Mendagri: Gerakan Pangan Murah dan Bansos Jadi Bahan Evaluasi untuk Penjabat Kepala Daerah

Rabu 10 Jan 2024 - 12:48 WIB
Reporter : Eko Wahyudi
Editor : Eko Wahyudi

Pemda harus bergerak aktif mencari penyebab dan solusinya dan harus mencari cara sehingga inflasi terkendali. Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Misalnya dengan mendatangkan ahlinya dari ekonom unversitas. Kalau kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi. Segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya. Jadi jangan sampai dibacain terus ini naik terus [inflasinya] dan di atas terus,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dengan jelas daerah yang inflasinya masih di atas rerata nasional.

BACA JUGA:Tekan Inflasi Jelang Nataru, Pemprov Sumsel dan Kabupaten/Kota Gelar Operasi Pasar Murah Secara Serentak

BACA JUGA:Untuk Tekan Laju Inflasi, Pemkot Ini Laksanakan Operasi Pasar

Di tingkat provinsi menurut perinciannya ada Maluku Utara, Lampung, Gorontalo, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

Lalu di tingkat kabupaten yaitu Sumenep, Merauke, Banggai, Buleleng, Kotabaru, Belitung, Mimika, Sikka, Sumba Timur, dan Kudus.

Sedangkan Kota dengan inflasi tinggi yakni Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Bandar Lampung, Cilegon, Kotamobagu, Samarinda, Bogor, Tual, dan Tegal. *

 

Kategori :