Protes Jalur Khusus Haram PPDB 2024, Massa Desak Petinggi Disdik Sumsel Mundur

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 10 Jun 2024 - 21:30

Puluhan massa dari FKMP dan PC IPNU Palembang menggelar unjuk rasa di depan halaman Kantor Disdik Sumsel mengkritisi carut marut PPDB 2024 tingkat SMA/SMK se-Sumsel.--Ist for koranpalpres.com

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Sumatera Selatan (Sumsel) menuai badai protes.

Kali ini massa yang mengatasnamakan Forum Kerukunan Mahasiswa Palembang (FKMP) dan Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Palembang mendemo kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Jalan Kapten A Rivai, nomor 47, Sei Pangeran, Bukit Kecil, Palembang, Senin, 10 Juni 2024.

Dalam aksi damai turun ke jalan itu, mereka memprotes dan menuding adanya dugaan kebijakan gelap Jalur Khusus haram PPDB 2024 tingkat SMA dan SMK se-Sumsel.

Mereka mendesak Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni untuk segera mengusut tuntas dugaan adanya jalur khusur haram atau ilegal PPDB 2024 yang sengaja dibentuk oleh Disdik Sumsel.

“Usut tuntas dugaan Jalur Khusus haram bentukan Disdik Sumsel,” pekik Koordinator Lapangan pendemo, Gamal Abdul Naser dalam orasinya membacakan pernyataan sikap bersama FKMP dan PC IPNU Palembang.

Gamal melanjutkan, jalur khusus haram ini merupakan jalur untuk menampung ‘titipan’ oknum wakil rakyat, oknum LSM, oknum pejabat ataupun oknum tokoh tertentu yang berpengaruh.

“Jalur khusus haram ini sendiri sudah menjadi rahasia umum, namun sayangnya hal tersebut selalu berulang hampir di tiap tahun ajaran baru dan anehnya seakan tidak pernah habis serta tanpa solusi,” singgung Gamal.

Senada Koordinator Lapangan 2 Hafizhzuddin mengimbuhkan, seperti diatur Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK.

Pada Permendikbud Nomor 1/2021 ini mengatur bahwa PPDB hanya melalui 4 jalur masing-masing jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas dan jalur prestasi.

Kalau ada jalur selain 4 jalur itu sambung Hafizhzuddin, berarti illegal dan haram.

protes jalur khusus haram ppdb 2024, massa desak petinggi disdik sumsel mundur                            palembang, koranpalpres.com – carut marut penerimaan peserta didik baru atau ppdb 2024 tingkat sekolah menengah atas (sma) dan sekolah menengah kejuruan (smk) se-sumatera selatan (sumsel) menuai badai protes.
kali ini massa yang mengatasnamakan forum kerukunan mahasiswa palembang (fkmp) dan pengurus cabang ikatan pelajar nahdlatul ulama (pc ipnu) palembang mendemo kantor dinas pendidikan (disdik) sumsel, jalan kapten a rivai, nomor 47, sei pangeran, bukit kecil, palembang, senin, 10 juni 2024.
dalam aksi damai turun ke jalan itu, mereka memprotes dan menuding adanya dugaan kebijakan gelap jalur khusus haram ppdb 2024 tingkat sma dan smk se-sumsel. 
mereka mendesak pj gubernur sumsel agus fatoni untuk segera mengusut tuntas dugaan adanya jalur khusur haram atau ilegal ppdb 2024 yang sengaja dibentuk oleh disdik sumsel.
baca juga:laporan ppdb banyak dari palembang, kini jalur prestasi jadi sorotan ombudsman sumsel
baca juga:ppdb palembang 2024 jalur zonasi, sd dan smp resmi dibuka hari ini, berikut linknya!
“usut tuntas dugaan jalur khusus haram bentukan disdik sumsel,” pekik koordinator lapangan pendemo, gamal abdul naser dalam orasinya membacakan pernyataan sikap bersama fkmp dan pc ipnu palembang.
gamal melanjutkan, jalur khusus haram ini merupakan jalur untuk menampung ‘titipan’ oknum wakil rakyat, oknum lsm, oknum pejabat ataupun oknum tokoh tertentu yang berpengaruh. 
“jalur khusus haram ini sendiri sudah menjadi rahasia umum, namun sayangnya hal tersebut selalu berulang hampir di tiap tahun ajaran baru dan anehnya seakan tidak pernah habis serta tanpa solusi,” singgung gamal.
senada koordinator lapangan 2 hafizhzuddin mengimbuhkan, seperti diatur permendikbud ri nomor 1 tahun 2021 tentang tentang juknis ppdb tk sd smp sma smk.
baca juga:banyak pengaduan ppdb sma favorit di sumsel, ombudsman minta klarifikasi sekolah, hasilnya?
baca juga:mantan pejabat disdik palembang beberkan perilaku kecurangan ppdb smp, ternyata ada di 2 jalur ini
pada permendikbud nomor 1/2021 ini mengatur bahwa ppdb hanya melalui 4 jalur masing-masing jalur zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas dan jalur prestasi. 
kalau ada jalur selain 4 jalur itu sambung hafizhzuddin, berarti illegal dan haram.
menurut dia, jalur titipan berpotensi adanya pungli, memiliki daya rusak yang kuat terhadap pelaksanaan ppdb, tidak adil, dan merampas hak peserta didik layak lulus menjadi tidak lulus.
“hal ini tentunya sangat mencemari proses pelaksanaan ppdb 2024,” cetus hafizhzuddin.
baca juga:wali siswa resah tidak bisa pilih jalur zonasi ppdb smpn palembang, begini ceritanya!
baca juga:hari pertama pendaftaran ppdb smpn palembang jalur zonasi, begini cara daftar
dampak lainnya dari keberadaan jalur haram atau illegal ini timpal dia, munculnya praktik jual beli dan manipulasi sertifikasi prestasi pada instansi tertentu. 
dia mengaku pihaknya telah menerima informasi dari berbagai sumber terpercaya bahwa ada aktivitas jual beli sertifikasi prestasi di beberapa tempat demi mendaftar di jalur prestasi. 
“tentunya perbuatan semacam ini sangat merusak nilai kejujuran di dunia pendidikan,” singgungnya
masih di kesempatan yang sama, koordinator aksi wahyudi dalam pernyataan sikap menyebutkan, adanya dugaan jalur khusus haram buatan disdik sumsel ini punya daya rusak yang kuat atas pelaksanaan ppdb 2024.  
baca juga:jelang pengumuman ppdb sma sumsel, ombudsman ingatkan ini kepada sekolah dan dinas pendidikan!
baca juga:tahapan ini disebut paling krusial siswa titipan ppdb sma sumsel, ombudsman: hentikan sikap intervensi sekolah
“atas kebijakan yang bobrok ini, kami menuntut pemecatan 2 oknum petinggi disdik sumsel yang telah membuat kebijakan gelap atas pelaksanaan ppdb 2024 se-sumsel,” desak wahyudi. 
terlebih dia menyinggung pengunduran diri pura-pura yang dilakukan oleh oknum berinisial apk sebagai koordinator penyusunan juknis, pengaduan, juru bicara dan narahubung para pihak ppdb sma tahun 2024, pada rabu, 22 mei 2024. 
“apk ini telah melakukan kebohongan pubik, berpura-pura mengundurkan diri, tetapi masih aktif melakukan tugas dan menandatangani surat-surat terkait ppdb yang dalam kewenangannya,” tuding wahyudi. 
sikap apk ini dinilai sebagai sikap yang mencirikan sifat manusia munafik. 
baca juga:ombudsman sumsel buka suara dugaan ‘tekanan’ koordinator ppdb sma: ado pihak masih cak lamo! 
baca juga:banyak kepsek tabrak aturan dalam ppdb 2024, imbasnya begini!
“lain di bibir lain di hati, lain yang dibicarakan lain pula yang dikerjakan, di mana dia mengaku berada dalam tekanan sehingga menyatakan mengundurkan diri, tetapi kenyataannya hingga saat ini masih tetap bertugas,” beber wahyudi.  
lebih lanjut dia mencela sikap apk seolah menggunakan ‘jurus dewa mabok’ demi mengalihkan perhatian publik dan dinilai punya komitmen terhadap dunia pendidikan. 
“padahal itu akal-akalan dia untuk tetap memuluskan niat buruk dalam proses ppdb 2024,” tudingnya.
atas kemunafikan yang ditunjukkannya tersebut, apk juga didesak massa fkmp dan pc ipnu palembang agar segera dipecat.    
baca juga:kajari sebut pungli ppdb masuk dalam tindak pidana, siap siap kepala sekolah tanggung resiko
baca juga:siswa ‘siluman’ masa ppdb sma negeri di palembang jadi temuan obdusman sumsel, begini modusnya!
tuntutan berikutnya imbuh wahyudi, pihaknya mendesak agar pelaksanaan ppdb 2024 tingkat sma/smk ditinjau ulang kembali, terutama jalur prestasi yang dicurigai paling rawan mendapat serangan titipan melalui jalur khusus haram.
tuntutan terakhir, wahyudi menegaskan bahwa apabila segala tuntutan mereka pada aksi hari ini tidak diindahkan maka dia mengancam akan kembali melakukan aksi kembali dengan massa lebih banyak lagi. 
“kami juga akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, terutama pada kebijakan gelap jalur khusus haram dan indikasi terjadinya pungli dalam proses tersebut,” tukasnya.
sementara itu, obet, selaku perwakilan disdik sumsel yang menemui pendemo berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada kepala disdik sumsel. 
baca juga:4 sma negeri di palembang diduga maladministrasi ppdb, ombdusman sumsel: pemprov diberi tenggat 30 hari
baca juga:ppdb 2024 sudah dimulai, kepala madrasah diminta kuat bersinergi dengan komite
“nanti akan saya sampaikan semua tuntutan dan pesan saudara-saudara kepada bapak kepala dinas, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan ada tanggapan dari beliau” pungkas obet.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 11 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan