Sengaja Kampanye Terselubung Sanksi Diskualifikasi Hingga Denda, Ini Besarannya

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Selasa , 07 Nov 2023 - 19:29

Tahapan Pemilu belum sampai pada tahapan kampanye peserta pemilu dan semua peserta di wajibkan menaati aturan pemilu-Foto:Hengki Pransis/-palpres

MURATARA - Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye, baik terang terangan maupun terselubung akan menerima sanksi diskualifikasi dan denda 12 juta.

Saat ini, tahapan Pemilu belum sampai pada tahapan kampanye peserta pemilu, tentu semua peserta di wajibkan menaati aturan kepemiluan.

Berdasarkan tahapan dari 4 sampai 27 Nopember semua peserta pemilu dilarang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS).

Sehari dari tanggal tersebut, 28 Nopember selama 75 hari semua peserta pemilu secara terbuka sudah mulai melakukan kampanye.

"Ini belum masuk tahap kampanye. Semua atribut, aktivitas yang berbaur kampanye tidak di perbolehkan,"kata Ketua Bawaslu Muratara Khoirul Alamsyah melalui Vita Novalia Arifin, Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Pelarangan kampanye tersebut tertuang dalam undang-undang pasal 492 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pada aturan tersebut menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang ada.

Jadwal itu di tentukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU, Kabupaten/kota untuk Peserta Pemilu, dipidana degan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian akan di kenakan juga denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Lebih jauh Vita menjabarkan sanksi di jatuhkan, apabila memang terbukti secara materiil dan formilnya melanggar aturan di luar jadwal kampanye.

Bukti material di antaranya yang sengaja menyebarkan atribut, bahan kampanye seperti jilbab, baju, gula, kopi di kemas dengan sedemikian rupa menjadi sembako.

Kemudian bukti formil berupa sanksi yang memiliki bukti lengkap.

sengaja kampanye terselubung sanksi diskualifikasi hingga denda, ini besarannya                            muratara - setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye, baik terang terangan maupun terselubung akan menerima sanksi diskualifikasi dan denda 12 juta.
saat ini, tahapan pemilu belum sampai pada tahapan kampanye peserta pemilu, tentu semua peserta di wajibkan menaati aturan kepemiluan.
berdasarkan tahapan dari 4 sampai 27 nopember semua peserta pemilu dilarang memasang alat peraga kampanye (apk) dan alat peraga sosialisasi (aps). 
sehari dari tanggal tersebut, 28 nopember selama 75 hari semua peserta pemilu secara terbuka sudah mulai melakukan kampanye.
baca juga:tiga tersangka kasus dugaan korupsi pajak di palembang resmi ditahan
"ini belum masuk tahap kampanye. semua atribut, aktivitas yang berbaur kampanye tidak di perbolehkan,"kata ketua bawaslu muratara khoirul alamsyah melalui vita novalia arifin, devisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.
pelarangan kampanye tersebut tertuang dalam undang-undang pasal 492 uu 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (pemilu).
pada aturan tersebut menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang ada.
jadwal itu di tentukan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu, kabupaten/kota untuk peserta pemilu, dipidana degan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
baca juga:dua terdakwa kasus dugaan korupsi distribusi semen, eks dirut pt bmu dituntut 8 tahun penjara
kemudian akan di kenakan juga denda paling banyak rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
lebih jauh vita menjabarkan sanksi di jatuhkan, apabila memang terbukti secara materiil dan formilnya melanggar aturan di luar jadwal kampanye.
bukti material di antaranya yang sengaja menyebarkan atribut, bahan kampanye seperti jilbab, baju, gula, kopi di kemas dengan sedemikian rupa menjadi sembako.
kemudian bukti formil berupa sanksi yang memiliki bukti lengkap.
baca juga:ribuan emak emak di musi rawas histeris sambut kedatangan capres 2024 ganjar pranowo
tak hanya batas itu, bawaslu perlu di lakukan cross check kepada yang bersangkutan, untuk di lakukan pencocokan.
"jika benar bersalah berpotensi tidak bisa ikut kompetisi," kata vita saat menghadiri sosialisasi pendidikan politik oleh kesbangpol.
lanjutnya, artinya tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya, selama masih dalam tahapan pelarangan.
ia mengatakan, kemarin 6 nopember 2023, semua parpol bersama polisi, pemda muratara sepakat menandatangani nota kesempatan di kantor bawaslu.
baca juga:danyonif 144/jy kunjungi jajaran kompi terpisah, begini arahannya kepada prajurit!
pada nota kesepahaman tersebut melibatkan polres, pemerintah daerah, bawaslu dan semua parpol sebagai peserta pemilu.
pada pertemuan itu, peserta pemilu diberikan waktu selama tiga hari untuk menurunkan alat peraga kampanye (apk) dan alat peraga sosialisasi (aps) secara mandiri dari 7 sampai 9 nopember ini.
bawaslu memberikan tanda tanda yang di anggap melanggar aturan kepemiluan di antaranya baleho ada foto yang bersangkutan, ada nomor urut, baleho ada tulisan ajakan untuk memilih yang bersangkutan.
penertiban baleho berlaku di seluruh bagian wilayah kabupaten muratara di pinggir jalinsum, maupun di dalam pendesaan.
baca juga:mengapa pagaralam layak disebut kota perjuangan dan kota para jenderal? begini penjelasannya
kemudian, penertiban juga dilakukan di tempat tempat ibadah seperti masjid, gereja dan sebagainya. di tempat pendidikan seperti sekolah dan fasilitas pemerintahan.
kewenangan menertibkan aps maupun apk berupa spanduk dan baleho ada pada satpol-pp, sementara pihak bawaslu melakukan pengawalan untuk memastikan bahwa aps maupun apk sudah dilepaskan, ditertibkan.
"yang menegakkan aturan satpol pp, kami hanya memastikan bahwa apk dan aps sudah di tertibkan," pungkasnya. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 10 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan