula, Seksi 4 Dikebut
Menanggapi hal ini, pemerintah pusat melalui PT Hutama Karya, pelaksana proyek jalan tol Trans Sumatera, mengindikasikan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah menyelesaikan tahap pertama dan sebagian dari tahap kedua jalan tol Padang-Sicincin.
Dikutip koranpalpres.com dari kanal YouTube Tollku, Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, dalam rapat dengan DPR pada hari Selasa lalu, menegaskan bahwa dari total 2854 kilometer proyek jalan tol Trans Sumatera, sebanyak 800 kilometer telah selesai dibangun hingga bulan Juni 2024.
"Tahap pertama dan sebagian tahap kedua diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini," ujar Budi Harto, menggarisbawahi pentingnya kelancaran proyek ini meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.
Selain itu, Budi juga menyoroti tantangan lain seperti koordinasi dengan pihak terkait, regulasi yang berubah-ubah, dan masalah teknis konstruksi di beberapa bagian jalur.
"Kami terus berupaya maksimal untuk menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik agar proyek dapat segera berlanjut dengan lancar," tambahnya.
Proyek tol Sicincin-Bukittinggi, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, direncanakan menjadi jaringan vital yang akan meningkatkan konektivitas antara dua kota besar di Sumatera.
Namun, penundaan ini menjadi sorotan banyak pihak terutama di Sumatera Barat yang menunggu manfaat ekonomi dan sosial dari infrastruktur ini.