MUARA ENIM, KORANPALPRES.COM - Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten terbaik pertama dalam meraih penghargaan perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2024 se-Sumatera Selatan, mewakili Bupati Muara Enim, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si., menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2025. 

Penghargaan tersebut dari Gubernur Sumatera Selatan yang diserahkan langsung oleh Sekda Provinsi Sumsel, Ir. SA Supriono kepada Kepala Bappeda Muara Enim, Ir. H. Mat Kasrun, M.Si., di Hotel Novotel Palembang, Selasa, 30 April 2024.

Sekda Muara Enim Yulius menyampaikan, raihan penghargaan Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 ini menunjukkan keberhasilan dan capaian dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. 

BACA JUGA:Percepat Pemerataan Akses Listrik di Pelosok Desa, Pj Bupati Muara Enim Fokus 3 Kerja Sama Ini

BACA JUGA:Angka Inflasi Muara Enim Melandai Hingga Alami Deflasi 0.93 Persen, Ini Strategi Pj Bupati Muara Enim

Selain itu Pemkab. Muara Enim mendukung penuh dalam pemerataan pembangunan daerah sesuai dengan pokok pembahasan Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel tersebut penguatan daya saing daerah menuju Sumsel yang unggul dan terdepan.

Sementara itu di tempat terpisah, Pj.  Bupati Muara Enim, Dr. H. Ahmad Rizali, M.A., mengucapkan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan Pencapaian Pembangunan Daerah tersebut.

Dia mengatakan agar raihan penghargaan ini dapat menjadikan motivasi kepada OPD untuk terus meningkatkan capaian pembangunan daerah. 

BACA JUGA:Warga Full Senyum! Libur Akhir Pekan, Pj Bupati Muara Enim Gelar Pasar Murah

BACA JUGA:3 Alasan Pj Bupati Muara Enim Laporkan Media Online Ini ke Polda Sumsel, Nomor 2 Bikin Jurnalis Geram!

Lebih lanjut ke depan pencapaian target pembangunan dapat terus ditingkatkan dengan memprioritaskan poin-poin dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Turut hadir dalam Musrenbang tersebut Mendagri yang diwakili Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dr. Drs. LA Ode Ahmad P. Bolombo, AP., M.Si., serta MenpanRB yang diwakili Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB RI, Kamaruddin, Ak., M.Sc. ADV