Pemkab Lahat Raih Kepatuhan Pelayanan Publik Zona Hijau, Ini Wejangan dari Pj Bupati Lahat

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat akhirnya meraih penghargaan tingkat nasional dengan predikat Kepatuhan Pelayanan Publik, dengan nilai 80,58 persen kategori B dengan kualitas tinggi (Zona Hijau).

Yang diterima langsung Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP Msi, di Griya Agung, Kota Palembang.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap instansi, yang berhasil memenuhi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terhadap Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan, atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian.

BACA JUGA:5 Kantor Pertanahan di Sumsel Masuk Zona Kuning, Potensi Pungli dan Ketidakpatutan Pelayanan Masih Terjadi

BACA JUGA:Ukir Tinta Emas, Polda Sumsel Terima Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Keempat dimensi penilaian ini meliputi dimensi input, terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan.

Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan.

Muhammad Farid mengungkapkan, penghargaan ini tentu membuat dirinya dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), akan menjadi lebih fokus meningkatkan pelayanan-pelayanan publik, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat.

"Anugerah ini tentu untuk berkomitmen  terus berbenah dan mengupayakan inovasi-inovasi layanan yang cepat, mudah dan menyenangkan bagi masyarakat," kata dirinya, Jumat 26 Januari 2024.

BACA JUGA:Optimalkan Pelayanan Administrasi, Tahun Ini PUPR Lahat Bangun 1 Kantor Camat Kota Agung

BACA JUGA:Kepatuhan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi, Menteri Budi Arie Ajak Sivitas Kominfo Tingkatkan Kinerja

Ia menerangkan, bahwasanya persyaratan untuk meraih reward ini banyak, sehingga mampu menjadikan pelayanan publik berkualitas.

"Banyak indikator untuk menjadikan pelayanan publik berkualitas seperti pelayanan publik itu sendiri, ruang-ruang pengaduan dan SDM yang memiliki karakter pelayanan yang baik dengan standar yang ditetapkan," ujarnya.

Selain itu, sambung dia, akan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu digitalisasi dalam pelayanan publik sehingga menciptakan akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.