Hak Tolak Wartawan! Mahasiswa Universitas Andalas: Kuasa Absolut Sembunyikan Identitas Narasumber

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 23 Aug 2024 - 16:35

Hak Tolak Wartawan! Mahasiswa Universitas Andalas: Kuasa Absolut Sembunyikan Identitas Narasumber.-- iStock

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 170 KUHAP, atas dasar pekerjaan yang berkeharusan melindungi privasi, dapat bebas dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Dalam Pedoman Dewan Pers terkait Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik, butir ke-5 pedoman mengenai ketentuan dan penerapan hak tolak dijabarkan.

Bahwasanya aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai menjadi saksi jika telah ada informasi yang tersebar dan diperkirakan dapat menjadi bahan untuk mengusut kasus.

Kendati banyaknya dasar hukum yang memperkuat hak tolak wartawan, kewenangan pers saat menggunakan hak tolak dibatasi oleh filosofis, jiwa, dan isi baik dari kode etik jurnalistik dan Undang-Undang pers itu sendiri.

Beberapa syarat diatur untuk pemakaian hak tolak, misalnya: informasi yang diberikan narasumber bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi saja, melainkan untuk kepentingan umum.

Adanya potensi ancaman yang serius jika pemberi informasi diketahui identitasnya, juga kredibilitas narasumber terkait faktualisasi informasi.

Dari segi hukum atau yuridis, hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.

Meskipun demikian, hak tolak hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan majelis hakim yang secara khusus memeriksa boleh tidaknya hak tolak dibatalkan.

Namun, dari segi etika profesi, hak tolak tidak dapat dibatalkan, harus dipertahankan dengan segala konsekuensi logisnya, termasuk bersedia memikul beban hukumnya.

Perlindungan terkait privasi identitas dan latarbelakang narasumber diperjuangkan sedemikian kuat oleh pers.

