Sementara Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, memiliki kekayaan senilai Rp22,6 miliar.
Di urutan keenam ada, Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tercatat memiliki harta Rp15 miliar.
Posisi terendah dalam daftar ini dipegang oleh Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, dengan total harta hanya Rp1,6 miliar.
Meskipun demikian, setiap Menko memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan pengalaman yang kaya, yang tentunya akan berkontribusi pada kinerja kabinet.
Laporan harta kekayaan para Menko ini menjadi sangat penting dalam konteks transparansi pemerintahan.
Di tengah tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan integritas pejabat publik, transparansi dalam laporan harta kekayaan menjadi indikator utama.
Dengan mengetahui kekayaan para menteri, publik dapat lebih memahami potensi konflik kepentingan dan integritas dari mereka yang memegang jabatan strategis.
Di sisi lain, angka-angka ini juga mencerminkan disparitas ekonomi di kalangan pejabat.
Dengan Airlangga yang memiliki kekayaan jauh di atas para koleganya, pertanyaan mengenai keseimbangan dan pemerataan dalam kebijakan ekonomi pun muncul.
Apakah mereka yang kaya akan mampu memahami dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas?