Mulai 2025 Mendatang, NIK KTP Bakal Ada di SIM Berikut Penjelasannya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 06 Jun 2024 - 14:23

Mulai 2025 mendatang NIK KTP bakal ada di SIM hal ini direncanakan Korlantas Polri mengumumkan rencana penggantian nomor SIM dengan NIK, hal itu dijelaskan langsung oleh Dirregidens Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, Kamis 6 Juni 2024.--Bidhumas Polda Sumsel

Single data ini akan membuat semua informasi terkait, seperti BPJS dan KTP, menjadi lebih mudah dikelola dan diakses.

Korlantas Polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 Juni 2025, setelah SIM Indonesia diakui di Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, namun pemegang SIM yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru untuk melakukan penggantian.

“Sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. Nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. Jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah Yusri.

Rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif, mendukung visi Indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.

Sebelumnya, Satlantas Polrestabes Palembang bakal melakukan sosialisasi dan uji coba pada Juli mendatang, mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat pembuatan SIM.

"Bahwa bulan depan nanti kita akan melakukan sosialisasi sekaligus uji coba mengenai syarat terbaru tersebut yang menyertakan JKN untuk pembuatan SIM," ujar Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono melalui Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Yenni Diarty, Rabu 5 Juni 2024.

Ia menerangkan, bahwa tidak hanya permohonan dalam pembuatan SIM saja tapi juga akan diterapkan untuk membuatan STNK maupun SKCK.

"Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk program JKN ini merupakan kolaborasi JKN dengan lembaga negara yang mendapat instruksi Presiden dalam melakukan penyempurnaan regulasi untuk beberapa hal tersebut," terangnya.

Untuk itulah Satlantas Polrestabes Palembang melakukan zoom meeting dengan Korlantas Polri terkait dengan instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

