Pj Wako Ikuti Rapat Virtual dalam Rangka Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pilkada Serentak

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 20:56

Pj Wako mengikuti vidcon pilkada serentak 2024 dari Kemendagri.-Humas Protokol Pagaralam-

Atau kedua, jika Pj. kepala daerah tersebut tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi ngotot mengikuti Pilkada, maka akan diberhentikan paksa oleh Mendagri.

“Jadi tinggal pilih di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, atau ingin menerima isu yang keluar bahwa si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” jelasnya.

Di lain sisi, dirinya juga mengingatkan Pj. kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan Pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat. Apabila memang ingin memasang baliho, Mendagri menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.

"Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan [penanganan] stunting atau program kegiatan Pj. gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama Pj. gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan," tegasnya.

Tito juga meminta para penjabat kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan negara adalah anugerah yang harus disyukuri dan diemban dengan penuh tanggung jawab.

“Jalankan tugas pemerintahan dengan baik, jangan stagnasi, sampai lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Manfaatkan momentum ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegas Tito.

Terakhir, Tito mengingatkan para penjabat kepala daerah agar tetap berhati-hati dan tidak terlibat dalam masalah hukum, mengingat banyak godaan dan problema yang dihadapi sebagai pemegang kekuasaan di daerah.

“Masih ada lima bulan sebelum Pilkada serentak, dan saat ini sudah masuk tahapan persiapan. Pastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan jadilah contoh yang baik bagi masyarakat," ucap Tito.

Menanggapi arahan Mendagri, Pj. Wali Kota Pagaralam Lusapta Yudha Kurnia menyatakan komitmennya untuk melaksanakannya dan mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak.

pj wako ikuti rapat virtual dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan pilkada serentak                            pagaralam, koranpalpres.com - pj.walikota pagar alam h.lusapta yudha kurnia, mengikuti video conference (vidcon)  dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan pilkada serentak dengan kementrian dalam negeri ri. bertempat di ruang kerja walikota pagar alam.
sebagaimana diketahui, menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian mengumpulkan seluruh penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati/walikota se-indonesia. 
hal itu dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2024. 
pertemuan tersebut dilangsungkan secara virtual dari kantor pusat kementerian dalam negeri (kemendagri), jakarta.
baca juga:tak pikirkan maju pilkada, muhsin abdullah fokus kerja dan kerja
mendagri menyampaikan sejumlah arahan dalam kesempatan itu. salah satunya mengenai tugas penjabat (pj.) kepala daerah.
tito menegaskan, pj. kepala daerah bertugas menjamin roda pemerintahan di daerah tetap berjalan. hal itu dilakukan hingga terpilihnya kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. 
“tugas rekan-rekan mengisi kekosongan menjelang terpilihnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan yang betul-betul ditentukan oleh rakyat,” jelasnya.
tito juga menngingatkan kepada pj. kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada serentak 2024 harus mundur sebagai aparatur sipil negara (asn). 
baca juga:mengamankan pilkada lampung, danrem gatam siap dukung dan berkolaborasi 
mendagri meminta pj. kepala daerah agar harus mengajukan pengunduran diri sebagai asn paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon sesuai aturan  yang telah ditegaskan mendagri dalam surat edaran (se) pada tanggal 16 mei 2024. 
"yang berminat mengikuti pilkada saya sudah kirim suratnya tanggal 16 mei 2024. di sana juga dijlaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan [surat pengunduran diri] kepada mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon," ujarnya.
selanjutnya mendagri menegaskan terdapat dua opsi untuk pj. kepala daerah mengundurkan diri sebagai asn.
 dilansir dari laman resmi kemendagri, pertama, pj. kepala daerah dapat mengundurkan diri secara terhormat. dengan cara mengajukan surat pengunduran diri 40 hari sebelum pendaftaran. 
baca juga:pengamanan pelaksanaan pilkada serentak, polda sumsel bakal melakukan operasi mantap praja 2024
atau kedua, jika pj. kepala daerah tersebut tidak mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan tapi ngotot mengikuti pilkada, maka akan diberhentikan paksa oleh mendagri.
“jadi tinggal pilih di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, atau ingin menerima isu yang keluar bahwa si a itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” jelasnya.
di lain sisi, dirinya juga mengingatkan pj. kepala daerah agar tidak memasang baliho yang mengarah pada dukungan pilkada sekalipun dipasang oleh masyarakat. apabila memang ingin memasang baliho, mendagri menyarankan agar dapat menggunakan kalimat yang sesuai dengan tugas yang diemban.
"kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan [penanganan] stunting atau program kegiatan pj. gubernur dan jangan ada baliho sukseskan atau dukung nama pj. gubernur ini, walaupun ini misalnya yang pasang masyarakat, tolong diturunkan," tegasnya.
baca juga:ciptakan kondisi pilkada serentak 2024 kondusif, ini dilakukan pj bupati lahat dan forkopimda
tito juga meminta para penjabat kepala daerah untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. ia menekankan, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan negara adalah anugerah yang harus disyukuri dan diemban dengan penuh tanggung jawab.
“jalankan tugas pemerintahan dengan baik, jangan stagnasi, sampai lahirnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. manfaatkan momentum ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tegas tito.
terakhir, tito mengingatkan para penjabat kepala daerah agar tetap berhati-hati dan tidak terlibat dalam masalah hukum, mengingat banyak godaan dan problema yang dihadapi sebagai pemegang kekuasaan di daerah.
“masih ada lima bulan sebelum pilkada serentak, dan saat ini sudah masuk tahapan persiapan. pastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan jadilah contoh yang baik bagi masyarakat," ucap tito.
baca juga:jaga kondusifitas selama pilkada serentak 2024, kpu oku timur gandeng awak media
menanggapi arahan mendagri, pj. wali kota pagaralam lusapta yudha kurnia menyatakan komitmennya untuk melaksanakannya dan mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak.