PAGARALAM, KORANPALPRES.COM - Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pagaralam, Rano Fahlesi memimpin rapat tindak lanjut terkait permohonan hibah tanah Polres Pagaralam dan pembahasan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas melalui mekanisme tanpa lelang.

Rapat pembahasan itu dilaksanakan di Ruang Rapat Besemah III, pada Kamis (21/03/2024).

Dalam rapat ini Pj Sekda Rano mewakili Pemerintah Kota Pagaralam mendukung percepatan proses hibah tanah pada Polres Pagaralam yang akan digunakan untuk pembangunan sentra pelayanan WBK dan WBBM. 

Selain itu, pemerintah kota Pagaralam juga mendukung penjualan barang milik negara berupa kendaraan perorangan dinas yang telah diatur sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2022 dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Kasus Mafia Tanah Asrama Mahasiswa, Kejati Sumsel Tahan Oknum Pegawai BPN Kota Yogyakarta

BACA JUGA:Pj Bupati Apriyadi Hibahkan Lahan, Dukung Pembangunan Kantor Samsat Muba II

"Kami sangat mendukung percepatan proses hibah tanah pada Polres Pagaralam yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi kota Pagaralam. Selain itu, kami juga mendukung penjualan barang milik negara berupa kendaraan dinas perorangan yang akan diproses dengan berkoorinasi pada pihak terkait dan disesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku," jelas Pj Sekda.

Turut hadir dalam rapat ini Sekda, Asisten, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Kepala Dinas BKD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala  Dinas LH, Kabag Hukum, dan Kabag Tapem.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Dahnial Nasution, buka secara resmi sosialisasi penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan kota Pagaralam.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah II Palembang, di Ruang Rapat Besemah I (satu), Kantor Wali Kota Pagaralam, Kamis (21/03/2024).

BACA JUGA:Pj Wako Pagaralam Hadiri High Level Meeting dan Capacity Building Pengendalian Inflasi

BACA JUGA:Sederhana! Cara dan Syarat Pembuatan Sertifikat Tanah

Sosialisasi ini merupakan aksi tindak lanjut dari audiensi yang telah dilaksanakan oleh BPKHTL pada Jumat (02/02/2024) yang lalu, mengenai  realisasi Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kota Pagaralam.

Diketahui TORA sendiri merupakan program nasional, yang ditargetkan 4,1 juta Hektare (Ha) Lahan akan dikelola oleh masyarakat.