Kepala BPMP Sumsel mengatakan jadi kegiatannya memang punya badan-badan penjamin untuk pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa kebijakan yang saat ini tamai dibahas dan disosialisasikan adalah kebijakan merdeka belajar.
Hal ini merupakan kebijakan prioritas dari Kemendikbud.
"Ristek kota Palembang sangat mendukung keberlanjutan kebijakan merdeka belajar ini, melalui diterbitkannya peraturan Walikota nomor 32 Tahun 2023 tentang dukungan peningkatan kualitas pendidikan melalui merdeka belajar, ” katanya.
BACA JUGA:Pj Sekda Ingatkan Data yang Valid dalamPenyusunan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)
Masih menurut Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel, masih dari laman itu menjelaskan dalam melaksanakan merdeka berlajar tentu dibutuhkan kolaborasi bersama.
Ia mengungkapkan, standar pelayanan minimal sudah dituangkan di berbagai regulasi terkait dengan Permendagri Nomor: 59 Tahun 2021.
Hal tersebut diatur mengenai indikator SPM yang digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami perlu mengapresiasi bahwa komitmen itu harus diperkuat dengan hadirnya regulasi terkait dukungan terhadap program merdeka belajar, ini menggambarkan bagaimana program dari sisi dukungan logistik lainnya,” ujar Arya.
BACA JUGA:Peringati Tahun Baru Islam 1446 H, Pj Sekda Ajak Semua Pihak Instropeksi Diri
Kemudian kegiatan lainnya, telah dilaksanakan Rakortek bersama kepala sekolah, temu literasi dan termasuk monev.
Pj Sekda Dahnial Nasution mewakili Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Menurut Dahnial layanan pendidikan inklusif danragam kebijakan merdeka belajar memang harus terus disosialisasikan.
Pj Sekda juga menjelaskan, bahwa Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dari kemajuan suatu daerah, disamping Kesehatan dan lapangan kerja.
"Dengan begitu, Pendidikan di kota Pagar Alam tidak hanya difokuskan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga harus ada sinergisitas antar OPD yang lainnya," jelas Pj Sekda.