Perubahan RUU Keimigrasian, Ini Dilakukan Ditjen Imigrasi

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 19 Jul 2024 - 10:48

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar Dengar Pendapat Publik untuk perubahan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.--humas imigrasi

JAKARTA, KORANPALPRES.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar Dengar Pendapat Publik untuk perubahan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Senin 15 Juli 2024.

Sebagai implementasi pasal 90 dan 96 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang.

Sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, akademisi serta masyarakat umum turut hadir berpartisipasi dalam Dengar Pendapat yang diselenggarakan di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Selatan.

Masyarakat yang hadir di antaranya berasal dari komunitas Himpunan Keluarga Antar Negara, Indonesia Diaspora Network, Aliansi Pelangi Antar Bangsa dan Perkumpulan Perkawinan Campuran Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menyebutkan bahwa regulasi keimigrasian yang ada saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian yang terjadi.

“Penting bagi kita untuk punya regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” ujar Silmy.

Pernyataan tersebut diaminkan oleh Fahri Bachmid, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia yang menjadi salah satu narasumber.

Fahri menyatakan bahwa sebuah undang-undang dibentuk untuk memiliki daya lenting agar mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan.

Fahri juga menjelaskan bahwa pada saat Undang-undang 6/2011 dibentuk masih belum mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan tugas-fungsi imigrasi di masa kini.

Selain Fahri Bachmid, hadir pula Pengamat Kebijakan Agus Pambagio, Akademisi dari Universitas Indonesia Surjadi, Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Ardianto Budi serta Akademisi dari Universitas Brawijaya Dias Satria.

perubahan ruu keimigrasian, ini dilakukan ditjen imigrasi                            jakarta, koranpalpres.com - direktorat jenderal (ditjen) imigrasi menggelar dengar pendapat publik untuk perubahan rancangan undang-undang (ruu) nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada senin 15 juli 2024. 
sebagai implementasi pasal 90 dan 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam setiap pembuatan undang-undang. 
sejumlah perwakilan kementerian/lembaga, akademisi serta masyarakat umum turut hadir berpartisipasi dalam dengar pendapat yang diselenggarakan di hotel ayana midplaza, jakarta selatan. 
masyarakat yang hadir di antaranya berasal dari komunitas himpunan keluarga antar negara, indonesia diaspora network, aliansi pelangi antar bangsa dan perkumpulan perkawinan campuran indonesia.
baca juga:meskipun terkenal, sumatera selatan bukan juara penghasil duku terbanyak di indonesia, apakah sumatera utara?
baca juga:pemkot palembang dan pemkab kulon progo teken kerja sama pengendalaian inflasi cabai
dalam kesempatan tersebut, direktur jenderal imigrasi, silmy karim menyebutkan bahwa regulasi keimigrasian yang ada saat ini sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinamika keimigrasian yang terjadi.
“penting bagi kita untuk punya regulasi keimigrasian yang baru, yang tidak hanya dapat menjawab tantangan masa kini tetapi juga dapat mempersiapkan kita untuk menghadapi masa depan,” ujar silmy.
pernyataan tersebut diaminkan oleh fahri bachmid, ahli hukum tata negara dari universitas muslim indonesia yang menjadi salah satu narasumber. 
fahri menyatakan bahwa sebuah undang-undang dibentuk untuk memiliki daya lenting agar mampu mengakomodasi visi negara setidaknya selama 20 tahun ke depan. 
baca juga:membangun budaya kembali ke angkutan umum, inilah perjalanan 6 tahun lrt sumsel melayani masyarakat
baca juga:telan dana rp21,95 triliun, tol terpanjang di indonesia ini terhubung ke sumsel, dibangun selama 2,5 tahun
fahri juga menjelaskan bahwa pada saat undang-undang 6/2011 dibentuk masih belum mengantisipasi kompleksitas pelaksanaan tugas-fungsi imigrasi di masa kini.
selain fahri bachmid, hadir pula pengamat kebijakan agus pambagio, akademisi dari universitas indonesia surjadi, akademisi dari universitas gadjah mada ardianto budi serta akademisi dari universitas brawijaya dias satria.
dengar pendapat publik tersebut membahas muatan perubahan ruu keimigrasian yang terdiri dari enam pasal perubahan dalam hal pencegahan dan penangkalan.
masa berlaku izin masuk kembali dari izin tinggal tetap serta sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
baca juga:tol kutepat rampung 100 persen, percepat arus barang dan buka potensi wisata di sumut, tol sumbar apa kabar?
baca juga:dob sumsel barat dari pemekaran provinsi sumatera selatan, 4 kabupaten dan 2 kota sudah siap bergabung 
sejalan dengan itu pengamat kebijakan publik, agus pambagio menyinggung kompleksnya tugas dan fungsi keimigrasian saat ini yang membutuhkan akselerasi baik dalam pengadaan sarana-prasarana penunjang dan maupun pelaksanaannya.
komentar tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir, salah satunya dari perwakilan keluarga antar negara, analia, yang juga menyampaikan aspirasinya mengenai kompleksnya administrasi dalam pengurusan pewarganegaraan.
“ini yang saya alami ya waktu suami saya mau naturalisasi. pelayanan pewarganegaraan itu terpisah-pisah, prosesnya tidak di imigrasi saja. kami inginnya satu tahapan saja. seperti layanan terpadu satu pintu. jadi tidak perlu bolak-balik mengurus administrasi," tutur analia.
semntara itu, narasumber asal universitas gadjah mada, ardianto menyinggung kasus tewasnya petugas imigrasi di kantor imigrasi jakarta utara di tangan deteni asal uzbekistan yang sempat ramai di media beberapa waktu lalu
baca juga:kunjungi perumda tirta musi palembang, tim ifc dari world bank tawarkan kerja sama ini 
baca juga: urai kemacetan, dishub palembang rekayasa lalu lintas di rs siti fatimah dan sd muhammadiyah
“setelah saya telusuri beritanya ternyata fasilitas di kantornya tidak memadai. kembali kepada revisi undang-undang ini, menurut saya diperlukan salah satunya untuk pembuatan fasilitas keamanan untuk menunjang fungsi imigrasi,” papar ardi.
kemudian disambut dengan masukan dari agus pambagio agar petugas imigrasi diberikan pelatihan khusus dan diizinkan membawa senjata api. 
hal ini dilakukan karena risiko pekerjaan yang tinggi, terutama saat menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar keimigrasian.
“kita lihat contoh instansi lain. ketika tugasnya ada potensi bahaya, petugasnya dibekali pelatihan khusus, dipersenjatai. seharusnya imigrasi juga bisa mendapatkan perizinan dan pelatihan yang sama. dengan begitu kita bisa mencegah tragedi serupa terulang kembali,” papar agus
baca juga:gara-gara jembatan ogan 1, penumpang kereta api wajib datang lebih awal ke stasiun kertapati
baca juga:rencana pemekaran calon kabupaten baru di sumatera selatan, masyarakat: kabupaten kikim area paling layak
aspirasi pun hadir dari pelaksana fungsi keimigrasian di perbatasan, kantor imigrasi atambua menyampaikan pendapat terkait urgensi kebutuhan alat keamanan yang diperlukan.
guna memberikan keamanan di lapangan yang berisiko tinggi dan mengancam keselamatan petugas baik fisik dan psikis dari petugas.
dengan penggunaan alat keamanan ini nantinya akan memberikan manfaat keamanan dan keselamatan bagi petugas, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
disamping itu pula, perlu ditambah norma yang dapat mengakomodir kewenangan penolakan masuk orang asing atas nama keamanan, ketertiban umum dan kedaulatan negara.
 baca juga:pln tingkatkan kemampuan kreasi digital penduduk melalui pelatihan content creator
baca juga:supir truk odol batal mogok kerja, masih tunggu keputusan pj walikota palembang
menanggapi pendapat dari para pemangku kepentingan yang hadir dalam acara dengar pendapat tersebut.
dirjen imigrasi menyampaikan, setelah pihaknya dengarkan saran dan masukan masyarakat mudah-mudahan lancar.
"untuk tahap selanjutnya revisi undang-undang agar kita bisa ‘berlari’ menjalankan tugas kita dengan payung hukum yang baru,” tutup silmy.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".