Kejati Sumsel Menetapkan Kembali 1 Orang Tersangka Dugaan Tipikor di PMD Banyuasin TA 2019-2023

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Rabu , 15 May 2024 - 20:50

Kepala Seksi Penerangan Hukum, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H menerangkan tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel menetapkan kembali 1 orang tersangka, Rabu 15 Mei 2024.--Kurniawan

Serta Potensi Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp27 miliar. Adapun perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001.

Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah.

Dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Para saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan kita sampai saat ini berjumlah 87 Orang. Sedangkan modus operandi adanya markup harga langganan internet desa," terangnya.

Ia menjelaskan, bahwa Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait.

Dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.

Dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. Ayo Gabung di Channel WhatsApp dengan cara klik link ini "Channel WA koranpalpres.com".

kejati sumsel menetapkan kembali 1 orang tersangka dugaan tipikor di pmd banyuasin ta 2019-2023                            palembang, koranpalpres.com - tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) menetapkan kembali 1 orang tersangka.
sehubungan dengan hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi.
dan informasi lokal desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten musi banyuasin tahun anggaran 2019-2023.
"kita kembali menetapkan satu orang tersangka, hal ini berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor : print-01/l.6/fd.1/01/2024 tanggal 02 januari 2024," ujar kepala seksi penerangan hukum, vanny yulia eka sari, s.h., m.h, rabu 15 mei 2024.
baca juga:halaman kantornya banjir lautan manusia, ekspresi pj gubernur sumsel di luar dugaan
baca juga:palembang kembali dikepung banjir, waspada macet di titik langganan genangan air
ia menerangkan, bahwa tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, pada hari ini (rabu, red) kembali dilakukan penetapan 1 orang sebagai tersangka. 
tersangka tersebut berinisial r selaku oknum asn pada dinas pmd kabupaten musi banyuasin. "belum ditetapkan tersangka, kita telah melakukan pemeriksaan tersangka r sebagai saksi," katanya.
sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, maka kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan langsung menerbitkan surat penetapan tersangka nomor : tap-06/l.6.5/fd.1/05/2024 tanggal 15 mei 2024.
baca juga:belasan motor mati mesin, banjir di palembang sudah diprediksi bmkg
baca juga:belasan motor mati mesin, banjir di palembang sudah diprediksi bmkg
sebagaimana telah diinfokan dalam rilis sebelumnya, telah ditetapkan 1 orang tersangka yaitu ma selaku direktur pt. info media solusi net (isn).
ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor : tap-05/l.6.5/fd.1/04/2023 tanggal 26 april 2024.
serta potensi  kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar rp27 miliar. adapun perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001.
baca juga:kategori risti lebih banyak, kakanwil sumsel imbau jemaah kloter 3 jaga kesehatan
baca juga:innalillahi wa inna ilaihi rojiun, wafat di embarkasi, jemaah kloter 2 palembang akan dibadalhajikan
tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
kemudian pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah.
dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"para saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan kita sampai saat ini berjumlah 87 orang. sedangkan modus operandi adanya markup harga langganan internet desa," terangnya.
baca juga:jadi puskesmas ramah disabilitas pertama di sumsel, ratu dewa berikan aksesibilitas penyandang disabilitas
baca juga:resmikan rumah ke 10, ratu dewa apresiasi kinerja baznas kota palembang, ini pesan untuk penerima bantuan
ia menjelaskan, bahwa tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejati sumsel tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait.
dengan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".