Mahasiswa FISIP Unand Beberkan Penyebab Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Ternyata Karena ini!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 09 Jun 2024 - 15:23

Analisis Efektivitas dan Tantangan dalam Penegakan Hukum di Indonesia.--kolase koranpalpres.com

Indonesia sendiri dalam indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) pada tahun 2023 menduduki peringkat 66 dari 142 negara, tentunya indeks ini mencakup berbagai indikator seperti dalam penegakan hukum, keamanan maupun administratif peradilan yang adil dan efisien.

Pengawasan dalam penegakan hukum di Indonesia ini diindikasikan belum optimal dalam pelaksanaanya dan kesadaran para aparat penegak hukum dalam menjalan tugas-tugas sebagai penegak keadilan, khususnya adanya permasalahan Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Aparat yang seharusnya menegakkan keadilan justru menjadi pelanggar hukum, yang didorong dengan praktik suap dan gratifikasi sehingga dapat memperhambat proses hukum, mengakibatkan para tersangka berpotensi dapat lolos dari jeratan hukum dengan mudah.

Dengan banyaknya permasalahan pada penegakan hukum di Indonesia, maka perlunya peran dan dukungan unsur yang terkait dalam negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya para aparat penegak hukum, serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum.

Permasalahan pada penegakan hukum di Indonesia sering dihadapi dengan berbagai tantangan lainnya seperti, peraturan dan regulasi dalam proses hukum yang tidak memadai.

Hukum yang tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman tentunya berdampak pada penegak hukum yang kesulitan dalam menerapkan hukum secara baik.

Adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam peraturan hukum membuat kompleksitas dalam penegakan hukum bertambah.

Serta tantangan teknologi yang terus berkembang sehingga kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi rentan terjadi.

Dengan begitu sangat diperlunya suatu tindakan dari pemerintah ataupun pihak terkait dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan berbagai aspek pada penegakan hukum.

Jika membahas mengenai kualitas penegakan hukum di Indonesia yang begitu kompleks dengan permasalahan-permasalahan.

mahasiswa fisip unand beberkan penyebab problematika penegakan hukum di indonesia, ternyata karena ini!                            artikel ini ditulis oleh kelompok 6 kelas bahasa indonesia 19, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan judul "analisis efektivitas dan tantangan dalam penegakan hukum di indonesia".
di negara indonesia - tidak terlepas dari sebuah sistem hukum yang bertujuan mendasari sebuah aturan maupun kebijakan.
salah satu bentuk aspek dari hukum itu sendiri adanya penegakan hukum.
penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses yang dijalankan untuk mencapai keadilan yang berlandaskan konsep hukum yang telah ditetapkan.
baca juga:buruan! pendaftaran kip kuliah merdeka 2024 dibuka, ini bantuan bisa didapat
baca juga:2 sekolah kedinasan di palembang yang lulusannya jadi pns, pilihan bagus untuk masa depan
adanya penegakan hukum bertujuan sebagai bentuk kepastian hukum yang berlaku serta dapat meningkatkan ketertiban terhadap masyarakat dalam menjalankan aturan ataupun undang-undang yang berlaku.
berdasarkan undang-undang ri tahun 1945 pasal 28d ayat 1 tentang penegakan hukum, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
dalam peraturan tersebut dapat kita lihat bahwa penegakan hukum adalah prasarana untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil guna untuk mencapai salah satu sila pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
permasalahan mengenai dalam penegakan hukum sudah sering terjadi di indonesia, hampir di setiap instansi penegak hukum baik itu pengadilan, kejaksaan, kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya.
baca juga:ustadz ilham rahmatun putra: membangun peradaban, mencetak generasi emas dari para yatim dhuafa
baca juga:laporan ppdb banyak dari palembang, kini jalur prestasi jadi sorotan ombudsman sumsel
salah satu faktornya yaitu adanya keterbatasan sumber daya baik itu manusia maupun secara material, hal ini dapat dilihat dari kurangnya personel yang terlatih, peralatan yang dibutuhkan, serta dana operasional yang kurang memadai sehingga aspek-aspek permasalahan dalam penegakan hukum rentan terjadi di indonesia.
ditambah kasus yang sering terjadi di kalangan aparat penegak hukum seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat menghambat proses peradilan yang adil.
indonesia sendiri dalam indeks negara hukum (rule of law index) pada tahun 2023 menduduki peringkat 66 dari 142 negara, tentunya indeks ini mencakup berbagai indikator seperti dalam penegakan hukum, keamanan maupun administratif peradilan yang adil dan efisien.
pengawasan dalam penegakan hukum di indonesia ini diindikasikan belum optimal dalam pelaksanaanya dan kesadaran para aparat penegak hukum dalam menjalan tugas-tugas sebagai penegak keadilan, khususnya adanya permasalahan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di indonesia.
baca juga:10 universitas terbaik di indonesia 2024 versi scimago institutions rankings (sir)
baca juga:banyak pengaduan ppdb sma favorit di sumsel, ombudsman minta klarifikasi sekolah, hasilnya?
aparat yang seharusnya menegakkan keadilan justru menjadi pelanggar hukum, yang didorong dengan praktik suap dan gratifikasi sehingga dapat memperhambat proses hukum, mengakibatkan para tersangka berpotensi dapat lolos dari jeratan hukum dengan mudah.
dengan banyaknya permasalahan pada penegakan hukum di indonesia, maka perlunya peran dan dukungan unsur yang terkait dalam negara indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya para aparat penegak hukum, serta memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum.
permasalahan pada penegakan hukum di indonesia sering dihadapi dengan berbagai tantangan lainnya seperti, peraturan dan regulasi dalam proses hukum yang tidak memadai.
hukum yang tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman tentunya berdampak pada penegak hukum yang kesulitan dalam menerapkan hukum secara baik.
baca juga:gen z wajib tau, inilah 5 jurusan kuliah dengan prospek kerja menjanjikan di masa depan, segera siapkan dirimu
baca juga:masih relevan kah teori kultivasi media massa sekarang?
adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam peraturan hukum membuat kompleksitas dalam penegakan hukum bertambah.
serta tantangan teknologi yang terus berkembang sehingga kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi rentan terjadi.
dengan begitu sangat diperlunya suatu tindakan dari pemerintah ataupun pihak terkait dalam penegakan hukum di indonesia sebagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan berbagai aspek pada penegakan hukum.
jika membahas mengenai kualitas penegakan hukum di indonesia yang begitu kompleks dengan permasalahan-permasalahan.
baca juga:4 bulan berdiri, bakti puan ajak perempuan indonesia gigih rawat ideologi pancasila
baca juga:keren! 2 smp di palembang ini raih gelar sekolah terbaik nasional, ppdb jalur zonasi masih dibuka
maka dapat dikatakan dalam proses penegakan maupun pengawasan hukum di indonesia belum berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dapat kita lihat dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menimbulkan tingkat kepercayaan publik menurun terhadap aparat penegak hukum.
tidak heran baru ini banyaknya problematik dalam penegakan hukum yang terjadi di lingkup struktural negara baik itu instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun para aparat penegak hukum lainnya.
tentunya hal ini menjadi suatu perhatian kita bersama maupun pihak terkait dalam penegakan hukum dalam mengatur regulasi dan kepercayaan publik dalam penegakan hukum, dengan melihat berbagai sudut pandang bagaimana hal ini dapat terjadi dan kualitas dari para aparat penegak hukum harus ditingkatkan dan dikaji sebagaimana mesti dalam menjalaninya. 
kurangnya perhatian pada pengawasan dan penegakan hukum di indonesia, terjadi akibat rendahnya moralitas dari para aparat penegak hukum sehingga banyaknya terjadi permasalahan ataupun pelanggran-pelanggaran yang dilakukan dalam penegakan hukum di indonesia.
baca juga:catat! pentingnya kesantunan berbahasa demi mempertahankan citra indonesia yang luhur
baca juga:ppdb palembang 2024 jalur zonasi, sd dan smp resmi dibuka hari ini, berikut linknya!
serta sosialisasi hukum yang kurang kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum yang dapat mendorong kontribusi masyarakat yang efektif dalam penegakan hukum.
seperti yang terjadi penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu tentunya dalam hal ini sudah ada sebuah ada aturan yang mengantur tentang penambangan seperti pp nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara justru dilanggar oleh masyarakat yang berkepentingan.
selain itu permasalahan dalam penegakan hukum juga terjadi akibat pelanggaran oleh aparat penegak hukum seperti, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh petinggi polri yaitu ferdy sambo terhadap bawahannya brigadir nofriansyah yosua hutabarat.
tentunya pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini tidak hanya pada aspek pidana tetapi juga merusak integritas yang ada pada kepolisian, dampak signifikan juga dilihat terhadap kepercayaan publik terhadap intitusi polri yang membuat adanya permasalahan dalam tubuh polri sehingga dengan adanya kasus tersebut membuat masyarakat mendorong adanya reformasi pada aparat penegak hukum yang harus dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan profesional.
baca juga:evaluasi status bandara smb ii palembang, cagub holda: siap perjuangkan demi keberlangsungan umkm ekraf
baca juga:bacaan niat mandi idul adha 1445 hijriah beserta tata caranya, dapatkan pahala lebih di hari raya
ini hanya beberapa dari banyaknya permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum yang terjadi di indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan serta penegakan hukum belum berjalan dengan baik, yang tentunya berdampak buruk pada kualitas dan integritas penegakan hukum di indonesia dengan adanya permasalahan yang dilakukan.
sehingga banyaknya kritikan terhadap kondisi penegakan hukum di indonesia yang diberikan masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.
menurut kami sebagai mahasiswa seharusnya para penegak hukum di indonesia harus bisa mencerminkan aspirasi dalam masyarakat untuk memiliki suatu sistem hukum yang adil, transparan, dan efektif.
ini bisa terlihat dari integritas dan profesionalisme dari penegak hukum yaitu mencakup dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlandaskan keadilan.
baca juga:perdana di masjidil haram, aipda m. aliudin shalat jumat dengan cuaca begini
baca juga:jangan sampai ga tau! inilah 5 layanan masyarakat yang wajib pakai bpjs kesehatan
tidak hanya dari aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat yang menjalankan sistem hukum perlunya kesadaran yang tinggi dan berperan aktif dalam memperkuat sistem hukum dengan melalui berbagai cara, salah satunya ikut partisipasi dalam program pencegahan kejahatan yang dapat mengurangi kekerasan di lingkungan masyarakat.
oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada penegakan hukum tersebut sangat diperlunya peningkatan dan pengawasan yang efisiensi dalam penegakan hukum melalui kalaborasi antara pihak aparat penegak hukum dan masyarakat.
seperti mendukung reformasi hukum dan membangun komunitas yang kuat tentunya peran masyarakat dapat membantu memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan baik.
perlu pengawasan yang masif terhadap penegak hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait lainnya sehingga dapat meminimalisir permasalahan pada penegakan hukum serta adanya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap penegakan hukum di indonesia.
baca juga: revisi uu penyiaran 2024 timbulkan kontroversial, masyarakat indonesia dibuat bingung
baca juga:sampai 10 juli 2024, unpar buka pendaftaran mahasiswa baru jalur rpl untuk jenjang d3-s3, cek syaratnya!
dengan begitu dapat mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum dengan baik dan sumber daya dalam penegakan hukum yang efektif dengan menerapkan sikap profesional dan integritas agar terciptanya kenyamanan dan keadilan dalam masyarakat, terutama para aparat penegak hukum.
sehingga hal-hal berpotensi pelanggaran tidak terjadi kembali, dan regulasi dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana fungsinya.