Netralitas KPU dan Bawaslu Lahat Diragukan, Berpotensi Picu Konflik Pilkada 2024, Kok Bisa

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Kamis , 10 Oct 2024 - 16:03

Masdariansyah mengemukakan bahwasanya sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak berpihak kepada salah satu calon-Bernat/koranpalpres.com-

"Dengan begitu, iklim demokrasi di Bumi Seganti Setungguan terus damai, aman dan jauh dari konflik yang dapat berpotensi hal-hal negatif," jelas dirinya.

Terpisah, Pengamat politik daerah, Rahmat Hidayat, menilai bahwa dugaan ketidaknetralan penyelenggara merupakan isu serius yang perlu ditangani segera. Menurutnya, jika isu ini dibiarkan tanpa tindakan konkret dari pihak berwenang, konflik sosial bisa saja terjadi.

“Netralitas penyelenggara pemilu merupakan pondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Jika ada keraguan terhadap netralitas ini, maka akan muncul kecurigaan dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan bentrokan antarpendukung atau bahkan kerusuhan,” jelas Rahmat.

Ia menambahkan, bahwa penyelenggara pemilu harus menjamin transparansi dalam setiap proses yang mereka lakukan.

Pengawasan yang lebih ketat dan investigasi independen perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan netralitas.

Menanggapi isu ini, berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok pemantau pemilu, mendesak KPU dan Bawaslu untuk bersikap lebih transparan dan akuntabel.

Mereka menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dari Bawaslu dan aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Jangan sampai ada celah untuk penyelenggara yang tidak netral. Kami berharap ada tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang masuk terkait dugaan keberpihakan ini. Semua pihak harus menjunjung tinggi integritas demokrasi,” ujar salah satu aktivis pemantau pemilu.

Di tengah situasi yang semakin panas, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

Pihak keamanan juga diminta untuk siaga guna mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama masa kampanye hingga penghitungan suara.

“Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga suasana kondusif. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru merusak keharmonisan yang sudah terjalin di daerah ini,” kata Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S Sinaga SH SIK MH.

netralitas kpu dan bawaslu lahat diragukan, berpotensi picu konflik pilkada 2024, kok bisa                            lahat, koranpalpres.com - memasuki tahapan krusial pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, kekhawatiran terkait netralitas penyelenggara pemilu semakin mencuat di tengah masyarakat kabupaten lahat.
sejumlah pihak menyoroti dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, baik di tingkat komisi pemilihan umum (kpu) maupun badan pengawas pemilu (bawaslu), yang dikhawatirkan dapat memicu konflik di lapangan.
beberapa calon dan tim sukses pasangan calon bupati/wakil bupati secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap indikasi keberpihakan yang terlihat dalam beberapa proses tahapan pilkada.
mereka menilai bahwa sejumlah keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu terkesan tidak adil dan memihak kepada kandidat tertentu, yang dapat mengancam integritas pemilu secara keseluruhan.
baca juga:deklarasi damai di kpu lahat tanpa dihadiri paslon nomor 2 dan 3, ini penyebabnya 
baca juga:gawat! disinyalir jadwal kampanye dari kpu lahat terkesan memihak pada satu paslon
salah satu juru bicara dari salah satu pasangan calon nomor urut 2, sudarman mengungkapkan, kekhawatirannya melihat adanya beberapa indikasi yang menunjukkan ketidaknetralan dari penyelenggara.
"ada keputusan yang sangat merugikan pasangan kami salah satunya jadwal kampanye meski telah direvisi, dan hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah para pendukung kami,” ungkapnya.
isu yang semakin memanas ini juga membuat masyarakat resah. kekhawatiran semakin meningkat bahwa ketidaknetralan penyelenggara, dapat memicu konflik horizontal di antara pendukung pasangan calon, yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan selama proses pemilu berlangsung.
sementara itu, kaban kesbangpol lahat, raswan ansori se mm melalui kabid politik, masdariansyah mengemukakan, bahwasanya sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak berpihak kepada salah satu calon.
baca juga:polres lahat perketat pengamanan bagi paslon daftar ke kpu lahat, ini penampakannya 
baca juga:paslon bz-win daftarkan diri ke kpu lahat, ini target utama pilkada 2024
"sebab banyak sekali isu yang berhembus yang mana, penyelenggaraan pemilu hingga ke tingkat kpps bahkan bawaslu diterpa angin tidak sedap," sebutnya.
sekiranya, sambung dia, mereka dapat bekerja sebagaimana mestinya jalankan pemilu ini secara jujur, adil dan terbuka tanpa adanya keberpihakan.
"dengan begitu, iklim demokrasi di bumi seganti setungguan terus damai, aman dan jauh dari konflik yang dapat berpotensi hal-hal negatif," jelas dirinya.
terpisah, pengamat politik daerah, rahmat hidayat, menilai bahwa dugaan ketidaknetralan penyelenggara merupakan isu serius yang perlu ditangani segera. menurutnya, jika isu ini dibiarkan tanpa tindakan konkret dari pihak berwenang, konflik sosial bisa saja terjadi.
baca juga:paslon berlian deklarasi dan langsung mendaftar ke kpu lahat, ini pesan singkatnya
baca juga:kapolres lahat pimpin apel siaga antisipasi kericuhan pasca hasil psu kpu lahat, ini katanya
“netralitas penyelenggara pemilu merupakan pondasi dari kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. jika ada keraguan terhadap netralitas ini, maka akan muncul kecurigaan dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan bentrokan antarpendukung atau bahkan kerusuhan,” jelas rahmat.
ia menambahkan, bahwa penyelenggara pemilu harus menjamin transparansi dalam setiap proses yang mereka lakukan.
pengawasan yang lebih ketat dan investigasi independen perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan netralitas.
menanggapi isu ini, berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok pemantau pemilu, mendesak kpu dan bawaslu untuk bersikap lebih transparan dan akuntabel.
baca juga:ada apa dengan kpu lahat, puss dapil 4 diambil alih kpu provinsi sumsel, kok bisa ya
baca juga:bukan sulap bukan sihir, diduga muncul suara siluman salah satu caleg, kinerja kpu lahat dipertanyakan 
mereka menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dari bawaslu dan aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.
"jangan sampai ada celah untuk penyelenggara yang tidak netral. kami berharap ada tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang masuk terkait dugaan keberpihakan ini. semua pihak harus menjunjung tinggi integritas demokrasi,” ujar salah satu aktivis pemantau pemilu.
di tengah situasi yang semakin panas, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
pihak keamanan juga diminta untuk siaga guna mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama masa kampanye hingga penghitungan suara.
“peran masyarakat sangat penting dalam menjaga suasana kondusif. jangan sampai perbedaan pandangan politik justru merusak keharmonisan yang sudah terjalin di daerah ini,” kata kapolres lahat, akbp god parlasro s sinaga sh sik mh.