Menurut dia, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengubah manajemen ASN secara substansial.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain,” ujar Agus dalam sambutannya.
Kendati demikian, kata Agus, KASN akan terus mendorong keberadaan fungsi pengawasan sistem merit yang efektif di masa depan untuk menjaga keberlanjutan meritokrasi.
Di samping itu, perubahan lingkungan politik saat ini, seperti pemilu serentak dan pergantian pemerintahan juga akan memengaruhi penerapan sistem merit, khususnya terkait dengan aspek netralitas, kode etik, dan kode perilaku ASN.
BACA JUGA:Bupati Ogan Ilir Warning Kelompok Tani! Terkait Apa Ya
Selanjutnya, berdasarkan evaluasi tingkat kepatuhan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku (NKK) ASN di instansi pemerintah tahun ini sebanyak 62,5 persen dari 16 instansi pemerintah mencapai kategori ‘Patuh’.*