Pj Gubernur Sumsel Setujui Pembentukan Satgas Tangani Kasus Illegal Drilling, Ini Kata Kapolda

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiyadi bentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menanggani khusus illegal drilling secara komprehensif, rencana tersebut diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK.--Kurniawan

Menurut Irjen Pol A Rachmad Wibowo, Satgas yang dibentuk nantinya berasal dari Polri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemprov Sumsel, SKK Migas dan pihak terkait lainnya. 

"Butuh peran seluruh stakholder terkait karena ini menyangkut banyak sektor," tambahnya. Jenderal bintag 2 ini mengatakan untuk kasus illegal driling diarea rawa Srigunung Sungai Lilin sudah ada lima orang yang meninggal dunia.

BACA JUGA:Surat Kendaraan Lengkap, Kapolres Lahat dan PT Jasa Raharja Berikan Ini Kepada Pengendara

BACA JUGA:Sumur Ilegal Terbakar di Musi Banyuasin, Kapolda Sumsel Harapkan Ini Kepada Pemerintah Daerah

Dimana lokasi tersebut meledak pada 21 Juni 2024, kemudian 27 Juni 2024 ditemukan dua korban meninggal dan 28 Juni 2024 ada 2 lagi meninggal. 

"Setelah kejadian itu kami melokalisir lokasi tersebut, membersihkan serta mengamankannya. Tapi ternyata 21 Juli 2024 ada sekolompok masyarakat yang masuk dan membuka pipa yang tutup dan terjadi ledakan mengakibatkan 1 korban meninggal," terangnya.

Hal tersebut telah dilaporkan ke Gubernur Sumsel dan bahwa ini perlu melibatkan banyak instansi maka akan dibentuk satgas. 

"Maka penanganannya butuh kerja sama seluruh pihak pula," tuturnya. Untuk penanganan kasus di Sungai Dawas, Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengatakan sudah ada satu orang diamankan dan atas perintah Gubernur pihaknya juga sudah melakukan penutupan. 

BACA JUGA:Waduh! Uji Coba Contraflow di Palembang Timbukan Kemacetan, Kasat Lantas Polrestabes Ungkap Penyebabnya

BACA JUGA:TEGAS! Ini Permintaan Kapolda Sumsel Kepada SKK Migas Terhadap Sumur Ilegal di Musi Banyuasin

"Kita sudah tutup agar masyarakat tidak masuk lokasi, namun rupanya disitu ada jalur air juga sehingga perlu bantuan  Polair untuk menutup," ungkapnya. 

Ini daerah sangat berbahaya. SKK Migas sendiri bisa kerja kalau daerah itu benar benar aman dan tidak berbahaya. 

Sedangkan masyarakat tidak paham itu, mereka masuk, memasak bahkan merokok di lokasi itu.

Diakuinya, memang sulit menertibkannya karena pertama masyarakat membutuhkan uang untuk hidup, mereka akan berlari ke illegal driling.

BACA JUGA:Kunjungan Kerja di Polda Sumatera Utara, Kakorlantas Berikan Penekanan Terhadap Rekayasa Lalu Lintas PON XXI

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan