Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas PMD Muba

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 26 Apr 2024 - 19:51

Tersangka MA digiring Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel ke rumah tahanan Negara Klas 1 Palembang.--Kurniawan

"Dasar untuk melakukan Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” akunya.

Dalam Penyidikan ini, Potensi Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp27 miliar. Adapun perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001.

Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Untuk para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 87 Orang. Sedangkan modus operandi adanya markup harga langganan internet desa.

Bahwa Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain.

Yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".*

rugikan negara rp27 miliar, kejati sumsel tetapkan tersangka dugaan korupsi di dinas pmd muba                            koranpalpres.com - tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) menetapkan satu orang tersangka, jumat 26 april 2024. 
hal ini sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
pada dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2019-2023.
berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor: print-01/l.6/fd.1/01/2024 tanggal 02 januari 2024.
baca juga:kepala kanwil kemenkumham sumsel pastikan rutan kelas i palembang beri layanan terbaik, ini buktinya!
baca juga:kasus dbd di palembang kembali meningkat dan didominasi anak-anak dan remaja, daerah ini paling rawan 
"jadi hari ini (jumat, red) tim penyidik kita telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti," ujar kepala seksi penerangan hukum, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, pada hari ini (jumat, red) dilakukan penetapan satu orang sebagai tersangka.
dia adalah ma selaku direktur pt. info media solusi net (isn) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: tap-05/l.6.5/fd.1/04/2023 tanggal 26 april 2024.
"sebelumnya tersangka ma telah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti," katanya. 
baca juga:jadwal sholat wilayah palembang beserta niat, hari ini jumat 26 april 2024
baca juga:ratu dewa sukses terima penghargaan dari mendagri di hari otoda 2024, satu-satunya di sumsel
bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara dimaksud, sehingga tim penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka.
dan selanjutnya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara klas 1 palembang dari 26 april 2024 sampai dengan 15 mei 2024. 
"dasar untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) kuhap dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” akunya.
dalam penyidikan ini, potensi  kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar rp27 miliar. adapun perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999.
baca juga:cukup 3 langkah sederhana, bisa cegah korupsi! ini kata pj gubernur sumsel
baca juga:hanya untuk kondisi darurat! pj gubernur sumsel ingatkan pemda terkait dana btt
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
baca juga:jadwal sholat wilayah palembang beserta niat, hari ini kamis 25 april 2024
baca juga:angkutan lebaran 2024, jumlah pelanggan di divre iii palembang meningkat 18 persen dibanding 2023
untuk para saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 87 orang. sedangkan modus operandi adanya markup harga langganan internet desa.
bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejati sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait dengan keterlibatan pihak lain.
yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*