Pj Gubernur Sumsel Setujui Pembentukan Satgas Tangani Kasus Illegal Drilling, Ini Kata Kapolda

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 23 Jul 2024 - 11:09

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi bentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menanggani khusus illegal drilling secara komprehensif, rencana tersebut diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK.--Kurniawan

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi bentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menanggani khusus illegal drilling secara komprehensif.

Hal ini tidak terlepas dari maraknya kasus kebakaran illegal drilling diwilayah Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya dikabupaten Musi Banyuasin (Muba) hingga timbulnya banyak korban jiwa masyarakat.

Ini pun menjadi atensi Polda Sumsel dan Pemprov Sumsel, hingga Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi menyetujui dibentuknya Satgas untuk menanggani khusus kasus illegal drilling secara komprehensif.

Bahkan untuk persiapan pembentukan Satgas dilakukan Rabu 24 Juli 2024, nanti dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam hal tersebut.

Rencana tersebut diungkapkan Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK usai rapat dengan Gubernur Sumsel, SKK Migas dan instansi terkait lainnya di Kantor Gubernur Sumsel, Senin 23 Juli 2024.

Kegiatan audiensi dengan Gubernur membahas 4 hal yakni illegal drilling, illegal mining, Karhutla dan kendaraan Over Dimensi dan Over Load

Gubernur Sumsel merespons dengan sangat baik masukan dari Kapolda terkait illegal drilling, dan akan menindak lanjutinya dengan menggelar Rakor lintas sektoral pada Rabu 24 Juli mendatang.

Rakor tersebut dirasakan perlu mengingat pemberantasan illegal drilling tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun harus sinergis antar instansi.

Termasuk pemerintah pusat, mengingat kewenangan perizinan dan pengawasan terhadap pertambangan Migas dan Minerba sudah tidak ada di Pemerintah Daerah.

"Guna menanggani illegal drilling akan dibentuk Satgas pencegahan terjadinya illegal drilling mulai dari hulu sampai hilirnya," katanya.

pj gubernur sumsel setujui pembentukan satgas tangani kasus illegal drilling, ini kata kapolda                            palembang, koranpalpres.com - pj gubernur sumsel elen setiyadi bentuk satuan tugas (satgas) untuk menanggani khusus illegal drilling secara komprehensif.
hal ini tidak terlepas dari maraknya kasus kebakaran illegal drilling diwilayah sumatera selatan (sumsel), khususnya dikabupaten musi banyuasin (muba) hingga timbulnya banyak korban jiwa masyarakat.
ini pun menjadi atensi polda sumsel dan pemprov sumsel, hingga pj gubernur sumsel elen setiyadi menyetujui dibentuknya satgas untuk menanggani khusus kasus illegal drilling secara komprehensif. 
bahkan untuk persiapan pembentukan satgas dilakukan rabu 24 juli 2024, nanti dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam hal tersebut. 
baca juga:waduh! kapolda sumsel datangi kantor skk migas, pertanda apakah ini?
baca juga:kejutan! ini hadiah diberikan kapolda sumsel di hari bhakti adyaksa ke-64
rencana tersebut diungkapkan kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik usai rapat dengan gubernur sumsel, skk migas dan instansi terkait lainnya di kantor gubernur sumsel, senin 23 juli 2024. 
kegiatan audiensi dengan gubernur membahas 4 hal yakni illegal drilling, illegal mining, karhutla dan kendaraan over dimensi dan over load
gubernur sumsel merespons dengan sangat baik masukan dari kapolda terkait illegal drilling, dan akan menindak lanjutinya dengan menggelar rakor lintas sektoral pada rabu 24 juli mendatang.
rakor tersebut dirasakan perlu mengingat pemberantasan illegal drilling tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, namun harus sinergis antar instansi.
baca juga:awas salah parkir, sie propam polrestabes palembang tindak tegas, berikut hasilnya
baca juga:resmi dibuka! jenderal bintang 1 mapolda sumsel pimpin pembukaan bintara polri gelombang ii
termasuk pemerintah pusat, mengingat kewenangan perizinan dan pengawasan terhadap pertambangan migas dan minerba sudah tidak ada di pemerintah daerah.
"guna menanggani illegal drilling  akan dibentuk satgas pencegahan terjadinya illegal drilling mulai dari hulu sampai hilirnya," katanya.
menurut irjen pol a rachmad wibowo, satgas yang dibentuk nantinya berasal dari polri, kementerian esdm, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, pemprov sumsel, skk migas dan pihak terkait lainnya. 
"butuh peran seluruh stakholder terkait karena ini menyangkut banyak sektor," tambahnya. jenderal bintag 2 ini mengatakan untuk kasus illegal driling diarea rawa srigunung sungai lilin sudah ada lima orang yang meninggal dunia.
baca juga:surat kendaraan lengkap, kapolres lahat dan pt jasa raharja berikan ini kepada pengendara
baca juga:sumur ilegal terbakar di musi banyuasin, kapolda sumsel harapkan ini kepada pemerintah daerah
dimana lokasi tersebut meledak pada 21 juni 2024, kemudian 27 juni 2024 ditemukan dua korban meninggal dan 28 juni 2024 ada 2 lagi meninggal. 
"setelah kejadian itu kami melokalisir lokasi tersebut, membersihkan serta mengamankannya. tapi ternyata 21 juli 2024 ada sekolompok masyarakat yang masuk dan membuka pipa yang tutup dan terjadi ledakan mengakibatkan 1 korban meninggal," terangnya.
hal tersebut telah dilaporkan ke gubernur sumsel dan bahwa ini perlu melibatkan banyak instansi maka akan dibentuk satgas. 
"maka penanganannya butuh kerja sama seluruh pihak pula," tuturnya. untuk penanganan kasus di sungai dawas, irjen pol a rachmad wibowo mengatakan sudah ada satu orang diamankan dan atas perintah gubernur pihaknya juga sudah melakukan penutupan. 
baca juga:waduh! uji coba contraflow di palembang timbukan kemacetan, kasat lantas polrestabes ungkap penyebabnya
baca juga:tegas! ini permintaan kapolda sumsel kepada skk migas terhadap sumur ilegal di musi banyuasin
"kita sudah tutup agar masyarakat tidak masuk lokasi, namun rupanya disitu ada jalur air juga sehingga perlu bantuan  polair untuk menutup," ungkapnya. 
ini daerah sangat berbahaya. skk migas sendiri bisa kerja kalau daerah itu benar benar aman dan tidak berbahaya. 
sedangkan masyarakat tidak paham itu, mereka masuk, memasak bahkan merokok di lokasi itu.
diakuinya, memang sulit menertibkannya karena pertama masyarakat membutuhkan uang untuk hidup, mereka akan berlari ke illegal driling.
baca juga:kunjungan kerja di polda sumatera utara, kakorlantas berikan penekanan terhadap rekayasa lalu lintas pon xxi
baca juga:cegah karhutla, polsek pemulutan agak instansi kabupten ogan ilir patroli gabungan
kalau tidak ada pekerjaan dan ini sudah di sampaikan agar dicarikan solusi. kedua, harga minyak sangat tinggi yang di oplos  dengan minyak dari spbu. 
"disparitas harga minyak illegal cukup tinggi dengan rp 8000 per liter akan di campur 1 banding 1 atau 30 banding 70, itu harga akan bisa lebih murah lagi dengan minyak dari spbu," tegasnya.
kata dia, minyak ini ada pangsa pasarnya dimana industri yang membutuhkan bahan bakar. untuk itu polda sumsel juga akan melakukan penyelidikan terhadap illegal drilling itu untuk pengungkapan hingga hilirnya. 
"kita juga sudah bentuk tim untuk menyelidiki siapa end user dari minyak minyak ilegal ini. jadi, adanya permintaan, adanya harga tinggi," terang kapolda sumsel.
baca juga:rarkernis bidang propam, ini penyampaian kabid propam polda sumsel
baca juga:karhutla, jenderal bintang 2 polda sumsel gelar rapat bersama balai ppikhl wilayah sumatera
adanya kebutuhan masyarakat yang bisa peroleh uang dengan mudah di illegal drilling itu menjadi penyebab maraknya masyarakat membuat sumur minyak. 
"butuh biaya besar untuk penanganan dan operasi illegal drilling. sementara personel yang ada tidak mencukupi untuk melakukan penindakan," papar dia.
terkait rencana legalisasi sumur minyak, kapolda menegaskan, untuk rencana legalisasi sumur-sumur minyak ilegal juga jauh sekali dari harapan. 
“banyak faktor yang membuat rencana tersebut sulit terealisasi. mulai dari lingkungan hidup tidak terawat, lingkungan rusak," paparnya. 
baca juga:luar biasa! kapolrestabes palembang sumbang suara emas di konser amal bersama godbless, begini keseruannya
baca juga:jalin silaturahi lintas negara, ini komentar kabaharkam polri tentang kejuaraan international kapolri cup
seperti insiden di sungai dawas, pantauan kita sangat merusak lingkungan, lumpurnya sampai ke lutut.
itu bukan air tapi minyak. jadi untuk rencana legalisasi sumur minyak illegal jauh sekali dari harapan. 
sementara itu, pj gubenrur sumsel, elen setiadi mengatakan, ada beberapa hal yan dibahas dalam pertemuan dengan kapolda sumsel. salah satunya soal kondisi terkini soal illegal drilling di muba.
"secara teknis kita masih akan kami  bahas dengan pihak-pihak terkait. ada juga usulan teknis dan kita akan mengundang kementerian dan lembaga terkait, prinsipnya kita dukung upaya dari pak kapolda,” jelas dia.
baca juga:kapolda sumsel: polda sumsel siap bersinergi, hentikan kebiasaan membakar lahan
baca juga:simulasi penanggulangan karhutla, ada sosok jenderal berpangkat tinggi di polda sumsel hadir, ini buktinya
sedangkan, kepala perwakilan skk migas sumbagsel, anggono mahendrawan mengungkapkan, kegiatan ilegal tersebut sangat merugikan pihaknya karena jika terjadi sesuatu, maka pihaknya yang diminta membantu menanggulangi dampak dari perbuatan ilegal ini. 
"saya baru melihat disini kaget juga dampak lingkungan sangat masif dan ini biaya kerusakan lingkungannya cukup besar jadi kalau semua dana digunakan tidak akan cukup," akunya.
menurutnya, bukan pihaknya yang berbuat namun kemudian penanganan kerusakan lingkungan dilakukan oleh pihaknya.
"dampak lingkungannya saya kaget melihatnya, sangat masif rusaknya. biaya kerugiannya sangat besar. secara short time masyarakat tentu mendapatkam keuntungan, tapi impact kerusakan lingkungan semua masyarakat merasakan," tuturnya.
baca juga:luar biasa! kapolsek di kabupaten oki raih nominasi 10 besar terbaik kompolnas award, berikut sosoknya
baca juga:bocah ingusan kabur dari rumah tinggalkan surat, polres ogan ilir keluarkan imbauan keras, ini bunyinya!
dia menyebut, sebanyak 7.700 sumur minyak ilegal ada di muba. jumlah itu yang memiliki titik koordinat, namun yang ditemukan dampak lingkungan diluar dari jumlah yang memiliki titik koordinat tersebut. 
"diluar 7.700 sumur minyak illegal itu sangat masif, dominan terjadi di muba semua. bisa terbayang, ini seperti ladang. ngebor tanpa teknik yang baik, tiga bulan mati pindah lagi pindah lagi," urainya. 
bisa terbayang, disitu kerusakannya seperti apa. hal ini karena resistensi dari masyarakat sangat tinggi disamping juga dibutuhkan biaya besar.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan