Warga Karang Anyar Muratara Desak Panitia Panitia Pilkades Terkait Suara Tak Sah, Minta Ulang Pemilihan

Reporter: Hengki |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Jumat , 17 Nov 2023 - 21:45

Warga dari desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara mendatangi sekretariat panitia Pilkades tingkat Kabupaten yang pertama kali -Foto:Hengki Pransis/-palpres

warga karang anyar muratara desak panitia panitia pilkades terkait suara tak sah, minta ulang pemilihan                            muratara - sejumlah masyarakat dari desa karang anyar, kecamatan rupit, kabupaten muratara mendatangi kantor sekretariat panitia pilkades tingkat kabupaten di dinas pmdp3a muratara, muara rupit.
kedatangan masyarakat ini sudah yang ke tiga kalinya, kali kedua ke sekretariat panitia pilkades tingkat kabupaten dan kantor bupati.
upaya ini untuk mempertanyakan tindak lanjut dari permohonan untuk duduk bersama perkara pilkades di desa mereka.
dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti panitia pilkades, semua calon kades, ahli hukum, dan lain-lain. 
dua hari pasca pemilihan pada 31 oktober yang lalu warga melayangkan surat permohonan duduk bersama.
baca juga:5 lokasi wisata booming di lahat kini tinggal kenangan, kapan terakhir anda kesana?
surat berisikan soal tahapan masa sanggah kejanggalan pilkades karang anyar, kecamatan rupit, kabupaten muratara pada 31 oktober 2023 lalu.
selanjutnya berisikan kelalaian panitia desa yang secara umum tidak mengikuti tahapan pilkades yang sudah di tetapkan. 
diantaranya mempertanyakan landasan hukum tidak sahnya 496 suara pada pemilihan itu, ini demi keberlangsungan demokrasi bersama, serta keadilan sesuai aturan yang ada.
dengan kelalaian tersebut warga merasa hilangnya hak suara masyarakat.
baca juga:dies natalis uin raden fatah ke-59: catat sejarah akreditasi unggul perguruan tinggi
termasuk juga merugikan calon kepala desa yang ikut pada pencalonan.
"kami sudah menyampaikan surat agar diadakannya duduk bersama, hari ini kami datang lagi ke sekretariat panitia pilkades ini untuk yang kesekian kalinya, namun belum ditanggapi," kata perwakilan masyarakat, wildan hakim, 17 nopember 2023.
wildan hakim yang juga merupakan salah satu kandidat calon kades karang anyar ini mengungkapkan dari jumlah daftar pemilih tetap (dpt) 1.883 jiwa ada 496 suara dinyatakan tidak sah.
dia ingin mempertanyakan dasar hukum dari dihanguskannya ratusan suara tersebut dan meminta panitia tingkat kabupaten mengkaji ulang pasal 43 poin c perbup nomor 38 tahun 2023. 
baca juga:terungkap! tersangka pembunuhan di kota lubuklinggau, ternyata anak buah suami korban
"kami minta panitia tingkat kabupaten mengkaji ulang pasal itu sehingga semuanya jelas dan sesuai regulasi yang ada," tegas wildan. 
atas kejadian ini panitia tingkat desa telah mengakui kesalahannya dan meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang.
"panitia desa sudah mengaku salah karena tidak ada sosialisasi secara masif kepada masyarakat bagaimana tata cara membuka dan mencoblos surat suara dengan benar sesuai anjuran panitia kabupaten," katanya. 
sambungnya, dan panitia desa siap bertanggung jawab, siap melakukan penghitungan ulang bahkan pencoblosan ulang dengan biaya tidak membebankan pihak kabupaten.
baca juga:giliran siswa di sdn 16 palembang dapat dapur masuk sekolah, program unggulannya kodam ii/swj
bahkan, kata dia, telah ada surat pernyataan dari panitia desa pilkades karang anyar bahwa mengakui banyaknya suara tidak sah tersebut merupakan human eror dari pihaknya.
untuk itu, melalui surat pernyataannya tersebut, panitia desa bersedia melakukan pembukaan dan penghitungan ulang suara pilkades karang anyar.
tak sampai di situ, masyarakat desa karang anyar juga membuat petisi bahwa meminta panitia pilkades di semua tingkatan termasuk dinas terkait untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta mematuhi perbup yang ada. 
atas dasar itulah mereka meminta agar dilakukan penghitungan ulang secara jujur dan adil tanpa menghilangkan hak demokrasi 496 suara masyarakat desa karang anyar. 
baca juga:bulu kuduk berdiri tanda hal mistis sedang terjadi, benarkah?
"petisi itu sudah ditandatangani oleh 1.212 orang. apabila panitia dan dinas terkait tidak menindaklanjuti permintaan kami untuk duduk bersama, apa perlu kami jemput paksa ketua panitia pilkades tingkat kabupaten agar bisa duduk bersama," pungkasnya. *

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Ekspres 19 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan