Cegah Duplikasi dan Penyalahgunaan, Korlantas Polri Rancang SIM dengan NIK KTP, Gimana Menurutmu?

Reporter: Sri Devi |

Editor: Sri Devi |

Selasa , 11 Jun 2024 - 08:16

Cegah Duplikasi dan Penyalahgunaan, Korlantas Polri Rancang SIM dengan NIK KTP, Gimana Menurutmu?--humas polri

KORANPALPRES.COM - Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan duplikasi dan penyalahgunaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sedang merancang sistem baru yang akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor SIM.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data dan mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam sistem administrasi SIM.

Demikian disampaikan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Komisaris Besar Yusri Yunus yang dikutip koranpalpres.com dari laman resminya humas.polri.go.id.

Dalam keterangannya tersebut, ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons atas kebutuhan akan penegakan aturan yang lebih ketat dalam hal kepemilikan SIM.

"Dengan menggantikan nomor SIM dengan NIK KTP, kami berharap dapat mencegah duplikasi SIM dan penyalahgunaan identitas dalam proses perizinan mengemudi," ungkap Yusri.

Sistem yang direncanakan akan memungkinkan petugas untuk dengan mudah mengidentifikasi dan memantau kepemilikan SIM seseorang, mengurangi risiko manipulasi data dan praktik curang.

Selain itu, penggunaan NIK KTP juga akan memperkuat kualitas data yang terkait dengan SIM, meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi.

Yusri menambahkan bahwa perlindungan data NIK juga menjadi perhatian utama, dan langkah-langkah keamanan yang tepat akan diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.

"Kami berkomitmen untuk melindungi privasi dan keamanan data masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan NIK dalam SIM akan dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi," tegasnya.

Korlantas Polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 Juni 2025, setelah mendapatkan pengakuan internasional terkait validitas SIM Indonesia di negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand.

cegah duplikasi dan penyalahgunaan, korlantas polri rancang sim dengan nik ktp, gimana menurutmu?                            koranpalpres.com - dalam upaya untuk mengatasi permasalahan duplikasi dan penyalahgunaan surat izin mengemudi (sim), korps lalu lintas (korlantas) polri sedang merancang sistem baru yang akan menggunakan nomor induk kependudukan (nik) sebagai nomor sim. 
langkah ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data dan mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam sistem administrasi sim.
demikian disampaikan direktur registrasi dan identifikasi korlantas polri, komisaris besar yusri yunus yang dikutip koranpalpres.com dari laman resminya humas.polri.go.id.
dalam keterangannya tersebut, ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons atas kebutuhan akan penegakan aturan yang lebih ketat dalam hal kepemilikan sim. 
baca juga:wajib tahu! ternyata bermain judi online sangat berbahaya, salah satunya mental pemain
baca juga:libur idul adha dan sekolah, kai drive iii palembang pastikan transportasinya siap mengakomodir kebutuhan
"dengan menggantikan nomor sim dengan nik ktp, kami berharap dapat mencegah duplikasi sim dan penyalahgunaan identitas dalam proses perizinan mengemudi," ungkap yusri.
sistem yang direncanakan akan memungkinkan petugas untuk dengan mudah mengidentifikasi dan memantau kepemilikan sim seseorang, mengurangi risiko manipulasi data dan praktik curang. 
selain itu, penggunaan nik ktp juga akan memperkuat kualitas data yang terkait dengan sim, meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi.
yusri menambahkan bahwa perlindungan data nik juga menjadi perhatian utama, dan langkah-langkah keamanan yang tepat akan diimplementasikan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. 
baca juga:nyaman dan trendi, ini lho 4 brand sepatu lokal wanita terbaik 2024, yuk update gayamu lebih maksimal
baca juga:peluang besar jadi pns, ini 4 sekolah kedinasan 2024 sepi peminat, buruan daftar
"kami berkomitmen untuk melindungi privasi dan keamanan data masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan nik dalam sim akan dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi," tegasnya.
korlantas polri menargetkan penerapan sistem ini mulai 1 juni 2025, setelah mendapatkan pengakuan internasional terkait validitas sim indonesia di negara-negara tetangga seperti filipina, malaysia, dan thailand. 
sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, dan pemegang sim yang masih berlaku tidak perlu khawatir, karena mereka masih bisa menggunakan sim mereka hingga lima tahun ke depan sebelum harus melakukan penggantian sesuai dengan kebijakan baru.
rencana ini diharapkan akan mempermudah pendataan dan integrasi berbagai jenis data pribadi dalam satu sistem yang lebih efisien dan efektif. ini adalah langkah yang mendukung visi indonesia untuk memiliki single data yang lebih komprehensif dan akurat.
baca juga:pln uip sumbagsel prioritaskan penyelesaian transmisi dan gardu induk di empat lawang
baca juga:kembangkan hutan mangrove di sekitar pembangkit di pesisir denpasar, begini penampakannya
“sambil berjalan, yang masih berlaku bisa digunakan hingga lima tahun ke depan. nanti, saat perpanjangan, akan mengikuti kebijakan format yang terbaru. jadi kita memberikan kemudahan, bukan mengubah langsung,” tambah yusri.
dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pengelolaan data kependudukan dan pengendalian lalu lintas di indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.
diharapkan bahwa dengan kesigapan ini, korlantas polri dapat sukses menerapkan sistem baru ini tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. 
dan dengan integrasi nik ktp sebagai nomor sim, indonesia akan melangkah maju dalam pengelolaan data dan penegakan aturan lalu lintas yang lebih efektif.
baca juga:makin banyak belanja di istana bangunan palembang makin hemat pengeluran di bulan juni, berikut buktinya
baca juga:momentum wwf ke-10, pln terus tingkatkan kinerja esg dan keberlanjutan melalui water management
seperti diketahui, inilahh 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 
1. pencegahan kekerasan berbasis gender online (kbgo)
melindungi data pribadi, termasuk jenis kelamin, adalah langkah penting untuk mencegah intimidasi online dan pelecehan seksual. perlindungan ini dapat membantu mengurangi ancaman kejahatan dunia maya terhadap individu, terutama dalam hal kbgo.
2. mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
penting untuk menjaga keamanan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
dengan mengontrol akses terhadap informasi pribadi, risiko penyalahgunaan data dapat diminimalisir.
3. menghindari potensi penipuan
dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, individu dapat melindungi diri dari potensi penipuan yang mungkin dilakukan dengan menggunakan informasi pribadi yang sensitif.
4. mencegah pencemaran nama baik
melindungi data pribadi juga berperan dalam mencegah pencemaran nama baik. 
informasi pribadi yang tersebar secara tidak sah dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan individu, termasuk pencemaran reputasi.
5. hak kendali atas data pribadi
melindungi data pribadi merupakan hak asasi manusia yang diakui secara global. 
memiliki kendali atas privasi data pribadi adalah hak yang dijamin oleh deklarasi internasional dan konvensi hak asasi manusia. 
ini memberikan individu kekuatan untuk mempertahankan privasi dan keamanan informasi pribadi mereka.
dengan memperhatikan lima alasan utama ini, penting bagi individu dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan dan tindakan yang efektif untuk melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan informasi sensitif.
semoga informasi ini bermanfaat.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".