JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) profesional, akuntabel, hati-hati serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.
Dikutip dari Sekertariat Kabinet Republik Indonesia,hal tersebut ditekankan Presiden saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
“Ini saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat.
Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” ujar Presiden.
BACA JUGA:Pemudik Wajib Tau! Ini Aturan Baru Dalam Perjalanan Libur Nataru 2023
BACA JUGA:Bukan Cuma OK Sip, 16 Kosakata Gaul yang Akhirnya Diakui KBBI, Generasi Millennial Wajib Tahu!
Presiden mengatakan dana kelolaan BPKH sangat besar, mencapai Rp165 triliun.
Ini menyebabkan kinerja dan gerak-gerik BPKH selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.
“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH Rp165 triliun, gede banget itu dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya tiitip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” ujarnya.
Presiden pun meminta agar dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman.
BACA JUGA:Medical Check Up RSUD PALI Miliki Teknologi Berkualitas dan Modern, Ini Keunggulannya
BACA JUGA:5 Latihan Fisik yang Bermanfaat Menjaga Tubuh Agar Tetap Bugar
Saat ini, sebanyak 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.
“Alhamdulillah, ini tempat aman, berada di BI. Dua persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen.
Menurut saya juga masih aman, jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya.