PN Palembang Tolak Permohonan Praperadilan Tersangka DK Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Asrama Mahasiswa

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 29 Mar 2024 - 06:03

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil melawan gugatan praperadilan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh DK.

Yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Aset Yayasan Batang Hari Sembilan Berupa Asrama Mahasiswa di Jalan Puntodewo Yogyakarta.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH mengatakan, bahwa Ketua Tim Jaksa Praperadilan (Termohon), Hj Revi Aprilyani SH MH.

Dan juga beserta anggota Tim Jaksa Praperadilan berhasil meyakinkan hakim tunggal praperadilan tesebut mengenai permasalahan itu.

Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang untuk menolak permohonan Pemohon dengan memberikan pendapat berdasarkan fakta dan analisa hukum.

Serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon bahwa dalil-dalil Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Tersangka DK tidak berdasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam Amar Putusan No.8/Pid.Sus.Pra/2024/PN.Plg yang disampaikan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Harun Yulianto SH MH.

“Mengadili menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon," kata Hakim tunggal saat membacakan Amar Putusan, Kamis 28 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

Hakim menyampaikan tindakan Termohon yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan aturan hukum.

Terkait dengan Dalil Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan atas alat bukti yang cukup.

pn palembang tolak permohonan praperadilan tersangka dk kasus dugaan korupsi penjualan aset asrama mahasiswa                            palembang, koranpalpres.com - kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) berhasil melawan gugatan praperadilan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh dk.
yang merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan aset yayasan batang hari sembilan berupa asrama mahasiswa di jalan puntodewo yogyakarta.
kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh mengatakan, bahwa ketua tim jaksa praperadilan (termohon), hj revi aprilyani sh mh.
dan juga beserta anggota tim jaksa praperadilan berhasil meyakinkan hakim tunggal praperadilan tesebut mengenai permasalahan itu.
baca juga:digadang-gadang maju di pilwako palembang 2024, fitri akui tunggu perintah surya paloh
baca juga:buktikan dengan prestasi, fitrianti agustinda tanggapi mosi tidak percaya sebagai ketua partai nasdem
pada pengadilan negeri klas ia palembang untuk menolak permohonan pemohon dengan memberikan pendapat berdasarkan fakta dan analisa hukum.
serta bukti-bukti yang diajukan oleh termohon bahwa dalil-dalil pemohon praperadilan yang diajukan oleh tersangka dk tidak berdasar.
berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam amar putusan no.8/pid.sus.pra/2024/pn.plg yang disampaikan hakim tunggal pengadilan negeri klas ia palembang, harun yulianto sh mh. 
“mengadili menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon," kata hakim tunggal saat membacakan amar putusan, kamis 28 maret 2024 di pengadilan negeri klas ia palembang.
baca juga:dipuji pj gubernur agus fatoni, ternyata ini lho hal yang dilakukan pt pusri
baca juga:tingkatkan kepercayaan masyarakat, pj gubernur agus fatoni ingatkan pentingnya renbis dan rka 
hakim menyampaikan tindakan termohon yakni kejaksaan tinggi sumatera selatan dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan aturan hukum.
terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan atas alat bukti yang cukup.
maka menurut termohon permasalahan penetapan tersangka tersebut sah karena telah sesuai dengan aturan hukum sehingga dalil pemohon tidak berdasar.
"hakim menyampaikan dalam amar putusannya, tindakan termohon yakni kejati sumsel dalam menetapkan tersangka telah sesuai dengan aturan hukum," aku vanny. 
baca juga:distribusikan pecahan rupiah ke masyarakat pesisir sungai musi palembang-banyuasin, ini kata ratu dewa
baca juga:tingkatkan sinergi perlindungan pekerja, bpjs ketenagakerjaan gelar safari ramadan hingga serahkan santunan
terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak didasarkan atas alat bukti yang cukup.
maka menurut termohon permasalahan penetapan tersangka tersebut sah karena telah sesuai dengan aturan hukum sehingga dalil pemohon tidak berdasar.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*