Ada Provinsi yang Anggarannya Habis Hanya untuk Gaji dan Tunjangan PNS

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Jumat , 27 Sep 2024 - 18:35

Mendagri Tito Karnavian-newsantara-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyampaikan isi hatinya terkait provinsi yang anggarannya habis hanya untuk gaji, tunjangan dan bonus pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut menurutnya, boleh jadi disebabkan kepala daerahnya terlalu memanjakan kaum birokrat.

Kaum birokrat di daerah itu dimanjakan dengan berbagai tunjangan, atau bonus jumbo. Tentu saja dengan alasan di baliknya bisa bermacam-macam.

Contohnya saja untuk mengungkit daya beli yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau yang menyangkut urusan politik. Dalam hal ini dipakai untuk meraup dukungan PNS yang jumlahnya signifikan di pilkada.

Yang membuat celaka adalah, daerah-daerah yang royal memberikan penghasilan besar untuk PNS itu, tidak termasuk daerah yang fiskalnya kuat dan keuangannya mantap.

Padahal sesungguhnya di mana pun gaji PNS, rata-rata mempunyai besaran nilai yang sama. Semua aturan tersebut tentang penggajian mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019.

Jelas dalam aturan tersebut dicantumkan, gaji pokok PNS tergantung golongan dan jabatan. Dengan nilai gaji terendah Rp1.560.800 hingga Rp5.901.200 per bulan.

"Mereka itu enak, uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (TKD). Tapi, uangnya dihabiskan sebagian besar untuk belanja pegawai. Untuk gaji pegawai, ditambah bonus, dan operasional pegawai," kata Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (24/9/202) lalu.

Aturan gaji untuk semua pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia sebetulnya sudah jelas yakni mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019 yang sudah disebutkan di atas tadi.

Namun, beberapa daerah memang mengalokasikan anggaran belanja yang tinggi untuk gaji pegawai pemerintah.

Di bawah ini ada aturan Provinsi yang Anggaran Belanja Pegawainya Tertinggi

Jika mengacu menurut data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), setidaknya terdapat lima provinsi dengan anggaran belanja pegawai tertinggi per September 2024 ini.

ada provinsi yang anggarannya habis hanya untuk gaji dan tunjangan pns                            palembang, koranpalpres.com - beberapa waktu lalu menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian sempat menyampaikan isi hatinya terkait provinsi yang anggarannya habis hanya untuk gaji, tunjangan dan bonus pegawai negeri sipil (pns).
hal tersebut menurutnya, boleh jadi disebabkan kepala daerahnya terlalu memanjakan kaum birokrat.
kaum birokrat di daerah itu dimanjakan dengan berbagai tunjangan, atau bonus jumbo. tentu saja dengan alasan di baliknya bisa bermacam-macam. 
contohnya saja untuk mengungkit daya beli yang mendorong pertumbuhan ekonomi atau yang menyangkut urusan politik. dalam hal ini dipakai untuk meraup dukungan pns yang jumlahnya signifikan di pilkada.  
baca juga:kenaikan gaji pns 2025, besarannya akan diumumkan presiden menjelang hut ke-79 ri
yang membuat celaka adalah, daerah-daerah yang royal memberikan penghasilan besar untuk pns itu, tidak termasuk daerah yang fiskalnya kuat dan keuangannya mantap.
padahal sesungguhnya di mana pun  gaji pns, rata-rata mempunyai besaran nilai yang sama. semua aturan tersebut tentang penggajian mengacu kepada peraturan pemerintah (pp) nomor 15 tahun 2019. 
jelas dalam aturan tersebut dicantumkan, gaji pokok pns tergantung golongan dan jabatan. dengan nilai gaji terendah rp1.560.800 hingga rp5.901.200 per bulan.
"mereka itu enak, uangnya sudah dapat dari pusat, transfer (tkd). tapi, uangnya dihabiskan sebagian besar untuk belanja pegawai. untuk gaji pegawai, ditambah bonus, dan operasional pegawai," kata tito karnavian di jakarta, selasa (24/9/202) lalu.
baca juga:dprd ogan ilir sahkan apbd 2025, anggaran rp 1,3 triliun resmi disetujui
aturan gaji untuk semua pegawai negeri sipil di seluruh indonesia sebetulnya sudah jelas yakni mengacu  kepada peraturan pemerintah (pp) nomor 15 tahun 2019 yang sudah disebutkan di atas tadi.
namun, beberapa daerah memang mengalokasikan anggaran belanja yang tinggi untuk gaji pegawai pemerintah.
di bawah ini ada aturan provinsi yang anggaran belanja pegawainya tertinggi
jika mengacu menurut data sistem informasi keuangan daerah (sikd), setidaknya terdapat lima provinsi dengan anggaran belanja pegawai tertinggi per september 2024 ini.
baca juga:jelang pilkada serentak 2024, ketua bawaslu ri: pelanggaran netralitas asn rusak kepercayaan publik 
urutan besaran gaji pegawai tersebut adalah sebagai berikut:
1. provinsi jawa timur sebesar rp49,56 triliun
2. provinsi jawa barat sebesar rp49,13 triliun
3. provinsi jawa tengah sebesar rp45,49 triliun
4. provinsi sumatra utara sebesar rp23,39 triliun
5. provinsi dki jakarta sebesar rp20,06 triliun
baca juga:pemkot dan dprd kota pagaralam sepakati kupa/ppap kota pagar alam tahun anggaran 2024 
selain itu, ada pula jumlah besarnya dana transfer ke daerah (tkd).
pemerintah pusat, menyalurkan dana transfer ke daerah (tkd) dalam jumlah yang beragam. semua itu bergantung pada berapa besar pendapatan asli daerah (pad)-nya.
jika semakin besar pad-nya maka akan semakin kuat kemampuan finansial, dengan demikian semakin rendah dana tkd-nya.
berikut aturan mengenai hal tersebut:
baca juga:gaji pensiunan pns alami kenaikan fantastis pada 1 oktober 2024, golongan ini hampir menyentuh rp5 juta
1. untuk  daerah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (pad)-nya termasuk kategori kuat, besaran dana transfer ke daerah atau tkd-nya berkisar 26-47 persen.
2. untuk  daerah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (pad)-nya masuk kategori sedang, besaran dana transfer ke daerah atau tkd-nya berkisar 52-60 persen.
3. untuk daerah yang fiskal atau pendapatan asli daerah (pad)-nya masuk kategori lemah, besaran dana transfer ke daerah atau tkd-nya berkisar 63-90 persen.
nah yang menjadi celakanya, wilayah yang menerima dana transfer ke daerah atau tkd sebesar 90 persen itu, justru paling boros untuk belanja pegawai.
baca juga:makin menyala! pns golongan ini akan raih uang tambahan capai rp2,5 juta, lebih dari sekadar gaji pokok!
padahal sesungguhnya di mana pun  gaji pns, rata-rata mempunyai besaran nilai yang sama. semua aturan tersebut tentang penggajian mengacu kepada peraturan pemerintah (pp) nomor 15 tahun 2019. 
besaran belanja pegawainya mencapai 60 persen dari dana transfer ke daerah atau tkd. pada saat bersamaan menjadikan pemanfaatan untuk kelompok masyarakat lainnya, menjadi rendah.