Wah! Ada Pengembalian Kerugian Negara Oleh Dinas Kominfo Muba Terkait Temuan BPK RI, Apa Itu?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 03 Sep 2024 - 19:40

Telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara terkait temuan BPK RI terhadap kelebihan bayar atas belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan (Bandwith) TA 2020 sampai dengan 2023.--Humas Kejati Sumsel

Dalam hal ini, penanganan permasalahan hukum yang dihadapi Pemkab Muba baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan artian kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

MoU yang diselenggarakan oleh Bagian kerjasama Setda Muba ini ditandatangani langsung oleh Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi dan Kajari Muba Roy Riady SH MH.

Penandatanganan nota MoU ini berlangsung di Auditorium Pemkab Muba, Senin 15 Juli 2024 siang.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi berterimakasih dan mengapresiasi Kejari Muba yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan Pemkab Muba.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penandatanganan MoU ini," imbuhnya.

Penandatanganan kesepakatan bersama ini, tambah Sandi, merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara Pemkab Muba dengan Kejari Muba.

Hal ini agar dimaksudkan menyamakan pandangan terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pj Bupati Sandi Fahlepi juga berharap dengan adanya MoU ini agar semua pihak bisa mendukung program ini. Dia berharap pula dapat memberikan manfaat besar, serta berkualitas bagi masyarakat luas.

“Saya berharap dengan adanya Nota kesepakatan ini penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ucapnya.

wah! ada pengembalian kerugian negara oleh dinas kominfo muba terkait temuan bpk ri, apa itu?                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara terkait temuan bpk ri terhadap kelebihan bayar atas belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan (bandwith) ta 2020 sampai dengan 2023.
sebesar rp3.552.494.639,90 oleh dinas kominfo kabupaten musi banyuasin (muba), bahwa pengembalian tersebut atas tindak lanjut temuan oleh bpk ri.
dan sebelumnya dilakukan penyelidikan yang dilaksanakan oleh tim penyelidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri musi banyuasin.
sebagaimana surat perintah penyelidikan nomor : print-994/ l.6.16/ fd.1/ 08/ 2024, dari perkembangan penyelidikan, pihak ke-3 melalui ppk mengembalikan kerugian negara sebesar rp3.552.494.639,90.
baca juga:begini pengarahan diberikan kajati sumsel kepada para kajari se-sumsel
baca juga:sidang perdana perkara internet desa pada dinas pmd, jaksa penuntut umum kejati sumsel hadir
"bahwa selanjutnya kepala kejaksaan negeri musi banyuasin mengambil sikap menghentikan penyelidikan dan mengeluarkan surat kuasa khusus ke pengacara negara," ujar kasi intel muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
hal ini untuk melakukan bantuan hukum berupa penyelamatan keuangan negara melalui bidang bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri musi banyuasin melalui 2 tahap.
tahap pertama dilakukan pengembalian sejumlah rp1.000.000.000 pada tanggal 26 agustus 2024 dan sisanya sejumlah rp2.552.494.639,90 di kembalikan pada hari ini.
dengan total keseluruhan rp3.552.494.639,90 dan langsung di setorkan ke kas negara melalui bank sumsel babel cabang sekayu.
baca juga:revitalisasi pasar 16 ilir, pj walikota palembang janji tak telantarkan pedagang, berikut ini tuntutannya 
baca juga:sosok fitrianto romadhona yang ditunjuk plt camat lubuklinggau selatan ii, fokus wujudkan linggau padek pule
sebelumnya,  pemerintah kabupaten musi banyuasin (pemkab muba) dan kejaksaan negeri (kejari) muba kembali merapatkan barisan.
antara keduanya melakukan penandatanganan nota kesepakatan (mou) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
dalam hal ini, penanganan permasalahan hukum yang dihadapi pemkab muba baik di dalam maupun di luar pengadilan.
dengan artian kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. 
baca juga:ini negara favorit warga indonesia saat jalan-jalan ke luar negeri
baca juga:5 ciri khas suku palembang, mulai dari pakaian hingga makanannya!
mou yang diselenggarakan oleh bagian kerjasama setda muba ini ditandatangani langsung oleh pj bupati muba h sandi fahlepi dan kajari muba roy riady sh mh.
penandatanganan nota mou ini berlangsung  di auditorium pemkab muba, senin 15 juli 2024 siang.
dalam sambutannya, pj bupati muba h sandi fahlepi berterimakasih dan mengapresiasi kejari muba yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan pemkab muba.
"kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses penandatanganan mou ini," imbuhnya.
baca juga:5 fakta menarik palembang, pernah kota terbersih di asean era eddy santana putra
baca juga:kembali kejari lahat terima titipan uang pengganti kerugian keuangan negara dugaan korupsi, berikut kasusnya
penandatanganan kesepakatan bersama ini, tambah sandi, merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara pemkab muba dengan kejari muba.
hal ini agar dimaksudkan menyamakan pandangan terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
pj bupati sandi fahlepi juga berharap dengan adanya mou ini agar semua pihak bisa mendukung program ini. dia berharap pula dapat memberikan manfaat besar, serta berkualitas bagi masyarakat luas.
“saya berharap dengan adanya nota kesepakatan ini penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran,” ucapnya. 
baca juga:kembali kejari lahat terima titipan uang pengganti kerugian keuangan negara dugaan korupsi, berikut kasusnya
baca juga:wah! ada ceramah agama di kejari ogan ilir, apa tujuannya?
kedepan, pemkab muba dan kejari muba akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi dalam hal bantan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya.
“sehingga dapat antisipasi dalam upaya penegakan hukum di kabupaten muba,” tukas sandi.
sementara, kajari muba roy riady memaparkan, peran kejaksaan dalam mendukung 7 prioritas nasional rencana kerja pemerintah (rkp) tahun 2024. 
di antaranya yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 
baca juga:dompet auto gendut! 4 trik jitu dapatkan saldo dana gratis, dijamin mudah dan praktis
baca juga:jelajahi kota dengan 5 rental mobil terbaik di palembang, nikmati liburan dengan nyaman!
meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. selanjutnya, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
lingkup perjanjian kerja sama ini, dirincikan kajari, antara lain merupakan bagian dari kepentingan penegakan hukum. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.  
kemudian melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan intelijen lainnya, melakukan pencegahan kkn dan pengawasan multimedia. 
baca juga:beginilah bentuk kepedulian pp lawyer nusantara terhadap korban kebakaran di ibul besar iii
baca juga:aliansi pemuda dan mahasiswa peduli lingkungan desak pemkot palembang segera revitalisasi pasar 16 ilir
"untuk itu, saya mendorong betul kepada bapak ibu agar paham tupoksi ini," pungkas roy. turut hadir dalam acara ini seluruh jajaran kejari sekayu, sekda muba apriyadi, para asisten bupati, serta kepala opd pemkab muba, camat dan jajaran.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"