Pj Gubernur Elen Setiadi Bareng Pimpinan PTBA dan PT SMS Datangi KPK, Ada Apa ya?

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 23 Aug 2024 - 10:50

Dorong penguatan Badan Usaha Pemerintah, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara BUMN-BUMD di KPK RI.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

Dia mengungkapkan, PT SMS adalah BUMD milik Pemprov Sumsel berencana melakukan kerjasama dengan BUMN PTBA dalam bidang angkutan kereta api batubara, angkutan hauling batubara menggunakan truk, dan pengelolaan limbah B3.

“Pemprov Sumsel mendorong sinergi kerjasama ini dengan program pemerintah daerah terkait pengembangan BUMD dan peningkatan konektivitas regional,” imbuh Elen.

“Terlebih kita memastikan dampak positif kerjasama ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Sumsel,” pungkasnya.

Diketahui, acara yang dibuka oleh pimpinan KPK ini, sekaligus merupakan pelaksanaan output ke-4 dari Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD), yaitu kolaborasi BUMN-BUMD.

Aksi ini sendiri didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah, baik BUMN maupun BUMD.

Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN.

Arahan kedua Menteri ini untuk mengajak lebih banyak Kerjasama BUMN-BUMD di seluruh daerah di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, pada periode aksi 2023-2024, Stranas PK kembali mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah.

Pengawasan mulai dari perizinan, dasar regulasi kolaborasi BUMN BUMD, dan penerapan manajemen risiko.

pj gubernur elen setiadi bareng pimpinan ptba dan pt sms datangi kpk, ada apa ya?                            jakarta, koranpalpres.com - penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) elen setiadi mendatangi gedung juang komisi pemberantasan korupsi (kpk) republik indonesia (ri), kuningan jakarta, kamis pagi, 22 agustus 2024.
tidak sendirian, selain pj gubernur elen setiadi ada juga sejumlah pimpinan bumn dan bumd antara lain pt bukit asam tbk (ptba) dan pt sriwijaya mandiri sumsel (pt sms).
jangan salah, kedatangan pj gubernur elen setiadi ini bukan untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara tindak pidana korupsi.
melainkan menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama bumn dan bumd pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.
baca juga:pesan pangdam kasuari saat penutupan tmmd ke-121 kodim 1801/manokwari di kampung kwau papua barat
baca juga:duh! peluang timnas indonesia menang atas arab saudi diprediksi hanya segini
kegiatan yang diinisiasi strategi nasional pencegahan korupsi (stranas pk) itu bertujuan memperoleh komitmen badan usaha milik negara (bumn) dalam peningkatan perekonomian lokal. 
di sela acara, elen setiadi menuturkan, pemprov sumsel sebelumnya telah menjalin kesepakatan bersama ptba pada 6 mei 2024.
kesepakatan ini untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pengembangan bisnis badan usaha milik daerah (bumd). 
lebih lanjut, pt sms ditunjuk sebagai pilot project untuk melaksanakan kerjasama antara bumd dan bumn dalam program strategi nasional penguatan bumn-bumd (stranas pk).
baca juga:iphone terus-terusan minta password, begini cara memperbaikinya 
baca juga:16 universitas partisipasi di seminar nasional fisip unsri, ini daftarnya
kegiatan ini difasilitasi oleh kpk terutama untuk memberdayakan bumd dengan memanfaatkan bumn yang ada di wilayah masing-masing. 
“hari ini kita (pt sms) bekerjasama dengan ptba untuk angkutan batu bara, jadi ini salah satu model kerjasama yang bisa kita kembangkan,” tutur elen. 
dia mengungkapkan, pt sms adalah bumd milik pemprov sumsel berencana melakukan kerjasama dengan bumn ptba dalam bidang angkutan kereta api batubara, angkutan hauling batubara menggunakan truk, dan pengelolaan limbah b3. 
“pemprov sumsel mendorong sinergi kerjasama ini dengan program pemerintah daerah terkait pengembangan bumd dan peningkatan konektivitas regional,” imbuh elen.
baca juga:top 5 laptop rp3 jutaan untuk editing sederhana dan kebutuhan harian: pilihan upgradable terbaik!
baca juga:jumat ceria! cara kilat dapat saldo dana gratis dengan aplikasi terbaik, cuma instal cuan auto jadi milikmu
“terlebih kita memastikan dampak positif kerjasama ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di sumsel,” pungkasnya.
diketahui, acara yang dibuka oleh pimpinan kpk ini, sekaligus merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi penguatan pengawasan badan usaha pemerintah (bumn bumd), yaitu kolaborasi bumn-bumd. 
aksi ini sendiri didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah, baik bumn maupun bumd. 
selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari menteri dalam negeri dan menteri bumn.
baca juga:bocoran jadwal rilis iphone 16 di indonesia, ini spesifikasinya 
baca juga:perusahaan china berencana bangun plts kapasitas 300 mw, reaksi pemprov sumsel sungguh mengejutkan
arahan kedua menteri ini untuk mengajak lebih banyak kerjasama bumn-bumd di seluruh daerah di indonesia.
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang bumd, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
sebagai upaya pencegahan korupsi, pada periode aksi 2023-2024, stranas pk kembali mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah.
pengawasan mulai dari perizinan, dasar regulasi kolaborasi bumn bumd, dan penerapan manajemen risiko.
baca juga:personel polda sumsel padati jsc palembang, ada operasi apa ini?
baca juga:kejari oku sasar kepala sekolah sma negeri dan swasta untuk tujuan mulia, apakah itu?
stranas pk diberi mandat oleh peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi.
hal ini agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. 
terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian dan lembaga, 34 pemprov dan 20 pemkab/pemkot yang diberi mandat melaksanakan 3 fokus.
tiga fokus ini sesuai amanat perpres 54 tahun 2018 (perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi) ke dalam 15 aksi pencegahan korupsi/ aksi pk 2023-2024.
baca juga:dukung ekonomi lokal, pertamina smexpo 2024 hadirkan produk-produk umkm ramah lingkungan
baca juga:kongres xxi selesai! gus shofi-wulansari terpilih jadi ketua umum pb pmii dan kopri masa khidmat 2024-2027
aksi penguatan pengawasan badan usaha pemerintah (bumn bumd) merupakan salah satu aksi di fokus ke-3, yaitu fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi.