PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Ada sebuah film yang muncul di tengah masa tenang Pemilu 2024.
Masyarakat khususnya di media sosial dihebohkan munculnya sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote.
Film ini dirilis di akun Youtube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Minggu (11/02/2024) dan hingga kini telah ditonton lebih dari 4,1 juta kali.
Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit dan dibintangi 3 (tiga) pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
BACA JUGA:Wapres Tegas Katakan Tidak Akan Terlibat Kampanye, dan Katakan: Saya Netral
BACA JUGA:Ini Permintaan Kapolres Martapura Ke Para Personel PAM TPS Pemilu 2024
Film ini cukup menghebohkan karena isinya mengungkap potensi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Film ini pun selain trending di platform media sosial X (Twitter), juga mendapatkan beragam komentar dari masyarakat.
Dikutip dari situs resmi wakil presiden RI, saat ditanya tanggapannya oleh awak media terkait film tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa film Dirty Vote itu merupakan salah satu bentuk dinamika politik pada perhelatan Pemilu 2024.
Menurutnya dalam wapresri.go.id, secara umum film ini menggambarkan keinginan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, dan pemerintah akan merespons keinginan tersebut.
BACA JUGA:Doa Bersama di Polres, Doakan Pelaksanaan Pemilu Damai dan Kondusif
“Masalah yang [Dirty Vote], saya kira itu dinamika dari politik kita. Saya pikir nanti tentu pemerintah kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu,” tutur Wapres saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPRK) MUI di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (12/02/2024) kemarin.
Sebagai bagian dari aspirasi, menurut Wapres, pemerintah akan merespons dengan baik berbagai masukan yang terkandung dalam film Dirty Vote sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan.
“Kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula,” tegasnya.