Penegakan Hukum KKB di Papua, Kapolri Instruksikan Korps Brimob Lakukan Langkah Berdasarkan HAM

JAKARTA - Jajaran Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

Hal ini dikatakan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. "Benar kita memerintahkan jajaran Korps Brimob Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, tanpa ada rasa ragu," ujarnya, Kamis (16/11/2023). 

Ia menuturkan, bahwa penegakan hukum juga harus berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan melakukan pendekatan menggunakan hati dan pikiran dalam menumpas KKB.

"Dengan melakukan pendekatan seperti itu, maka kita pastikan dapat mengurangi pengaruh kelompok anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkapnya. 

BACA JUGA:Keren Banget! Borong 5 Gelar di Festival dan Anugerah Teater Sekolah 2023, Ini Rahasia Sukses SMKN Sumsel

Bahkan, lanjut Jenderal Sigit mengatakan, dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia. "Hal ini kita yakini dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia," tambahnya. 

Seperti apa yang dilakukan 35 personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2023 yang berhasil dalam penggerebekan markas KKB Kodap XXXV Bintang Timur.

Sehingga mendapatkan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan mengikuti sekolah kepada personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2023.

"Itulah cara kita mengapresiasi kinerja para personel kita, dalam keberhasilan penggerebekan markas KKB Kodap XXXV Bintang Timur," beber Jenderal Sigit. 

BACA JUGA:100 Persen Rampung, Ferris Wheel Segera Beroperasi Awal Desember

Penghargaan tersebut disematkan dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan (Rakorbin) Sumber Daya Manusia (SDM) Polri TA 2023 yang diselenggarakan di Jakarta.

Dalam operasi itu, ada 5 anggota KKB tewas, 4 Senjata Api Organik berhasil disita dan juga 399 butir amunisi dan puluhan barang bukti lainnya, yang dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2023.

Ia juga menekankan bahwa upaya penegakkan hukum bertujuan akhir, tidak lain untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di tanah Papua. 

Pihaknya akan melakukan berbagai pendekatan, agar mampu menciptakan kondisi Papua yang aman, damai dan kondusif.