mulai 2025 mendatang, nik ktp bakal ada di sim berikut penjelasannya                             jakarta, koranpalpres.com - mulai 2025 mendatang nik ktp bakal ada di sim hal ini direncanakan korps lalu lintas (korlantas) polri mengumumkan rencana penggantian nomor sim dengan nik. 
hal ini diambil oleh korlantas polri sebagai langkah untuk menciptakan satu data yang terintegrasi yang lebih akurat.
"rencana yang kita lakukan ini merupakan upaya untuk menertibkan data pribadi warga indonesia," ujar dirregidens korlantas polri, brigjen pol yusri yunus, kamis 6 juni 2024.
dirregidens korlantas polri menjelaskan bahwa penggunaan nik diharapkan dapat mencegah duplikasi pembuatan sim.
baca juga:kinerja gemilang, ini capaian satlantas polres pali dalam verifikasi data material regident
baca juga:peranan media sosial sangat vital bagi polri, berikut penjelasan korsahli kapolri di polda sumsel
yang selama ini, kata dirregidens korlantas polri memungkinkan seseorang memiliki beberapa sim di wilayah yang berbeda.
“rencananya, tahun depan, insya allah. untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata brigjen pol yusri yunus.
menurutnya, sistem nik di indonesia telah sangat baik, dengan setiap warga negara hanya memiliki satu nik, bahkan sejak bayi baru lahir. 
"kita berharap data sim juga mengikuti prinsip ini, menjadi satu nomor tunggal yang digunakan untuk ktp, sim, bpjs, dan kartu indonesia sehat (kis)," jelasnya.
baca juga:kapolri diberi gelar adat-pusaka oleh dewan adat dan kerajaan di sulawesi selatan
baca juga:mengaku personel kepolisian, kakak beradik ini raup ratusan juta dari aplikasi whatsapp
dengan nik tersebut, petugas akan tahu bahwa yang namanya misal rahmat sudah memiliki sim a di jakarta, sehingga tidak bisa lagi membuat sim di wilayah lain.
langkah ini juga dianggap sebagai antisipasi untuk mencegah duplikasi kepemilikan sim dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas data. 
single data ini akan membuat semua informasi terkait, seperti bpjs dan ktp, menjadi lebih mudah dikelola dan diakses.
korlantas polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 juni 2025, setelah sim indonesia diakui di filipina, malaysia, dan thailand.
baca juga:waduh! ada polisi militer tni di royal pgc golf lounge, ternyata dalam giat ini
baca juga:aliran listrik padam di wilayahnya, jenderal bintang dua polda sumsel turun tangan
sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, namun pemegang sim yang masih berlaku tidak perlu terburu-buru untuk melakukan penggantian.
“sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah yusri.
rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif, mendukung visi indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.
sebelumnya, satlantas polrestabes palembang bakal melakukan sosialisasi dan uji coba pada juli mendatang, mengenai jaminan kesehatan nasional (jkn) menjadi salah satu syarat pembuatan sim.
baca juga:wajib tahu! ada syarat baru dalam pembuatan sim, satlantas polrestabes bakal sosialisasi dan uji coba
baca juga:berikut ini 12 satker polri raih penghargaan nilai ikpa terbaik versi kemenkeu
"bahwa bulan depan nanti kita akan melakukan sosialisasi sekaligus uji coba mengenai syarat terbaru tersebut yang menyertakan jkn untuk pembuatan sim," ujar kapolrestabes palembang, kombes pol harryo sugihhartono melalui kasat lantas polrestabes palembang, akbp yenni diarty, rabu 5 juni 2024.
ia menerangkan, bahwa tidak hanya permohonan dalam pembuatan sim saja tapi juga akan diterapkan untuk membuatan stnk maupun skck.
"jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk program jkn ini merupakan kolaborasi jkn dengan lembaga negara yang mendapat instruksi presiden dalam melakukan penyempurnaan regulasi untuk beberapa hal tersebut," terangnya.
untuk itulah satlantas polrestabes palembang melakukan zoom meeting dengan korlantas polri terkait dengan instruksi presiden ri no 1 tahun 2022 tentang jaminan kesehatan nasional (jkn).
baca juga:polres lahat tanam bibit pohon sekaligus sosialisasi terkait karhutla, ini kata kapolres
baca juga:berskala internasional, bhayangkari bersama ykb siap gelar lomba kebugaran
jadi program ini baru dalam uji coba dan akan ada 7 wilayah di indonesia yang melakukan uji coba terhadap syarat baru ini berdasarkan instruksi presiden.
ke-7 provinsi tersebut yakni aceh, sumatera barat, sumatera selatan, dki jakarta, kalimantan timur, bali, dan ntt.
"jadi ke-7 wilayah inilah akan melakukan uji coba, termasuk wilayah kita hal in sesuai dengan yang ditunjuk presiden sementara masih melakukan uji coba pada juli sampai oktober 2024," akunya.
saat ini polrestabes palembang masih terus melakukan sosialisasi dan melakukan uji coba kita mulai pada saat juli 2024. 
baca juga:didesain ridwan kamil, inilah masjid yang diletakan batu pertama pembangunannya oleh sespim lemdiklat polri
baca juga:jenderal bintang dua berikan langsung penghargaan ke personel berprestasi, berikut jumlahnya
apabila dalam perjalanannya merasakan sesuai sehingga akan diinflementasikan secara nasional dan dilaksanakan serentak di seluruh indonesia.
"ini juga kita masih melihat hasil dari uji coba yang dilakukan pada bulan juli hingga oktober 2024 untuk syarat yang satu ini," katanya.
program ini masih bersifat sosialisasi dan akan diuji coba juli hingga oktober 2024. "alurnya jadi status jkn ini bisa tetap membuat proses sim secara normal," tambahnya. 
namun apabila masyarakat yang memang belum memiliki atau belum melunasi jkn itu wajib melaksanakan atau membayar secara lunas dulu baru bisa mengikuti proses sim seperti biasa.
baca juga:wah! salah satu pelaku perampokan toko sembako di kenten laut ternyata mantan karyawan, ini pengakuannya
baca juga:bravo! polrestabes palembang berhasil ungkap motif kasus 3c yang sering terjadi di palembang
ini merupakan program pemerintah dari presiden ri tentunya jkn sebagai kolaborasi jkn dengan instansi yang ditunjuk presiden. 
"sim tetap berjalan normal, apabila peserta belum ada jkn mereka tetap bisa membuat sim secara normal seperti biasa," tegasnya. 
bagi masyarakat yang belum memiliki akses jkn bisa melengkapi atau membuat jkn baru bisa disesuaikan dengan proses. 
"intinya kita pastikan ini tidak menghambat dalam proses pembuatan sim normal seperti biasa yang dilakukan," papar akbp yenni.
baca juga:mantap! lubuklinggau bakal menjadi prototype tolak ukur rujukan untuk pengamanan presiden ri
baca juga:melanggar aturan, begini akibat kendaraan menggunakan suara bising harus terparkir di polrestabes palembang
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".