OGAN ILIR, KORANPALPRES.COM- Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

WTP ini diterima langsung Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar dari Kepala kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel, Bapak Andri Yogama, S, H , M.H, di Palembang, Kamis 30 Mei 2024.

Dari predikat WTP ini, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumsel.

"Karena selama ini BPK-RI dengan fungsi, tugas dan kewenangannya telah menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan menjadi lebih baik di Pemerintahan Daerah," ungkapnya.

BACA JUGA:Pas Digerebek Polres Ogan Ilir, Gudang Penyimpanan Minyak Ilegal Ini Kosong, Eh Didatangi Polda Kok Berisi?

BACA JUGA:Kapolres Ogan Ilir Ogah Beri Statement Soal Penggerebekan Minyak Diduga Ilegal, Malah Lempar ke Polda Sumsel

Menurut Panca, laporan hasil pemeriksaan yang terima merupakan bahan untuk introspeksi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

"Pastinya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan," imbuhnya.

Terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemkab Ogan Ilir katanya, akan ditindak lanjuti.

"Saya berharap kepada seluruh Kepala Perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih menyadari, bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja," paparnya.

BACA JUGA:Sah! DPRD Ogan Ilir Setujui LKPJ Bupati Tahun 2023

BACA JUGA:WASPADA! Warga Ogan Ilir Hilang Uang Rp 105 Juta dengan Sekejap

"Sekaligus menjadi bagian pembuktian amanah yang diberikan masyarakat, merefleksikan pola demokrasi, dan sebagai upaya kendali atas integritas pemerintah," tukasnya.

Sementara itu Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, Sholahuddin, SE.MSi mengatakan, raihan WTP ini adalah wujud nyata Bupati Ogan Ilir untuk terus berbenah dan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.