Setelah perencanaan baru diikuti dengan penganggaran, selanjutnya pelaksanaan, baru kemudian pertanggungjawaban.
“Semua itu harus dilakukan dengan cepat, harus semuanya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bebernya.
Menurutnya, menjadi Kepala Desa (Kades) tidaklah mudah, dikarenakan harus memahami banyak aturan dan regulasi mengikuti perkembangan kebijakan sehingga bisa sukses dalam menjalankan tugas.
BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak Jajaran Pemkab Muara Enim Aktif dalam Tuntaskan Program Prioritas
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Pj Ketua PKK Sumsel Mendapat Gelar Adat di Muara Enim
Kades harus terus meningkatkan kapasitasnya, memahami regulasi-regulasi yang ada dan terus mengikuti perkembangan kebijakan dan ini terus berubah jangan sampai ketinggalan.
"Nah kolaboratif itu diperlukan tujuannya biar akan saling berkoordinasi akan saling berkomunikasi," ucapnya.
“Kades itu bisa belajar semua bidang ilmu.
Kades juga tidak hanya mempelajari tentang Desa tetapi juga belajar tentang pemerintahan secara luas,” sambungnya.
BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Keterlibatan IKM dalam Pemulihan Ekonomi Sumsel
BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ikuti Arahan Mendagri, Jaga Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
Dalam kesempatan yang sama, Panitia Forum Kolaborasi Pengawasan Desa Tahun 2023 Effendi mengatakan kegiatan ini melibatkan 144 peserta terdiri dari Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota, Camat dan Kades Se- Sumsel.
Dia berharap melalui kegiatan ini dappat mewujudkan komitmen bersama pemberdayaan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan potensi daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan desa.
Adapun tema kegiatan yaitu “Sinergi APIP kawal Akuntabilitas," terangnya.