Sinergikan Gender dalam Pembangunan, DPPPA Musi Banyuasin Wujudkan Keadilan dan Kesetaraan

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Jumat , 27 Sep 2024 - 20:05

Pj Bupati Musi Banyuasin, H Sandi Fahlepi membuka secara langsung kegiatan Rakor PUG dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kamis, 26 September 2024--

IPG diukur melalui usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, sedangkan IDG diukur melalui partisipasi perempuan dalam politik, profesi, dan kontribusi pendapatan perempuan.

“Kedua indeks ini merupakan ukuran untuk melihat ada atau tidaknya kesenjangan gender dalam Pembangunan,” ucapnya.

Untuk itulah, ia mengucapkan terima kasih peserta yang mengikuti Rakor, semoga dapat mengikuti dengan baik.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PPPA Kabupaten Musi Banyuasin, Emilia Aprianita, S.STP, M.Si menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah strategi lintas sektoral yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus terus mengupayakan agar strategi ini dapat dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan.

Ia berharap, Rakor ini mampu meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang strategi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.

“Kita harapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya memasukkan analisis gender ke dalam perencanaan pembangunan yang sudah ada,” harap Emilia.

Dengan demikian, pembangunan akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki, serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif.

“Akhirnya, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Kabupaten Musi Banyuasin, baik laki-laki maupun Perempuan,” tutupnya

sinergikan gender dalam pembangunan, dpppa musi banyuasin wujudkan keadilan dan kesetaraan                            musi banyuasin, koranpalpres.com – pemerintah kabupaten (pemkab) melalui dinas pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak (dpppa) musi banyuasin menggelar rapat koordinasi (rakor) penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (pug) dalam perencanaan pembangunan daerah kamis, 26 september 2024.
acara dihadiri pj bupati musi banyuasin, h sandi fahlepi sekaligus membuka secara langsung kegiatan rakor tersebut.
dalam sambutannya ia mengungkapkan, pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu tujuan dari sustainable development goals (sdgs), khususnya pada tujuan kelima. 
“isu gender ini adalah isu multidimensi yang tercantum di hampir seluruh tujuan pembangunan sdgs,” ujarnya.
baca juga:anak harus tau bahaya bullying, ini pesan kepala dpppa oku timur
baca juga:wujudkan kesetaraan gender, pemprov sumsel raih anugerah parahita ekapraya madya dari kemenpppa ri
sandi mengungkapkan, kabupaten musi banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, baik dari sisi regulasi melalui penerbitan perda no. 10 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, maupun melalui peraturan daerah lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“bahkan, baik program, kebijakan, serta penganggaran di kabupaten musi banyuasin hampir semua telah responsif terhadap gender,” kata dia. 
pj bupati musi banyuasin, h sandi fahlepi membuka secara langsung kegiatan rakor pug dalam perencanaan pembangunan daerah kamis, 26 september 2024--
contohnya program seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemenuhan hak anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pengembangan ekonomi semua berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan.
namun lanjutnya, perencanaan program dan kebijakan tersebut, baik di tingkat kabupaten maupun desa, masih cenderung bias gender. 
baca juga:7 syarat pengarusutamaan gender sesuai permen pppa no 9 tahun 2018
baca juga:mengenal 5 kuliner khas musi banyuasin sumatera selatan yang lezat dan bikin ngiler!
hal ini menyebabkan dampaknya belum signifikan dalam mengurangi kesenjangan gender. indikator seperti indeks pembangunan gender (ipg) dan indeks pemberdayaan gender (idg) belum optimal. 
ipg diukur melalui usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, sedangkan idg diukur melalui partisipasi perempuan dalam politik, profesi, dan kontribusi pendapatan perempuan. 
“kedua indeks ini merupakan ukuran untuk melihat ada atau tidaknya kesenjangan gender dalam pembangunan,” ucapnya.
untuk itulah, ia mengucapkan terima kasih peserta yang mengikuti rakor, semoga dapat mengikuti dengan  baik.
baca juga:sumur ilegal terbakar di musi banyuasin, kapolda sumsel harapkan ini kepada pemerintah daerah
baca juga:tegas! ini permintaan kapolda sumsel kepada skk migas terhadap sumur ilegal di musi banyuasin
sementara itu plt kepala dinas pppa kabupaten musi banyuasin, emilia aprianita, s.stp, m.si menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah strategi lintas sektoral yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama.
kelompok kerja pengarusutamaan gender (pokja pug) kabupaten musi banyuasin, yang terdiri dari seluruh organisasi perangkat daerah (opd), harus terus mengupayakan agar strategi ini dapat dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan. 
ia berharap, rakor ini mampu meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang strategi pug dan perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki.
“kita harapkan kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya memasukkan analisis gender ke dalam perencanaan pembangunan yang sudah ada,” harap emilia. 
baca juga:konsep gender : perbedaan antara pria dan wanita dalam pandangan masyarakat
baca juga:menuju kesetaraan gender: menghadapi standar ganda dalam hubungan laki-laki dan perempuan
dengan demikian, pembangunan akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki, serta menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif. 
“akhirnya, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk kabupaten musi banyuasin, baik laki-laki maupun perempuan,” tutupnya