Meningatkan Sinergitas, Langkah Berikut Jadi Pilihan Humas Polri dan LAN

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 03 Aug 2024 - 16:12

ivisi Humas Polri menggelar audiensi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) demi meningkatan sinergisitas di Gedung Divisi Humas Polri.--Bidhumas Polda Sumsel

“Tidak lupa saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Administrasi Negara RI yang telah bekerjasama dan mendukung penuh kepada kami melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan, dan pendidikan tinggi terapan,” jelas Kadiv Humas.

Sebelumnya, Divisi Humas Polri menyelenggarakan agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk "Bimtek dan Sidang Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada Satker Polda Sumsel" di Harper Hotel Palembang, Rabu 29 Mei 2024.

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, SIK mewakili Kadivhumas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, membeberkan program kehumasan yang harus diimplementasikan.

Yakni pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelauanan publik. Hal ini guna menunjang program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni Polri Presisi.

"Dimana Polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif polri di masyarakat," ujar Brigjen Tjahyono dalam sambutan pembukaan.

Karo PID mengingatkan akan adanya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan Polri untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat atau badan hukum.

Pemberian informasi tersebut, kata Karo PID Divhumas Polri, harus dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya ringan.

Ia juga mengingatkan agar jajaran memberikan informasi agar sesuai dengan UU tersebut agar tidak menimbulkan keberatan hingga sengketa.

Karo PID menjelaskan, dalam UU tersebut juga terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga Polri berhak menolak untuk memberikan informasi tersebut. Adapun pengecualian itu harus melalui mekanisme pengujian konsekensi.

"Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini bertujuan untuk melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik," terangnya.

meningatkan sinergitas, langkah berikut jadi pilihan humas polri dan lan                            palembang, koranpalpres.com - divisi humas polri menggelar audiensi dengan lembaga administrasi negara (lan) demi meningkatan sinergisitas di gedung divisi humas polri, jumat 2 agustus 2024. 
kadiv humas polri irjen pol sandi nugroho pun menerima langsung rombongan yang dipimpin plt. kepala lan ri dr. muhammad taufiq, dea.
plt kepala lan ri mengaku bahwa saat ini banyak program divisi humas polri yang telah semakin modern.
hal itu patut diapresiasi karena perkembangan zaman dengan berbasis digital membutuhkan modernisasi.
baca juga:tinjau media center dan 91 command center milik polda riau, begini tujuan divisi humas polri
baca juga:bikin kajet! ada kepolisian hongkong ke ssdm polri, ada apa ini?
“begitu canggih dan modern kekuatan humas polri dalam mengelola bidang kehumasan,” ungkap plt. kepala lan.
menurut plt kepala lan, banyak aparatur sipil negara (asn) yang perlu belajar dari polri atas upaya branding instansi. 
branding sendiri perlu dilakukan demi transparansi segala kinerja instansi kepada masyarakat.
“kehumasan tidak hanya membangun berita, namun kehumasan lebih dari itu dalam menghadirkan rasa percaya publik terhadap suatu institusi,” ujarnya.
baca juga:ada latpra ops di gelar polda sumsel, berikut tujuannya
baca juga:berangkatkan 170 personel bko operasi mitigasi karhutla, kapolda sumsel: segera padamkan api sebelum membesar
ia pun berharap lan dan divisi humas polri akan semakin menjalin kolaborasi. walaupun, sudah ada mou yang berjalan sejak beberapa waktu lalu.
kadiv humas pun menyambut baik rencana memperkuat kolaborasi tersebut. menurut kadiv humas, kolaborasi perlu diperkuat demi transformasi yang semakin baik.
“tidak lupa saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga administrasi negara ri yang telah bekerjasama dan mendukung penuh kepada kami melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan, dan pendidikan tinggi terapan,” jelas kadiv humas.
sebelumnya,  divisi humas polri menyelenggarakan agenda bimbingan teknis (bimtek) bertajuk "bimtek dan sidang pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan pada satker polda sumsel" di harper hotel palembang, rabu 29 mei 2024.
baca juga:mengamankan pilkada serentak, ada operasi mantap praja musi 2024 di polda sumsel
baca juga:polres lahat gelar pelatihan sispam kota 2024, ini arahan kapolres
karo pid divhumas polri, brigjen pol tjahyono saputro, sik mewakili kadivhumas polri irjen pol sandi nugroho, membeberkan program kehumasan yang harus diimplementasikan.
yakni pemantapan komunikasi publik dan pemantapan kualitas pelauanan publik. hal ini guna menunjang program prioritas kapolri jenderal listyo sigit prabowo, yakni polri presisi.
"dimana polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif polri di masyarakat," ujar brigjen tjahyono dalam sambutan pembukaan.
karo pid mengingatkan akan adanya uu nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan polri untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat atau badan hukum.
baca juga:instruksi dari jenderal bintang 2, satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery tancap gas
baca juga:tenyata ini tujuan ditlantas polda sumsel selenggarakan lomba pocil di ptc mall
pemberian informasi tersebut, kata karo pid divhumas polri, harus dilakukan dengan mudah, cepat, dan biaya ringan. 
ia juga mengingatkan agar jajaran memberikan informasi agar sesuai dengan uu tersebut agar tidak menimbulkan keberatan hingga sengketa.
karo pid menjelaskan, dalam uu tersebut juga terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga polri berhak menolak untuk memberikan informasi tersebut. adapun pengecualian itu harus melalui mekanisme pengujian konsekensi.
"hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini bertujuan untuk melindungi dokumen yang bersifat rahasia dan bukan untuk konsumsi publik," terangnya.
baca juga:resmi ditandatangani, inilah respons cepat kapolda sumsel atasi illegal drilling dan illegal refinery
baca juga:berkat inovasi yang satu ini, polrestabes palembang raih prestasi membanggakan, berikut bidangnya
lebih lanjut, karo pid mengingatkan jajaran karena perkap nomor 6 tahun 2023 terlah berlaku. perkap tersebut mengatur bahwa setiap anggota polri dan asn polri merupakan pengemban fungsi kehumasan.
oleh sebab itu, pengujian konsekuensi di polda sumsel kali ini diperlukan atas sejumlah informasi publik yang berada pada satuan kerja untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
"hasil pengujian konsekuensi ini bisa menjadi data dukung yang tidak bisa dipatahkan bagi kita dalam menghadapi keberatan ditingkat ppid dan sengketa informasi publik di komisi informasi nantinya," pungkasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".