Jamin Netralitas di Pemilu 2024, Polri Sebar Surat Telegram Ke Jajaran

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Minggu , 19 Nov 2023 - 20:43

Kabaharkam, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran--humas

“Dan yang lebih utama bahwa tugas Polri saya kira juga sama dengan TNI adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan, itu yang utama siapapun presiden dan Wapresnya,” akunya.

Karena pihaknya sedang menghadapi permasalahan global dan semua harus bersatu. Jadi siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat.

Dan netralitas Polri tidak diragukan lagi sesuai, dengan perintah bapak Kapolri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

"Sebelumnya, kalau kita lihat di pemberitaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar aparat keamanan netral," ungkapnya.

Bahkan hal ini hingga ke tahap penyelenggara dan pengawas pemilu menjaga netralitasnya dalam tahapan Pemilu 2024. Agar semuanya berjalan lancar.

Sedangkan, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan sikap netralitas institusi Polri dalam tahapan Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan guna menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman. Kapolri menegaskan apabila nantinya ditemukan ada pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral.

Pihaknya tidak segan-segan untuk memproses oknum tersebut. “Kalau ada pertanyaan kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor, tentu kita akan proses,” jelasnya.

Kapolri meminta masyarakat melapor apabila ditemukan pelanggaran netralitas dengan membawa bukti yang cukup, bukan hanya sekedar isu belaka.*

