Kepastian Hukum atas Penguasaan Tanah Melalui TORA

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Sabtu , 23 Mar 2024 - 20:49

Sosialisasi penyelesaian dan penguasaan tanah di Kantor Walikota Pagaralam.-Humas Protokol Pagaralam-

Kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

Saat Orde Reformasi MPR menerbitkan Tap MPR No. IX Tahun 2001 yang merupakan tonggak awal Reforma Agraria.

PP 44 tahun 2004 didalamnya sudah mengatur menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu pada saat pelaksanaan proses penataan batas luar Kawasan hutan.

Juga pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang melibatkan kepala desa dan kecamatan.

Lalu dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2012 jo P.62 tahun 2013 diatur lebih detail terkait mekanisme Penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya.

Itu sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan Negara melalui Perubahan Batas Kawasan Hutan.

Pada tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Program Reforma Agraria termuat dalam NAWACITA dan RPJMN yang berisi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan pelaksanaan Program Indonesia Kerja.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya melalui Penataan Kawasan Hutan untuk mendukung program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).*

kepastian hukum atas penguasaan tanah melalui tora                            pagarfalam, koranpalpres.com – asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, dhanial nasution, secara resmi membuka sosialisasi mengenai penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan kota pagaralam.
kegiatan ini diselenggarakan oleh balai pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan (bpkhtl) wilayah ii palembang, di ruang rapat besemah i, kantor wali kota pagaralam.
sosialisasi tersebut merupakan langkah tindak lanjut dari audiensi yang telah dilaksanakan oleh bpkhtl pada jumat (2/2) lalu, terkait realisasi program tanah obyek reforma agraria (tora) di kota pagaralam.
program tora merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengelola 4,1 juta hektare (ha) lahan oleh masyarakat.
baca juga:pj sekda dukung percepatan hibah tanah untuk polres pagaralam
dalam kesempatan ini, asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, dhanial nasution, menyampaikan bahwa pemerintah kota (pemkot) pagar alam melalui camat dan lurah menjadi lokus bagi kota pagaralam dalam memfasilitasi realisasi tora oleh masyarakat. 
dia juga menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi ini dalam mewujudkan tujuan tora, yakni memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan, serta menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi.
“tidak semua lahan yang didiami atau digarap oleh masyarakat itu masuk ke dalam tanah obyek reforma agraria (tora).
itu sebabnya, melalui kegiatan ini kami berharap konflik-konflik lahan di dalam kawasan hutan dapat terselesaikan,” ujar asisten i.
baca juga:kasus mafia tanah asrama mahasiswa, kejati sumsel tahan oknum pegawai bpn kota yogyakarta
acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait proses dan manfaat dari program tora, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengelolaan lahan yang lebih baik di kawasan hutan kota pagaralam. 
dilansir dari laman kementerian lingkungan hidup dijelaskan reforma agraria merupakan salah satu pilar dari kebijakan pemerataan ekonomi.
yang menjadi dasar dari kebijakan pemerataan ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan equality (kesamaan perlakuan).
tetapi juga perlu dipikirkan memberikan aset/modal (equity) kepada penduduk ekonomi lemah.
baca juga:serahkan 2.000 sertifikat tanah, presiden jokowi: bukti hak hukum atas tanah
kebijakan program reforma agraria merupakan amanat uud 1945 pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan uu nomor 5 tahun 1967 dan dilanjutkan dengan uu nomor 41 tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.
saat orde reformasi mpr menerbitkan tap mpr no. ix tahun 2001 yang merupakan tonggak awal reforma agraria.
pp 44 tahun 2004 didalamnya sudah mengatur menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu pada saat pelaksanaan proses penataan batas luar kawasan hutan.
juga pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga yang melibatkan kepala desa dan kecamatan.
baca juga:sederhana! cara dan syarat pembuatan sertifikat tanah
lalu dalam peraturan menteri kehutanan nomor 44 tahun 2012 jo p.62 tahun 2013 diatur lebih detail terkait mekanisme penyelesaian bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya.
itu sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan negara melalui perubahan batas kawasan hutan.
pada tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu kebijakan nawacita pemerintah presiden ri joko widodo melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) tahun 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan pada rpjmn tahun 2020 – 2024.
kemudian diikuti dengan terbitnya peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria.
baca juga:presiden jokowi luncurkan dan serahkan sertifikat tanah elektronik
program reforma agraria termuat dalam nawacita dan rpjmn yang berisi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan pelaksanaan program indonesia kerja.
dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan, klhk mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya melalui penataan kawasan hutan untuk mendukung program tanah obyek reforma agraria (tora).*