MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Tanpa Kursi DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah di Pilkada

Reporter: Citra Utama |

Editor: Citra Utama |

Selasa , 20 Aug 2024 - 16:29

MK ubah syarat Pilkada, parpol tanpa kursi DPRD bisa usung calon kepala daerah.--

mk ubah syarat pilkada, parpol tanpa kursi dprd bisa usung calon kepala daerah di pilkada                            koranpalpres.com – mahkamah konstitusi (mk) mengubah syarat pemilihan kepala daerah (pilkada). 
partai politik yang tidak memiliki kursi di dprd masih bisa mengusung calon kepala daerah. 
putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/puu-xxii/2024 yang diajukan partai buruh dan partai gelora.
putusan dibacakan dalam sidang di gedung mk, jakarta pusat, selasa 20 agustus 2024. 
baca juga:puluhan gerobak pkl di jalan pom ix palembang diangkut paksa, ini alasan pol pp palembang
baca juga:cek berkasmu! pendaftaran cpns 2024 dibuka: jadwal, formasi, syarat dan cara daftar
hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan partai buruh dan partai gelora terhadap uu pilkada. 
dalam pertimbangannya, mk menyatakan pasal 40 ayat (3) uu pilkada inkonstitusional. 
isi pasal 40 ayat (3) uu pilkada itu:
dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di dewan perwakilan rakyat daerah.
baca juga:tersambung era prabowo: 4 proyek jalan tol besar ini akan dikejar oleh presiden selanjutnya, jtts termasuk? 
baca juga:pt jasa raharja buka lowongan kerja buat lulusan sma/smk hingga s1, simak syaratnya!
dalam pertimbangan putusan, mk mengatakan, keberadaan syarat memiliki kursi di dprd untuk mengajukan calon kepala daerah membatasi hak konstitusional partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilihan umum (pemilu). 
 
mencegah calon tunggal di pilkada
hakim konstitusi enny nurbaningsih mengatakan, suara sah yang dimiliki partai politik (parpol) menjadi hilang karena tidak bisa mengajukan calon kepala daerah. 
pilkada akhirnya dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokratis, sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4) uud nri 1945, yakni membuka peluang kepada semua parpol peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah. 
baca juga:maaf indonesia tak termasuk! inilah 7 negara dengan sistem jalan terbaik, bebas hambatan anti kemacetan 
baca juga:remaja putri jatuh saat panjat pinang di tanjung senai ogan ilir, ini kondisi terbarunya
tak hanya berakibat bagi parpol, mahkamah berpendapat, masyarakat jadi tidak memiliki pilihan calon kepala daerah yang beragam. 
serta, mengancam proses demokrasi karena berpotensi muncul calon tunggal. 
mk pun mengubah isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada berdasarkan komposisi jumlah daftar pemilih tetap. 
isi pasal 40 ayat (1) uu pilkada yang diubah mk itu yakni:
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut
 
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
 
c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
 
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut
 
untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
 
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
 
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
 
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
 
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.
 
direktur eksekutif perludem khoirunnisa nur agustyati menyatakan putusan mk soal syarat pencalonan kepala daerah ini berlaku di pilkada 2024.
"putusan ini berlaku saat ini," ujarnya. 
ia menyatakan, jika putusan ini tak diterapkan pada pilkada 2024, maka bisa menimbulkan persoalan hukum ke depannya.
senada, anggota dewan pembina perludem titi anggraini juga mengatakan putusan ini berlaku untuk pilkada 2024. 
pasalnya, ia menilai putusan mk ini tidak menyebutkan penundaan waktu keberlakuannya.
"putusan mk biasanya kalau dia menunda keberlakuan itu eksplisit disebut dalam amar seperti putusan perludem nomor 116 tahun 2023 soal ambang batas parlemen yang oleh mk disebut berlakunya untuk pemilu 2029 dan setelahnya," kata titi.
titi meminta supaya kpu tak menafsirkan sendiri putusan ini akan berlaku di tahun 2029. 
sebab, putusan ini memiliki kesamaan karakter dengan putusan mk nomor 90 tahun 2023 soal syarat usia capres yang digunakan tiket pencalonan gibran rakabuming raka.
mekanisme penerapan putusan mk selanjutnya harus direspons oleh kpu melalui perubahan peraturan kpu atau pkpu menyesuaikan amar yang telah diketok hakim mk.