Anggota PPS Palembang Dilantik, Ratu Dewa dapat Jalankan Amanah Selama Pilkada 2024

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Minggu , 26 May 2024 - 20:31

Pj Walikota Palembang, H Ratu Dewa menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji Panitia Pemungutan Suara (PPS), untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, bertempat di Hotel Novotel Palembang, Minggu 26 --

anggota pps palembang dilantik, ratu dewa dapat jalankan amanah selama pilkada 2024                             palembang, koranpalpres.com - pj walikota palembang, h ratu dewa menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji panitia pemungutan suara (pps), untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan walikota dan wakil walikota, bertempat di hotel novotel palembang, minggu 26 mei 2024.
hadir dalam pelantikan tersebut, ketua kpu palembang, syawaludin, asisten ii setda palembang, heri aprian rasuan, sekretaris kesbangpol akhmat rifai, dan puluhan tamu undangan serta anggota pps se kota palembang.
dalam kesempatan itu, pj walikota palembang h ratu dewa, berpesan kepada seluruh anggota pps yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah yang telah diberikan sebaik mungkin.
“ini merupakan amanah, laksanakan amanah ini sebaik-baiknya, selamat kepada semua anggota pps yang baru dilantik,” kata dewa.
baca juga:lolos tes tertulis, 2.707 calon anggota pps bakal ikuti tahapan lanjutan, cek tanggal pengumuman 
diketahui, anggota pps tersebut pada pilkada 2024 ini akan ditempatkan di 107 kelurahan yang ada di kota palembang.
sebelumnya komisi pemilihan umum (kpu) provinsi sumatera selatan juga telah memulai proses pembentukan panitia pemilihan kecamatan (ppk) dan panitia pemungutan suara (pps) untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
pengumuman ini disampaikan oleh komisioner divisi sdm, rudi pangaribuan, rabu 24 4 2024 di media center kantor kpu provinsi sumsel.
menurut keputusan kpu nomor 476 tahun 2024, metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
baca juga:membludak! masyarakat daftar jadi anggota pps pilkada tembus 3043 pelamar, cek pendaftaran diperpanjang
proses ini akan dilaksanakan melalui seleksi terbuka dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.
pembentukan awal panitia pemilihan kecamatan (ppk) akan dilakukan di 17 kpu kabupaten/kota se-sumatera selatan.
pengumuman seleksi calon anggota ppk sudah diumumkan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. calon anggota ppk/pps harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:
warga negara indonesia.
baca juga:gawat ! mantan bupati lahat periode 2018-2023 cium aroma kurang sedap rekrutmen ppk dan pps
berusia minimal 17 tahun untuk ppk dan pps.
setia kepada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
memiliki integritas, kejujuran, dan keadilan.
tidak menjadi anggota partai politik atau sudah keluar minimal 5 tahun.
baca juga:ratu dewa dapat julukan bapak toleransi, apresiasi baksos dan pengobatan gratis hut pgi 
berdomisili di wilayah kerja ppk/pps.
mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari narkotika.
berpendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.
tidak pernah dipenjara lebih dari 5 tahun karena tindak pidana.
baca juga:pasca truk jumbo maut, ratu dewa dapat restu kemenhub pemakaian terminal karya jaya solusi odol
selain dokumen persyaratan, calon ppk/pps juga harus dapat mengoperasikan teknologi informasi dan memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang terjamin.
proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi siakba.kpu.go.id dengan mengisi biodata diri dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.
pendaftaran peserta dibuka mulai 23 april 2024 dan berakhir pada 29 april 2024. informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui papan pengumuman kantor dan laman resmi kpu kabupaten/kota masing-masing.
kpu juga telah membentuk helpdesk untuk menerima aduan dan laporan dari masyarakat terkait proses pembentukan ppk dan pps serta potensi kecurangan yang dapat dilaporkan pada wilayah masing-masing.