PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pemilu di depan mata! Sejarawan Sumsel ini harapkan pembangunan kebudayaan jadi program prioritas para capres.
Sejarawan Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Dedi Irwanto, M.A menilai pembangunan kebudayaan di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan (Sumsel), sudah berjalan dengan baik.
Kebijakan pembangunan kebudayaan oleh pemerintahan saat ini terealisasi melalui dana abadi kebudayaan dalam bentuk program Indonesiana.
Beberapa komunitas dan penggiat kebudayaan mendapat hibah pendanaan besar untuk mendukung fasilitas kegiatan bidang kebudayaan.
BACA JUGA:123 Kemenag Sosialisasikan Regulasi Haji dan Umrah pada Puluhan PPIU Baru Berizin
BACA JUGA:Revitalisasi KUA Melalui SBSN, Kemenag Siap Bangun 135 Gedung Baru Tahun Ini
“Termasuk dukungan institusional organisasi kebudayaan, pendayagunaan ruang publik kebudayaan, dokumentasi karya dan maestro budaya, kajian objek pemajuan kebudayaan (OPK), serta beasiswa pelaku budaya,” tutur Dedi kepada wartawan, Senin 5 Februari 2024.
Dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menyebutkan, keberadaan Undang-Undang (UU) perlindungan kebudayaan juga banyak ditujukan untuk berbagai pelestarian OPK.
Termasuk pembentukan dewan kebudayaan di tingkat provinsi, dewan kesenian, dan tim ahli cagar budaya (TACB).
Hanya saja dalam pengamatannya sebagai sejarawan terhadap berbagai gerak fasilitas dan perlindungan budaya ini, menurut Dedi, kerapkali tidak merata antar daerah.
BACA JUGA:Menjelang Imlek 2575: Fengshui Hal Penting Lain bagi Masyarakat Tiongkok
Dia mencontohkan yang terjadi di Provinsi Sumsel saat ini, dimana UU Pemajuan Kebudayaan belum diejawantakan menjadi perda.
Sehingga sampai saat ini dewan kebudayaan yang diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan tersebut tidak diwujudkan di Sumsel.
Termasuk TACB di Sumsel dan kota Palembang yang mestinya mandiri dan independen, baik dari segi kerja maupun pendanaan masih dilekatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudar) Provinsi Sumsel dan Dinas Kebudayaan (Disbud) kota Palembang.