KPK Jadikan 2 Daerah di Sumatera Selatan sebagai Percontohan Kabupaten-Kota Antikorupsi, Coba Tebak?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 13 Aug 2024 - 11:35

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Friesmount Wongso (pegang mikrofon) didampingi Pj Sekda Provinsi Sumsel Edward Candra memberikan keterangan pers usai pembukaan Sosialisasi Pembentukan Percontohan Kabupaten-Kota Antikorupsi di Sumatera S--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

“Di sini pentingnya pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi,” cetus dia.

Salah satu aspek penting dalam program ini, sambung Edward, meliputi edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Semua pihak harus menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan KPK semata.

Melainkan pemberantasan korupsi juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.

“Kita harus bersama-sama membangun budaya antikorupsi yang kuat dalam masyarakat dengan selalu melaksanakan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi,” paparnya.

Salah satu strategi untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah melalui Mendagri, Ketua KPK dan Kepala BPKP telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, Nomor HK. 01.00/SE.3/K/D3/2024 tanggal 8 Juli 2024.

Surat Edaran Bersama ini tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dengan substansi antara lain penguatan pada aspek anggaran pengawasan, sumber daya manusia, independensi dan objektivitas.

Termasuk peran dan layanan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Di penghujung sambutannya, Edward menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK RI.

Dia berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi percepatan penanganan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Sumsel.

kpk jadikan 2 daerah di sumatera selatan sebagai percontohan kabupaten-kota antikorupsi, coba tebak?                            palembang, koranpalpres.com – komisi pemberantasan korupsi atau kpk bakal menjadikan 2 daerah di sumatera selatan (sumsel) sebagai percontohan kabupaten-kota antikorupsi.
demikian pernyataan pelaksana harian (plh) direktur pembinaan peran serta masyarakat kpk, friesmount wongso, senin, 12 agustus 2024.
rencana tersebut disampaikannya di sela pembukaan sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten-kota antikorupsi.
sosialisasi yang diinisiasi lembaga antirasuah itu dibuka secara resmi oleh pj sekda provinsi sumsel edward candra.
baca juga:sudah berlaku! nomor sim kini pakai nik ktp 
baca juga:cuma menonton video, saldo dana gratis mengalir dengan cepat, kuy buktikan dan hasilkan cuan sekarang
pembukaan sosialisasi berlangsung di ruang joglo griya agung palembang. 
kpk ri dalam hal ini direktorat pembinaan peran serta masyarakat kpk mensosialisasikan rencana pembentukan percontohan kabupaten-kota anti korupsi di provinsi sumsel. 
“di provinsi sumsel ada 2 lokasi yang akan dijadikan daerah calon percontohan kabupaten-kota antikorupsi yang ada di indonesia,” sebut friesmount wongso. 
dia merinci, 2 daerah di provinsi sumsel calon percontohan kabupaten-kota antikorupsi, yakni kota palembang dan kabupaten musi rawas (mura).
baca juga:tarif tol indralaya-prabumulih terbaru agustus 2024, semua golongan lengkap!
baca juga:14 mortir dan 4 proyektil ditemukan pencari ikan, polres ogan ilir gerak cepat lakukan ini
kegiatan pembentukan percontohan kabupaten-kota antikorupsi bakal dilakukan di kota palembang pada selasa, 13 agustus 2024.
selang 2 hari yakni kamis, 15 agustus 2024, kegiatan yang sama diselenggarakan di kabupaten musi rawas. 
di 2 lokasi tersebut sambung friesmount wongso, pihaknya melakukan langkah-langkah observasi. 
apabila memenuhi syarat dan didukung kesiapan pemerintah daerah untuk menjadi bagian percontohan maka akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis.
baca juga:begini isi pengarahan pengdam ii sriwijaya ke para prajurit korem gaya
baca juga:program hanpangan terpadu kodim bangka, pimpinan tertinggi kodam ii sriwijaya meresmikannya
“nanti tahun depan, kiranya kalau lolos maka akan dilakukan lanjutan yaitu bimbingan teknis,” tukasnya.
sementara, dalam arahannya pj sekda edward candra menuturkan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem saja.
melainkan juga harus didorong lewat penanaman nilai-nilai integritas dan pelibatan peran serta aktif masyarakat termasuk stakeholder lainnya. 
untuk itu, edward mengharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton.
baca juga:percepat akses bandara juanda: proyek jembatan layang 858 meter ini telan dana rp363,29 m, gini penampakannya
baca juga:waspada! inilah 5 modus terbaru penipuan pinjol ilegal, hati-hati rekening bisa langsung terkuras
sebagai pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, dia berharap partisipasi masyarakat memonitor pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik.
menurut edward, pembentukan percontohan kabupaten-kota antikorupsi merupakan kelanjutan dari program desa antikorupsi. 
di mana dalam prosesnya setiap kabupaten dan kota akan didorong untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang efektif.
sistem dan mekanisme yang efektif berupa pencegahan dan penanggulangan korupsi, dengan membangun implementasi dan sinergi kepada program-program pemerintah daerah.
baca juga:ajib! 5 game penghasil saldo dana gratis rp100 ribu segera download, buruan tunggu apalagi
baca juga:ambil sebelum hangus! klaim 3 kartu combo hamster kombat 13 agustus 2024 dan menangkan 5 juta koin setiap hari
“di sini pentingnya pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi,” cetus dia. 
salah satu aspek penting dalam program ini, sambung edward, meliputi edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. 
semua pihak harus menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah tugas pemerintah, pemerintah daerah dan kpk semata. 
melainkan pemberantasan korupsi juga merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.
baca juga:lantik edward candra jadi pj sekda, elen setiadi ingatkan rambu-rambu pejabat pemprov sumsel
baca juga:mantul! riau bikin terobosan target proyek jalan tol: sumbar dapat pelajaran berharga dari keberhasilan ini
“kita harus bersama-sama membangun budaya antikorupsi yang kuat dalam masyarakat dengan selalu melaksanakan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi,” paparnya. 
salah satu strategi untuk mewujudkan hal itu, pemerintah melalui mendagri, ketua kpk dan kepala bpkp telah menerbitkan surat edaran bersama nomor 11 tahun 2024, nomor 700.1/3013/sj, nomor hk. 01.00/se.3/k/d3/2024 tanggal 8 juli 2024.
surat edaran bersama ini tentang penguatan aparat pengawas internal pemerintah daerah, dengan substansi antara lain penguatan pada aspek anggaran pengawasan, sumber daya manusia, independensi dan objektivitas.
termasuk peran dan layanan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 
baca juga:bersiap! dalam waktu dekat kejari ogan ilir akan tetapkan tersangka mafia tanah
baca juga:wah! babinsa korem gapo bakal membuat berita, danrem jelaskan begini
di penghujung sambutannya, edward menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada kpk ri.
dia berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi percepatan penanganan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah sumsel.
“semoga menjadi komitmen kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah secara komprehensif, terstruktur dan konsisten,” pungkasnya.