hak tolak wartawan! mahasiswa universitas andalas: kuasa absolut sembunyikan identitas narasumber                            artikel ini ditulis oleh asyani rahayu simatupang, mahasiswi konsentrasi jurnalistik departemen ilmu komunikasi universitas andalas dengan judul "payung hukum berbentuk hak tolak wartawan". 
koranpalpres.com - secara harfiah, hak tolak adalah kuasa obsolut yang dimiliki wartawan untuk melindungi privasi dan merahasiakan identitas demi keselamatan narasumbernya.
pemilu merupakan representasi dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis.
agar perwujudan pemilu yang demokratis terselenggara, asas pemilu terutama asas jujur sangat dibutuhkan sebagai legalitas peserta pemilu, baik pemilih, pemantau dan pengawas pemilu, juga pihak pemerintahan.
baca juga:uin raden fatah raih penghargaan maturity rating blu pada treasury sumsel award 2024
baca juga:16 universitas partisipasi di seminar nasional fisip unsri, ini daftarnya
pada pemilihan umum presiden (pilpres) yang dilaksanakan februari lalu, beredar kabar kecurangan yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintahan.
juru bicara tim pemenangan nasional (jtpn) ganjar pranowo-mahfud md, aiman witjaksono, yang juga berprofesi sebagai jurnalis, dilaporkan ke polda metro jaya oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi.
dia dipolisikan karena pernyataannya terkait ketidaknetralan polisi dalam pilpres 2024.
dalam keterangan yang ia sampaikan, ia mengaku mendapat informasi dari teman di kepolisian bahwa mereka diperintahkan oleh komandan kepolisian untuk membantu pemenangan pasangan prabowo subianto-gibran rakabumingraka.
baca juga:palembang ekspres goes to campus, strategi jitu tingkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa!
baca juga:sama-sama lulusan s3, ini perbedaan gelar phd dan doktor
buntut dari pernyataan tersebut, aiman dilaporkan atas dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik.
aiman mengaku siap dipanggil polisi untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan atas namanya di polda metro jaya dan akan tetap menjaga privasi narasumber menggunakan hak tolak wartawan.
sebagaimana wina armada, pakar hukum pers dan kode etik jurnalistik, memaparkan tentang hak tolak wartawan yang akan terus melekat seumur hidup atas dasar profesi, menjadi bukti bahwa sejatinya wartawan punya kuasa absolut untuk menyembunyikan identitas narasumber.
karena menurut aiman, jika identitas narasumber dibeberkan, maka tak ada lagi orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran. 
baca juga:padati pusri argo edu park, puluhan anak tk igm lakukan kegiatan menyenangkan ini, bisa tebak?
baca juga:strategi uin raden fatah palembang menuju unggul asia tenggara, teken kerjasama kementerian luar negeri
berdasarkan undang undang republik indonesia no. 40 tahun 1999 tentang pers, pers mempunyai hak tolak untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.
hak tolak dari segi hukum dan yuridis dinyatakan absolut.
pengimplementasiannya tertuang dalam pasal 1 ayat 10, wartawan berkorelasi dengan hak tolak karena profesinya, menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita.
dirahasiakannya identitas juga latarbelakang menjadi payung hukum narasumber sekaligus tujuan utama hak tolak.
baca juga:luar biasa! ini bukti nyata bsb lubuklinggau beri literasi pengelolaan keuangan sejak dini kepada pelajar
baca juga:lalai urus akreditasi dan hal penting lain, 84 kampus swasta terancam dicabut izinnya 
meskipun hak tolak merupakan kebebasan wartawan dalam melindungi narasumbernya, sebaiknya penggunaan hak tolak dijaga kesuciannya.
narasumber yang layak dilindungi identitasnya adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas terhadap kebenaran informasi. 
dasar hukum hak tolak juga tercatat dalam pasal 50 kuhp, mereka yang menjalankan perintah uu tidak dapat dihukum.
dalam perjalanan tugas jurnalistik, pers menjalankan amanat uu pers, sehingga berkonsekuensi tidak dapat dihukum ketika menggunakan hak tolaknya.
baca juga:33 kampus dengan jurusan teknik terbaik di indonesia versi sir 2024, unsri nomor berapa?
baca juga:dicabut kemendikbud, wakil rektor i ukb: kampus sedang pembenahan untuk status aktif kembali
hal tersebut diperkuat oleh pasal 170 kuhap, atas dasar pekerjaan yang berkeharusan melindungi privasi, dapat bebas dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.
dalam pedoman dewan pers terkait penerapan hak tolak dan pertanggungjawaban hukum dalam perkara jurnalistik, butir ke-5 pedoman mengenai ketentuan dan penerapan hak tolak dijabarkan.
bahwasanya aparat hukum sedapat mungkin menghindari memanggil wartawan untuk dimintai menjadi saksi jika telah ada informasi yang tersebar dan diperkirakan dapat menjadi bahan untuk mengusut kasus.  
kendati banyaknya dasar hukum yang memperkuat hak tolak wartawan, kewenangan pers saat menggunakan hak tolak dibatasi oleh filosofis, jiwa, dan isi baik dari kode etik jurnalistik dan undang-undang pers itu sendiri.
baca juga:hut pramuka ke-63, rektor uin raden fatah terima penghargaan lencana melati
baca juga:16 universitas partisipasi di seminar nasional fisip unsri, ini daftarnya
beberapa syarat diatur untuk pemakaian hak tolak, misalnya: informasi yang diberikan narasumber bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi saja, melainkan untuk kepentingan umum.
adanya potensi ancaman yang serius jika pemberi informasi diketahui identitasnya, juga kredibilitas narasumber terkait faktualisasi informasi.
dari segi hukum atau yuridis, hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.
meskipun demikian, hak tolak hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan majelis hakim yang secara khusus memeriksa boleh tidaknya hak tolak dibatalkan.
baca juga:10 universitas negeri dengan biaya kuliah termurah di indonesia, ugm masuk daftar, tapi juaranya...
baca juga:50 asn uin raden fatah palembang terima tanda kehormatan satya lencana, berikut daftar namanya!
namun, dari segi etika profesi, hak tolak tidak dapat dibatalkan, harus dipertahankan dengan segala konsekuensi logisnya, termasuk bersedia memikul beban hukumnya. 
perlindungan terkait privasi identitas dan latarbelakang narasumber diperjuangkan sedemikian kuat oleh pers.
membuka ruang untuk bersuara karena adanya peluang aman dari kecaman sebab payung hukum berbentuk hak tolak wartawan selalu menyertai narasumber.
hubungan ini juga menjadi aktualisasi pasal 16 dan pasal 26 iccpr, memberikan jaminan dan hak bagi semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan dijauhkan dari segala bentuk pembedaan.
baca juga:hut ri ke-79, rektor uin raden fatah tekankan komitmen kebangsaan dan perkuat integritas profesionalitas asn 
baca juga:siswa dan guru tk nusa indah lahat adu ketangkasan ikut lomba peringati 17 agustus, ini keseruannya 
melalui hak tolak wartawan, besar harapannya agar masyarakat lebih berani untuk bersuara karena adanya jaminan perlindungan hukum bagi mereka.