jamin netralitas di pemilu 2024, polri sebar surat telegram ke jajaran                            jakarta - kepolisian negara republik indonesia (polri) terbitkan surat telegram kepada jajarannya agar dapat menjamin netralitas pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
hal ini disampaikan oleh kabaharkam, komjen pol mohammad fadil imran. "benar kita telah mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar dapat menjamin netralitas pada pemilu 2024," ujarnya, ahad (19/11/2023). 
adapun arahan netralitas itu tertuang dalam surat telegram nomor 2407/x/2023. komjen pol fadil menuturkan, bahwa dikeluarkannya surat telegram tersebut untuk mencegah pelanggaran anggota polri. 
"kita keluarkan ini untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan anggota polri yang memilih untuk berpolitik praktis," kata komjen pol fadil. 
baca juga:dies natalis ke-59: uin raden fatah beri golden tiket
bahkan tujuan dikeluarkannya surat telegram nomor 2407/x/2023 juga mencegah pelanggaran anggota polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota polri. hal ini demi untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. 
sebelumnya, kepolisian daerah (polda) sumatera selatan (sumsel) menginstruksikan kepada polres/polrestabes jajaran polda sumsel untuk netral dalam pemilihan umum (pemilu) 2024.
hal ini dikatakan langsung oleh kapolda sumsel, irjen pol a rachmad wibowo sik melalui kabid humas, kombes pol drs supriadi mm di jakabaring sport city (jsc) jakabaring palembang. 
"benar pada prinsipnya dan sesuai instruksi kapolri jenderal listyo sigit prabowo yang menyatakan anggota polri wajib netral dalam pemilu," ujarnya, kamis (9/11/2023). 
baca juga:6 fungsi pusat monitoring telekomunikasi yang diawasi kementrian kominfo
dan tidak ada satupun anggota polri yang memiliki kepada siapapun dalam pemilu 2024 mendatang. bahkan bila terbukti akan ada hukumannya kepada personel tersebut. 
"bila ada personel polri yang terbukti melanggar perintah dari instruksi kapolri jenderal listyo sigit prabowo tersebut, khususnya di wilayah polda sumsel. maka akan kita berikan tindakan tegas," terangnya. 
untuk itu, pentingnya menjaga netralitas polri dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran.
yang melibatkan personel polri dalam penyelenggaraan pemilu serentak, pihaknya melakukan berbagai tindakan hingga tindakan tegas.
baca juga:juarai bni indonesian masters presented by tunas niaga energi 2023, bhullar ukir sejarah di asian tour
kombes pol supriadi menekankan secara tegas kepada seluruh personelnya untuk mematuhi dan memedomani prinsip-prinsip netralitas yang diamanatkan kepada anggota polri.
"netralitas merupakan kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian dalam rangka mendukung kelancaran dan keadilan dalam pemilu," paparnya. 
hal itu sesuai dengan tap mpr ri nomor vii/mpr/2000 tentang peran tni polri, terutama pasal 10 tentang keikutsertaan polri dalam penyelenggaraan negara.
pada pasal tersebut jelas menyatakan bahwa polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik. juga, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, dan tidak menggunakan hak memilih serta dipilih.
baca juga:lestarikan budaya tradisional wayang kulit di oku timur, ini makna mendalam setiap pagelarannya
hal ini juga tegas dalam undang-undang no.2/2002 tentang polri, yang menegaskan bahwa polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak menggunakan hak memilih serta dipilih.
netralitas polri merupakan salah satu program prioritas kapolri untuk mewujudkan polri yang presisi. hal itu termasuk dalam rencana aksi tentang jaminan keamanan dan netralitas polri dalam pelaksanaan pemilu 2024.
kombes pol supriadi meminta meminta publik melapor jika ada anggota polda sumsel dan jajaran yang tidak netral dalam pemilu 2024.
namun, menurut dia, laporan tersebut harus disertai bukti yang cukup sehingga bukan sekedar isu. sehingga bisa langsung dilakukan penindakan terhadap personel tersebut. 
baca juga: warga karang anyar minta panitia kabupaten komitmen hasil pilkades yang sudah ditetapkan
kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen (netralitas, red) tersebut silahkan saja dilapor. tentu pihaknya akan proses.
“namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup, bisa kita akan tindak lanjuti," sambungnya.
kombes pol supriadl juga menyampaikan, sejak tahapan pemilu 2024 dimulai, kepolisian negara republik indonesia (polri) mendapat tugas pengamanan. 
tugas tersebut berlangsung hingga kegiatan distribusi logistik pemilu, pengamanan tempat pemungutan suara (tps), baik di kpu bawaslu hingga pengamanan proses sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:sharp indonesia hadir di jak japan matsuri 2023, berikan cashback hingga cicilan 0 persen
“dan yang lebih utama bahwa tugas polri saya kira juga sama dengan tni adalah bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan, itu yang utama siapapun presiden dan wapresnya,” akunya.
karena pihaknya sedang menghadapi permasalahan global dan semua harus bersatu. jadi siapapun presidennya nanti juga akan menghadapi itu dan bertanggung jawab terhadap rakyat.
dan netralitas polri tidak diragukan lagi sesuai, dengan perintah bapak kapolri demi keutuhan negara kesatuan republik indonesia (nkri) tercinta.
"sebelumnya, kalau kita lihat di pemberitaan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) mahfud md mengingatkan agar aparat keamanan netral," ungkapnya.
baca juga:petani sawit di lahat dapat kepastian hukum, ini jumlah lahan penerima stdb
bahkan hal ini hingga ke tahap penyelenggara dan pengawas pemilu menjaga netralitasnya dalam tahapan pemilu 2024. agar semuanya berjalan lancar. 
sedangkan, kapolri jenderal polisi listyo sigit prabowo telah menegaskan sikap netralitas institusi polri dalam tahapan pemilu 2024. 
hal itu dilakukan guna menciptakan suasana pemilu yang damai dan aman. kapolri menegaskan apabila nantinya ditemukan ada pelanggaran aparat yang tidak bersikap netral.
pihaknya tidak segan-segan untuk memproses oknum tersebut. “kalau ada pertanyaan kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor, tentu kita akan proses,” jelasnya.
 baca juga:tumbuhkan kesadaran keselamatan berkendara, korlantas polri gandeng komunitas motor 
kapolri meminta masyarakat melapor apabila ditemukan pelanggaran netralitas dengan membawa bukti yang cukup, bukan hanya sekedar isu belaka.*