SAH! Ibu Melahirkan Dapat Cuti 6 Bulan, Apakah Gajinya Dibayar Penuh?

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Kamis , 04 Jul 2024 - 09:50

Ilustrasi. Ibu melahirkan mendapatkan cuti maksimal 6 bulan. Lantas, apakah gajinya dibayar penuh?-Pexels.com/Yan Krukau-

KORANPALPRES.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang mengatur tentang cuti melahirkan hingga maksimal 6 bulan.

Aturan baru yang diteken per 2 Juli 2024 itu, juga mengatur soal pembayaran gaji selama karyawan tersebut mengambil hak cuti melahirkan.

Pasal 4 ayat (3) beleid itu mengatur setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan maksimal enam bulan.

Secara rinci, cuti hamil paling singkat adalah tiga bulan.

Cuti tiga bulan tambahan diberikan jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Lantas, apakah gaji bakal dibayar penuh jika ibu cuti melahirkan enam bulan?

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut mengatur setiap ibu yang mengambil hak cutinya tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Karyawan tersebut tetap memperoleh hak berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Namun besarannya gajinya berbeda, bergantung pada waktu cuti. Untuk tiga bulan pertama cuti melahirkan, karyawan mendapat gaji penuh.

Begitu pula pada bulan keempat, gajinya dibayarkan penuh oleh perusahaan.

sah! ibu melahirkan dapat cuti 6 bulan, apakah gajinya dibayar penuh?                             koranpalpres.com – presiden joko widodo (jokowi) resmi mengesahkan undang-undang (uu) nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak (kia) pada fase seribu hari pertama kehidupan, yang mengatur tentang cuti melahirkan hingga maksimal 6 bulan. 
aturan baru yang diteken per 2 juli 2024 itu, juga mengatur soal pembayaran gaji selama karyawan tersebut mengambil hak cuti melahirkan.
pasal 4 ayat (3) beleid itu mengatur setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan maksimal enam bulan.
secara rinci, cuti hamil paling singkat adalah tiga bulan.
baca juga:keren! jembatan tol terpanjang di indonesia ini gunakan teknologi balancer, ambisi infrastruktur di palembang
baca juga:adu mekanik! review honda stylo 160 vs yamaha grand filano, skutik matic premium mana yang lebih worth it?
cuti tiga bulan tambahan diberikan jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
lantas, apakah gaji bakal dibayar penuh jika ibu cuti melahirkan enam bulan?
dalam pasal 5 ayat (1) uu tersebut mengatur setiap ibu yang mengambil hak cutinya tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya.
karyawan tersebut tetap memperoleh hak berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
baca juga:progres ruas tol musi landas-pangkalan balai sudah sampai segini, palembang betung hanya 20 menit!
baca juga:5 jenis perguruan tinggi di indonesia, cek kriteria dan fokus pendidikannya
namun besarannya gajinya berbeda, bergantung pada waktu cuti. untuk tiga bulan pertama cuti melahirkan, karyawan mendapat gaji penuh. 
begitu pula pada bulan keempat, gajinya dibayarkan penuh oleh perusahaan.
selanjutnya, pada bulan kelima dan keenam, ibu melahirkan hanya memperoleh gaji sebesar 75 persen.
selain hak cuti melahirkan pada ibu hamil, pada pasal 6 uu kia juga dimuat hak suami untuk mendampingi istri di masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja.
baca juga: 7 rekomendasi game viral di tiktok yang menguji kesabaran, seru banget
baca juga:kpu kota palembang ajak media palembang ekspres dukung suksesnya pilkada 2024
selain itu, suami juga berhak diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri atau anak dengan alasan istri mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pascapersalinan, anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, serta istri atau anak meninggal dunia dalam proses persalinan.
sebagai informasi, uu kia sebelumnya sudah dibahas oleh dpr dan diproses pada 30 juni 2022.
uu kia memiliki 9 bab dan 46 pasal dalam upaya memberikan hak kepada ibu hamil pada fase seribu hari pertama.
selain itu, uu kia ini juga guna mendukung persiapan menuju indonesia emas 2045.