Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Reporter: Rosalini |

Editor: Firyansyah |

Minggu , 09 Jun 2024 - 21:40

DPRD Sumsel Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi-Rosalini koranpalpres.com-

gelar rapat paripurna, dprd sumsel dengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi                            palembang, koranpalpres.com - dprd provinsi sumsel menggelar rapat paripurna lxxxiv (84) dengan agenda mendengarkan jawaban gubernur sumsel terhadap pandangan umum fraksi - fraksi dprd sumsel  terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  daerah (apbd) provinsi  sumsel tahun anggaran 2023.
rapat berlangsung, kamis (6/6), dipimpin wakil ketua dprd sumsel, h. muchendi mahzareki, se.,msi. rapat dihadiri sekda sumsel ir. s.a supriono mewakili pj. gubernur sumsel, para on anggota dprd sumsel, perwakilan opd, serta tamu undangan lainnya. 
pj. gubernur sumsel, mengawali tanggapan tertulis yang dibacakan sekda sumsel, s.a. supriono, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan semua fraksi di dprd sumsel, dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan ri terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi sumsel tahun 2023. 
“opini wtp tersebut adalah raihan kesepuluh kalinya secara berturut-turut dan penyemangat kita semua untuk mempertahankan opini tertinggi tersebut di tahun mendatang,” ujarnya.
baca juga:listrik di palembang padam, lalulintas lumpuh! lampu merah simpang 5 dprd sumsel macet total
menanggapi pandangan umum fraksi golkar, diantaranya, terkait infrastruktur untuk pengendalian bencana banjir.
pj gubernur menjelaskan, pemerintah provinsi telah berupaya dalam pengendalian banjir di kota palembang, terutama di kolam retensi sebagai penampungan air hujan dan menjadi resapan air ke dalam tanah, melakukan normalisasi anak sungai yang rawan banjir dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian pupr, dalam hal ini balai besar wilayah sungai sumatera viii. 
ia menambahkan, sehubungan dengan bencana banjir yang disebabkan kurangnya daya dukung lingkungan, pemprov provinsi sumsel dan kabupaten/kota telah menyusun dokumen kajian dalam rangka keberlanjutan lingkungan hidup.
selain itu pemilik izin tambang diharuskan mematuhi kaidah-kaidah penambangan, sesuai peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 04 tahun 2012 tentang indikator ramah lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan terbuka batubara.
baca juga:peringati hari jadi provinsi sumsel ke-78, dprd sumsel gelar rapat paripurna istimewa
selanjutnya, terhadap pandangan umum fraksi pdip, dalam jawabannya  pj gubernur sumsel  mengucapkan terima kasih untuk apresiasi terhadap kenaikan nilai aset lancar serta investasi jangka panjang dan ini akan terus menjadi perhatian. 
“terkait  adanya kewajiban/utang belanja pemerintah provinsi telah diakomodasi melalui pergeseran anggaran tahun 2024,”ujarnya. 
kemudian, menanggapi pandangan umum fraksi gerindra diantaranya, tentang realisasi pendapatan asli daerah (pad), dalam jawabannya pj gubernur  menyampaikan bahwa, pad menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2021 sebesar 81,43 % menjadi 93,85 % pada tahun 2023, dengan komponen pendapatan pajak daerah selalu terealisasi di atas100 %.
terhadap  nilai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar rp154,80 miliar, ia menjelaskan  bahwa nilai tersebut merupakan saldo untuk pembayaran gaji pegawai bulan januari 2024, sisa kas pada bendahara sekolah penerima dana bos, dan kas bendahara blud untuk dipergunakan pada tahun anggaran 2024.
baca juga:fraksi – fraksi di dprd sumsel sampaikan pandangan umum terhadap 6 raperda 
“terkait hasil participating interest 10%, dapat  kami  jelaskan bahwa dana tersebut akan masuk ke perusahaan perseroan daerah yaitu anak perusahaan yang dibentuk oleh pt sumsel energi gemilang (seg) bersama bumd kabupaten/kota yang kemudian didistribusikan ke perusahaan induk (pt seg) untuk selanjutnya menjadi dividen bagi pemerintah provinsi,” ujarnya menanggapi pandangan umum fraksi demokrat.
terhadap  realisasi pendapatan asli daerah (pad) pemprov sumsel, pj. gubernur menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pad, termasuk memperbaiki layanan pajak dan retribusi serta mengurangi kebocoran dengan meningkatkan inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“kami sependapat bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) perlu dilakukan analisis yang mendalam melalui penelitian serta kajian sehingga raperda yang disusun dapat bersifat efektif dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.
begitu pun dengan penyusunan raperda tentang pertanggunggjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2023 ini, dapat kami sampaikan bahwa hasil evaluasi apbd tahun anggaran 2023 tersebut menjadi bahan analisis dan kajian bagi para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan apbd tahun anggaran berikutnya,” katanya.
baca juga:reses tahap i tahun 2024 dapil iii dprd sumsel, dialog dengan ali imron, warga oki minta infrastruktur dan sum
terkait dengan keberadaan petugas penghubung urusan keagamaan desa/kelurahan (p2uk), pj gubernur pun menyampaikan bahwa, pemprov sumsel sependapat dan telah dianggarkan pada tahun 2024. 
“dan terhadap infrastruktur jalan di kabupaten ogan ilir, saat ini dalam proses pengadaan dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, dan mengurangi potensi kecelakaan,” ujarnya.
lebih  lanjut  dijelaskan, terkait stabilitas harga bahan pokok di pasar, tim pengendali inflasi daerah (tpid) provinsi sumatera selatan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kelayakan dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional.
pemantauan pergerakan harga komoditi dilakukan oleh petugas informasi pasar (pip) sehingga terwujud stabilitas harga dan stok bahan pokok, terutama menjelang hari raya idul adha.
baca juga:penyampaian hasil reses tahap 1 anggota dan pimpinan dprd sumsel sekda sa supriono hadiri rapat paripurna 
“kami sependapat agar pemberdayaan aset pemerintah provinsi sumatera selatan berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah,” imbuhnya.
rapat paripurna diskors untuk melanjutkan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi sumsel  tahun anggaran 2023 pada rapat komisi-komisi bersama mitra terkait, rapat konsultasi pimpinan komisi dengan badan anggaran dprd sumsel bersama tim anggaran pemerintahan daerah (tapd) yang laporan pembahasannya akan disampaikan pada rapat paripurna lxxxiv (84) lanjutan pada 1 juli 2024. *