Dia menambahkan selaku pengurus KONI dan pengurus cabor melayangkan protes bagaimana mekanisme pergantian jajaran pengurus.
Apalagi saat ini SK kepengurusan KONI yang baru telah beredar luas di media sosial dan menimbulkan polemik di tubuh KONI Prabumulih," tegasnya.
Senada Yopi, Kepala Bina Prestasi KONI Prabumulih mengungkapkan kalau proses ini berawal dari pengunduran Beni Rizal.
Lalu dilanjutkan Daud Rotasi, namun pak Daud Rotasi meninggal dunia.
BACA JUGA:Pasar Ramadan BRI Prabumulih 2024, Inovasi untuk Pertumbuhan Tabungan CASA Mikro
Kemudian ditunjuk sementara pak Intisar untuk menggelar Musorkotlub.
"Pak Intisar yang ditunjuk untuk Musorkotlub tetapi tidak bisa artinya belum putus, kemudian anehnya tiba-tiba saja keluar SK baru yang mana dipimpin Plt Erwadi ST MM yang diusulkan para Wakil Ketua 1,2,3," ungkapnya.
Masih kata Yopi, proses ini kalau mau dijadikan Plt yang digantikan itu cuma ketua yang mengundurkan diri, bukan ketua harian dan para pengurus anggota lainnya.
“Itu pun harus ada rekomendasi dari cabor yang berinduk di KONI Prabumulih tersebut,” timpalnya.
BACA JUGA:Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Ini Langkah Polres Prabumulih di Bulan Ramadan
SK yang diajukan itu menurut Yopi tidak boleh ditandatangani yang saat ini sudah tersebar, padahal itu semestinya harus masih kosong. Harus ada persetujuan 42 cabor dan disertai notulen.
“Kalau prosesnya seperti ini, jelas melanggar aturan, karena yang mempunya hak untuk pergantian ketua yakni para cabor, bukan wakil-wakil ketua kKarena mereka hanya pelayan saja di organisasi," ujarnya.
Yopi menegaskan seharusnya mereka itu untuk menyiapkan persiapan musorkotlub kita ‘ok’. Nah ini kalau semua pengurus diganti semua itu namanya asal-asalan. Dan untuk langka selanjutnya kami dari cabor-cabor akan bekordinasi dengan KONI Sumsel.
"Kalau kami menolak karena jelas langgar aturan, lalu yang katanya kami tidak aktif itu yang mana. Kami disini bukan masalah kami tidak masuk struktur kepengurusan yang baru tetapi proses pergantiannya yang kami tanyakan," tegasnya.
BACA JUGA:Optimalkan Pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Prabumulih Lakukan Ini
Terpisah Kepala DPPKBPPA Prabumulih, Joko Firdaus SPd mengungkapkan kalau Plt tidak bisa menerbitkan kepengurusan KONI baru.