Bravo! Kejati Sumsel Mengamankan DPO Kasus Korupsi PTSL Tahun 2019

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 09 Jul 2024 - 21:11

Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mengamankan DPO dengan tersangka Asna Ifah di daerah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Selasa 9 Juli 2024.--Kurniawan

Bahkan Kejati Sumsel langsung menerima permohonan penandatanganan surat kuasa khusus dari Pemprov Sumsel mengenai permasalahan tersebut.

Dengan Nomor: 180/3028/II/2024 Tanggal 21 Juni 2024 perihal adanya Pihak-pihak yang menguasai beberapa aset milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Beberapa aset itu yakni tanah dan bangunan milik Pemprov Sumsel yang beralamat di Jalan Seduduk Putih dengan Nomor (SKK No: 3032/II/2024).

Kemudian kendaraan milik Pemprov Sumsel Roda 4 jenis mobil Toyota Land Cruiser Tahun 2009 dengan Nomor (SKK No: 3029/II/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Selanjutnya ada tanah Milik Pemprov Sumsel di Jalan lingkar Istana Nomor (SKK No: 3026/II/2024 tanggal 21 Juni 2024).

Dan tanah milik Pemprov Sumsel di Jalan Gub H Bastari atau Pangeran Ratu Nomor (SKK No: 3027/II/2024 tanggal 21 Juni 2024).

Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum, Abu Nawas, S.H., M.H mengatakan, bahwa Kejati Sumsel secara resmi menerima surat kuasa khusus dari Pemprov Sumsel pada Senin 1 Juli 2024.

"Kegiatan ini dilakukan tidak lain merupakan bentuk Sinegritas antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," ujarnya, Kamis 4 Juli 2024.

Bahkan sebagai bentuk upaya Kejati Sumsel untuk menindaklanjuti SKK tersebut yaitu melalui instrumen Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Bidang Datun).

Terlebih dahulu, pihaknya akan melakukan pendekatan secara Persuasif untuk mengambil kembali Aset Pemerintah Provinsi Sumsel.

bravo! kejati sumsel mengamankan dpo kasus korupsi ptsl tahun 2019                            palembang, koranpalpres.com - tim tangkap buron (tabur) kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel) berhasil mengamankan dpo dengan tersangka asna ifah di daerah tanjung raja, kabupaten ogan ilir (oi), selasa 9 juli 2024.
kegiatan penangkapan tersebut langsung dipimpin oleh ketua tim tabur kejati sumsel hafis muhardi bersama tim intelijen kejari palembang.
"jadi tersangka ini ditangkap sekira pukul 13.15 wib oleh tim tabur kejaksaan tinggi sumsel bersama tim intelijen kejari palembang di daerah tanjung raja kabupaten ogan ilir," ujar kepala seksi penerangan hukum, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
vanny menjelaskan, bahwa tersangka ini selaku pemberi suap dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap dalam penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl).
baca juga:yji sumsel edukasi anti-rokok menuju sumsel sehat, apresiasi pj ketua tp pkk di luar dugaan
baca juga:prioritaskan lingkungan sehat, pj walikota palembang tinjau lokasi gotong royong jumat bersih di rusun
hal ini pada kantor badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang tahun 2019. "penetapan tersangka sendiri berdasarkan surat penetapan nomor: b-i/l.6.10/fd.2/01/2024 tanggal 23 januari 2024," terangnya.. 
tersangka asna telah dilakukan pemanggilan sebagai tersangka secara patut namun tidak hadir tanpa keterangan, sehingga ditetapkan menjadi daftar pencarian orang (dpo) pada tanggal 28 februari 2024.
kepala seksi penerangan hukum kejati sumsel ini menambahkan bahwa selama dalam proses pencarian dpo tersebut, posisi tersangka berpindah-pindah.
dan selanjutnya tersangka berhasil diamankan pada hari ini (selasa, red) oleh tim tabur kejati sumsel beserta tim intelijen kejari palembang. 
baca juga:5 kecamatan tersempit di kota palembang, nomor 1 bukan jakabaring, ternyata kecamatan ... 
baca juga:hanya 3 jam, tol palembang - bengkulu sajikan pemandangan bak di eropa, segini anggarannya!
"tersangka ini kemudian langsung dibawa ke kantor kejati sumsel dan kemudian akan diserahkan ke kejari palembang untuk dilakukan proses hukum selanjutnya," tambahnya.
sebelumnya, aset milik pemerintah provinsi (pemprov) sumsel diserobot yang kemudian meminta bantuan dari kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan (sumsel). 
bahkan kejati sumsel langsung menerima permohonan penandatanganan surat kuasa khusus dari pemprov sumsel mengenai permasalahan tersebut.
dengan nomor: 180/3028/ii/2024 tanggal 21 juni 2024 perihal adanya pihak-pihak yang menguasai beberapa aset milik pemerintah provinsi sumsel.
baca juga:berhasil, karnet speed boat ditemukan mengapung di sungai musi, ini kondisinya
baca juga:progres positif! 2 ruas jalan tol trans sumatera segera tuntas, hk telah operasikan jtts sepanjang 800 km
beberapa aset itu yakni tanah dan bangunan milik pemprov sumsel yang beralamat di jalan seduduk putih dengan nomor (skk no: 3032/ii/2024).
kemudian kendaraan milik pemprov sumsel roda 4 jenis mobil toyota land cruiser tahun 2009 dengan nomor (skk no: 3029/ii/2024 tanggal 21 juni 2024.
selanjutnya ada tanah milik pemprov sumsel di jalan lingkar istana nomor (skk no: 3026/ii/2024 tanggal 21 juni 2024).
dan tanah milik pemprov sumsel di jalan gub h bastari atau pangeran ratu nomor (skk no: 3027/ii/2024 tanggal 21 juni 2024).
baca juga:revitalisasi kawasan kumuh rusun ib i mendesak, pj walikota palembang lakukan ini bersama perum perumnas
baca juga:megah! overpass tol baleno 3 jambi siap melayani masyarakat, membuka pintu menuju sumatera selatan
plh kepala seksi penerangan hukum, abu nawas, s.h., m.h mengatakan, bahwa kejati sumsel secara resmi menerima surat kuasa khusus dari pemprov sumsel pada senin 1 juli 2024.
"kegiatan ini dilakukan tidak lain merupakan bentuk sinegritas antara kejaksaan republik indonesia, kejaksaan tinggi sumatera selatan, komisi pemberantasan korupsi (kpk), dan pemerintah provinsi sumatera selatan," ujarnya, kamis 4 juli 2024.
bahkan sebagai bentuk upaya kejati sumsel untuk menindaklanjuti skk tersebut yaitu melalui instrumen bidang perdata dan tata usaha negara (bidang datun).
terlebih dahulu, pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif untuk mengambil kembali aset pemerintah provinsi sumsel. 
baca juga:belum ramah difabel, disbudpar sumsel dorong peningkatan sdm pemandu museum negeri sumsel
baca juga:atasi persoalan sampah, pembangunan pltsa dikebut! terlambat bakal dikenakan pinalti
apabila pihak-pihak yang menguasai tersebut tidak dapat bekerja sama atau tidak kooferatif untuk menyerahkan aset tersebut.
maka kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan akan menggunakan instrumen bidang tindak pidana khusus melakukan upaya penegakan hukum.
"harapan kami dari pihak kejati sumsel agar para pihak menyerahkan aset-aset pemerintah provinsi sumsel secara sukarela," tambahnya. 
hal ini dikarena aset tersebut merupakan milik negara dalam hal ini adalah millik pemerintah provinsi sumatera selatan.
baca juga:bangun sumsel bersama, ini pesan rahasia pj gubernur elen setiawan saat hadiri pelantikan pengurus ima sumsel
baca juga:warga gembira! proyek rest area di jalan tol no 1 riau tampak semakin nyata, rangkaian dari mega proyek jtts
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".