Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 08 Jun 2024 - 12:07

Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan.--Bidhumas Polda Sumsel

JATIM, KORANPALPRES.COM - Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan. Hal itu juga sebagai bentuk pengawasan.

Ketua Tim, Budi Agung Nugraha menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan KPM untuk mengambil sembako/BPNT yang telah dipaketkan di penyedia. Padahal paket itu telah ditentukan.

Tidak hanya itu, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos No. 4 Tahun 2023 yang berakibat pada penidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako/BPNT.

“Satgasus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 7 Juni 2024.

Menurutnya, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya.

Caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan Bansos Sembako/BPNT dan PKH lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

“Hal ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya KPM.

Satgassus akan terus mendampingi Kemensos RI untuk memastikan bahwa penerima Bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima,” katanya.

Sementara itu, Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, Yudi Purnomo Harahap mengatakan, tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran Bansos Sembako/BPNT dan PKH.

Selain itu, sosialisasi dan edukasi KPM di Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.

satgassus pencegahan korupsi polri lakukan pendampingan penyaluran bpnt                            jatim, koranpalpres.com - polri melalui satgassus pencegahan korupsi melakukan pendampingan kepada kementerian sosial dalam penyaluran bantuan sembako/bpnt dan program keluarga harapan (pkh) di kabupaten lamongan. hal itu juga sebagai bentuk pengawasan.
ketua tim, budi agung nugraha menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan kpm untuk mengambil sembako/bpnt yang telah dipaketkan di penyedia. padahal paket itu telah ditentukan. 
tidak hanya itu, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan permensos no. 4 tahun 2023 yang berakibat pada penidaklayakan terhadap kpm yang tidak mau mengambil paket sembako/bpnt.
“satgasus merekomendasikan agar kemensos ri meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi kpm agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, jumat 7 juni 2024.
baca juga:asisten kapolri bidang sdm: rekrutmen polri zero accident
baca juga:bakal ada ssda ppra lxvii lemhanas ri ke mapolda sumsel, berikut persiapan dipimpin jenderal bintang satu
menurutnya, satgassus juga merekomendasikan evaluasi sdm yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan kpm menerima haknya. 
caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan bansos sembako/bpnt dan pkh lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. 
“hal ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya kpm.
satgassus akan terus mendampingi kemensos ri untuk memastikan bahwa penerima bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima,” katanya.
baca juga:institusi kepolisian ternyata juga memiliki pahlawan penting, berikut buktinya
baca juga:wadu! kapolri mengambil langkah tegas ini mencapai visi indonesia emas 2024
sementara itu, anggota satgassus pencegahan korupsi mabes polri, yudi purnomo harahap mengatakan, tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran bansos sembako/bpnt dan pkh. 
selain itu, sosialisasi dan edukasi kpm di kabupaten lamongan untuk mencegah  terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.
“adapun kabupaten lamongan dipilih karena ditemukannya ribuan data keluarga penerima manfaat yang ditidaklayakan dalam kurun waktu juni 2023 sampai dengan februari 2024, diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.
sebelumnya, satgassus pencegahan korupsi polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di kabupaten magelang dan kabupaten gunung kidul, jateng. kegiatan dilaksanakan dari 28 mei hingga 31 mei 2024. 
baca juga:hal yang biasa terjadi di lingkungan polri, begini kata kapolrestabes mengenai mutasi yang terjadi
baca juga:ada kunjungan komite internasional palang merah, ini dilakukan wakil komandan korbrimob polri
hotman selaku ketua tim menuturkan, kunjungan ke kabupaten gunung kidul dan kabupaten magelang untuk melihat bagaimana penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid.
yaitu gabungan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi i-pubers secara bersamaan. kabupaten gunung kidul dan kabupaten magelang, ujarnya, dipilih karena masyarakatnya sangat guyub dengan berbagai kearifan lokal.
“dengan kearifan itu diasumsikan kerumitan penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid akan lancar di kedua kabupaten ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, jumat 31 mei 2024.
hotman menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim, sampai saat ini serapan pupuk masih rendah, yakni sekitar 20 persen di kedua kabupaten tersebut. 
baca juga:wah! personel gabungan polda sumsel memadati desa mekar sari, ternyata dalam kegiatan ini
baca juga:puluhan mahasiswa fakultas hukum wilayah barat padati hotel alts palembang, jenderal bintang dua hadir
untuk kabupaten gunung kidul biasanya memang serapan akan tinggi pada agustus atau september tiap tahunnnya. sedangkan untuk kabupaten magelang, biasanya serapan hanya sekitar 70 persen tiap tahunnya. 
oleh karenanya, satgassus meminta kepada kepala dinas pertanian untuk mencermati sampai dengan bulan september dan apabila memang tidak terserap.
tetap terbuka pupuk bersubsidinya di realokasi ke kabupaten lain dalam lingkup propinsi jawa tengah, sehingga penggunaan pupuk bersubsidi menjadi optimum.
temuan kedua bahwa kabupaten magelang yang memiliki sekitar 4000 petani terdaftar di e-rdkk belum mendapatkan kartu tani.
baca juga:sidang kelulusan bintara dan tamtama, pju polda ini ternyata memimpin kegiatan
baca juga:sistem contraflow dilakukan evaluasi, kakorlantas polri jelaskan mengenai hal itu
sehingga para petani ini tidak bisa menebus pupuk bersubsidinya. untuk itu satgassus meminta agar kadis pertanian kabupaten magelang berkoordinasi intens.
dengan bri cab kabupaten magelang untuk memastikan petani bisa mendapatkan kartu taninya, sehingga petani tersebut bisa menebus pupuk subsidinya.
ketiga, para petani di kedua kabupaten yang mendapatkan alokasi kecil di bawah 1 sak/50 kg, tidak menebus pupuknya mengingat dengan kartu tani petani harus datang sendiri ke kios untuk melakukan penebusan. 
untuk itu satgassus meminta agar pt pupuk indonesia holding company (pihc) dalam waktu tertentu.
baca juga:mulai 2025 mendatang, nik ktp bakal ada di sim berikut penjelasannya 
baca juga:kinerja gemilang, ini capaian satlantas polres pali dalam verifikasi data material regident
terutama saat musim tanam, memfasilitasi penebusan bersama di kantor/balai desa, sehingga petani bisa menghemat biaya dalam penebusan pupuk subsidi ini. 
“alternatif yang lain, satgassus menyarankan jika sekiranya untuk petani-petani yang alokasinya kecil agar menggunakan penebusan i-pubers saja sehingga dapat dilakukan penebusan secara berkelompok,” ungkap dia.
tidak hanya itu, satgassus juga menemukan masih kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan pada kedua kabupaten tersebut, terutama untuk pengawasan ketersediaan stok pupuk di kios. 
hal ini terjadi karena dinas perdagangan sama sekali belum mampu secara cepat untuk mengakses informasi stok di kios. 
baca juga:peranan media sosial sangat vital bagi polri, berikut penjelasan korsahli kapolri di polda sumsel
baca juga:kapolri diberi gelar adat-pusaka oleh dewan adat dan kerajaan di sulawesi selatan
“untuk itu satgassus meminta agar pihc secara online menyediakan informasi stok di kios dan dinas perdagangan dan dinas pertanian mempunyai akses atas informasi tersebut,” ujarnya.
dalam kesempatan ini, satgassus memberikan apresiasi kepada pihc yang dalam waktu tidak terlalu lama akan mengintegrasikan transaksi penebusan dengan kartu tani dan melalui aplikasi i-pubers. 
sehingga, dengan integrasi kedua metode penebusan ini, dapat dihindari kelebihan salur dan membebaskan petugas kios dari kerepotan laporan dan kontrol-kontrol yang masih manual berbasis kertas.
dalam kesempatan ini, petugas kios meminta agar pemeriksaan-pemeriksaan transaksi di kios dapat dilakukan secara digital saja, mengingat segala transaksi telah dilakukan secara elektronik dengan kartu tani atau aplikasi i-pubers. 
baca juga:mengaku personel kepolisian, kakak beradik ini raup ratusan juta dari aplikasi whatsapp
baca juga:waduh! ada polisi militer tni di royal pgc golf lounge, ternyata dalam giat ini
satgassus pun menyatakan mendukung hal tersebut mengingat hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan akan sangat membantu petugas kios dalam pelaporannya.
sementara itu, yudi purnomo harahap, anggota satgassus pencegahan korupsi polri menambahkan, pemantauan ini penting.
untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi. sebab, jika terjadi kelangkaan dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.
“pemantauan ini untuk memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” tutur yudi.
baca juga:aliran listrik padam di wilayahnya, jenderal bintang dua polda sumsel turun tangan
baca juga:wajib tahu! ada syarat baru dalam pembuatan sim, satlantas polrestabes bakal sosialisasi dan uji coba
sedangkan, herbert nababan, wakil ketua tim menambahkan, kegiatan ini dilakukan bersama kementerian pertanian, bupati gunung kidul, pj bupati magelang, serta pihak pt pupuk indonesia, distributor pupuk, dan kelompok petani.
dalam pertemuan tersebut ia pun menekankan kembali agar tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan memastikan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak. 
“selain itu satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton sehingga pemda diharapkan bekerja sama dengan segenap unsur forkompimda,” ungkapnya.
kerja sama itu, lanjutnya, untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi langsung kepada para petani di wilayahnya bahwa alokasi pupuk petani bersubsidi telah bertambah. 
baca juga:berikut ini 12 satker polri raih penghargaan nilai ikpa terbaik versi kemenkeu
baca juga:polres lahat tanam bibit pohon sekaligus sosialisasi terkait karhutla, ini kata kapolres
kemudian, petani sudah bisa melakukan penebusan, sehingga penambahan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah memberi dampak kepada petani.
“tim juga melakukan kunjungan ke kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 9 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan