OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM- Berbagai cara dilakukan pihak Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari PBB -P2 dan BPHTB.
Ya, kali ini Kolaborasi dan Integrasi Data Perangkat Daerah menjadi upaya Kaban Bapenda Ogan Ilir dalam meningkatkan PAD dari PBB -P2 dan BPHTB.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan dua sumber pendapatan penting yang perlu dikelola dengan baik.
Dengan melakukan kolaborasi antar instansi dan integrasi data, diharapkan pendapatan dari kedua pajak ini dapat meningkat secara signifikan.
BACA JUGA:Banyak Proyek Jalan Dikerjakan Malam Hari, Ini Alasan PU PR Ogan Ilir
BACA JUGA:Jembatan di Kecamatan Kandis Putus! Ini Gerak Cepat Pemkab Ogan Ilir
Hal inilah langkah strategis yang coba dilakukan Ka Bapenda Ogan Ilir Ibu Merry Darmawati, S.Sos., M.Si.
"Di era digital saat ini, pengelolaan data menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat basis pendapatan daerah," ungkapnya pada Palembang Ekspres, Selasa 17 Desember 2024.
Menurut dia, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pajak, sehingga menghasilkan informasi yang kurang akurat.
"Melalui kolaborasi antar instansi, integrasi data dapat dilakukan secara efektif untuk menciptakan satu sumber informasi yang kredibel yang manfaat utama nya adalah peningkatan akurasi informasi," tuturnya.
BACA JUGA:Merebak Isu di Ogan Ilir, Ada Oknum Pejabat Diduga Main Asmara dengan Oknum Kades
BACA JUGA:Dinas PU PR Ogan Ilir Klaim Pembangunan Pedestrian di Indralaya Berjalan Sesuai Rencana
Dengan data yang tersentralisasi katanya, pemerintah daerah bisa melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali.
"Ya, seperti properti yang terdaftar namun belum membayar pajak," katanya.
Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mengoptimalkan pemantauan dan pendataan wajib pajak, yang akan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka.