Dengan Dokumen Grondkaart, PT KAI Memenangkan Perkara di Pengadilan

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Kamis , 16 Nov 2023 - 17:11

Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti --Alhadi Farid

Poin pertama berbunyi tanah-tanah yang diuraikan dalam Grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka.

Berkenaan dengan hal itu maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan Perumka yang saat ini PT KAI (Persero).

"Keberhasilan kita dalam perkara ini dengan dikabulkannya seluruh gugatan (PT KAI,red) oleh pengadilan," tambah Aida.

Dan menyatakan batal atau tidak sah surat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim selaku pihak tergugat.

"Dalam keseluruhan Perkara tersebut untuk mencabut Sertifikat sebagaimana dimaksud akan menambah semangat kami untuk terus berupaya mengembalikan aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut Aida.

Selain itu, lanjut Aida mengatakan, keberhasilan gugatan ini merupakan komitmen PT KAI dalam mendukung program pemerintah.

Karena tanah yang berada di kecamatan Sigam dan kecamatan Penanggiran kabupaten Muara Enim akan dibangun Flyover Gelumbang dan Bantaian.

Di mana pembangunan tersebut merupakan program Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung keselamatan di Perlintasan sebidang wilayah Sumsel.*

dengan dokumen grondkaart, pt kai memenangkan perkara di pengadilan                             palembang - sebagai upaya hukum untuk menyelamatkan aset negara yang berada di wilayah divre iii palembang, pt kai memenangkan gugatan perkara terkait aset tanah pt kai divre iii palembang.
yang berlokasi di kabupaten muara enim dengan tergugat yakni kantor badan pertanahan kabupaten muara enim. 
pembacaan putusan perkara di pengadilan tata usaha negara palembang ini dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh hj nenny frantika sh mh beserta 2 hakim anggota.
manager humas pt kai divre iii palembang, aida suryanti menjelaskan, pt kai (persero) memiliki aktiva tetap berupa aset tanah di wilayah kabupaten muara enim dengan 3 lokasi yang berbeda berdasarkan.
baca juga:pj gubernur agus fatoni harapkan program iipk bsb fokus pada upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem
pertama grondkaart nomor 2  tahun 1924, seluas 2.485 m2, lokasi di kelurahan tungkal muara enim (ada 5 sertifikat hak milik atas nama warga bukan atas nama pt kai).
kedua grondkaart nomor 49 tahun 1913, seluas 4.740 m2, lokasi di kelurahan sigam muara enim (ada 11 sertifikat hak milik atas nama warga bukan atas nama pt kai).
dan  grondkaart nomor 49 tahun 1914, seluas 3.486 m2, lokasi di kelurahan penanggiran muara enim (ada 1 sertifikat hak milik atas nama warga bukan atas nama pt kai).
sehingga sebagai upaya hukum untuk menyelamatkan aset negara, pt kai melakukan gugatan kepada bpn muara enim melalui kuasa hukum sujarwo dan partners.
baca juga:prajurit rejang lebong selatan bantu petani percepat masa tanam
aida menyampaikan dalam proses persidangan pt kai menggunakan beberapa alat bukti. salah satunya adalah grondkaart dan menghadirkan saksi yang berkompeten yaitu saksi ahli guru besar sejarah.
dari fakultas ilmu pengetahuan budaya universitas indonesia atas nama prof dr djoko marihandono. "kita harapkan keberhasilan ini akan dapat merubah persepsi masyarakat tentang grondkaart," katanya. 
karena masih timbul persepsi berbeda pada sebagian masyarakat akan kekuatan hukum grondkaart yang mengakibatkan sering terjadi konflik kepemilikan lahan. 
selain itu grondkaart juga didukung oleh surat menteri keuangan no. s-ii/mk.16/1994 tanggal 24 januari 1995 yang ditujukan kepada kepala bpn yang berisi dua poin pokok. 
baca juga:persoalan listrik di muratara tak ada solusi, bangun gardu induk rp250 miliar terbengkalai, ini kondisinya 
poin pertama berbunyi tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap perumka.
berkenaan dengan hal itu maka tanah-tanah tersebut perlu dimantapkan statusnya menjadi milik atau kekayaan perumka yang saat ini pt kai (persero).
"keberhasilan kita dalam perkara ini dengan dikabulkannya seluruh gugatan (pt kai,red) oleh pengadilan," tambah aida.
dan menyatakan batal atau tidak sah surat penerbitan sertifikat hak milik (shm) dan memerintahkan kepala kantor pertanahan kabupaten muara enim selaku pihak tergugat.
baca juga:waspada! 3 kota ini bakal hilang tenggelam, semuanya ada di pulau jawa 
"dalam keseluruhan perkara tersebut untuk mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud akan menambah semangat kami untuk terus berupaya mengembalikan aset negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjut aida.
selain itu, lanjut aida mengatakan, keberhasilan gugatan ini merupakan komitmen pt kai dalam mendukung program pemerintah.
karena tanah yang berada di kecamatan sigam dan kecamatan penanggiran kabupaten muara enim akan dibangun flyover gelumbang dan bantaian.
di mana pembangunan tersebut merupakan program proyek strategis nasional (psn) untuk mendukung keselamatan di perlintasan sebidang wilayah sumsel.*