Mahasiswa Universitas Andalas Kupas Tuntas Budaya Politik sebagai Cermin Identitas dan Dinamika Demokrasi

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 13 Oct 2024 - 15:59

Artikel berjudul "Budaya Politik: Cermin Identitas dan Dinamika Demokrasi" ditulis oleh Muhammad Akbar, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.--kolase koranpalpres.com

Secara keseluruhan, budaya politik merupakan refleksi dari identitas nasional dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran mereka dalam sistem demokrasi.

Meskipun Indonesia telah melalui berbagai fase transformasi politik, pembangunan budaya politik yang inklusif, transparan, dan partisipatif masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperjuangkan.

Dalam konteks inilah, penting bagi setiap warga negara untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik, tetapi juga menjadi aktor yang aktif, kritis, dan berdaya dalam menentukan arah masa depan bangsa.

mahasiswa universitas andalas kupas tuntas budaya politik sebagai cermin identitas dan dinamika demokrasi                            koranpalpres.com - artikel berjudul "budaya politik: cermin identitas dan dinamika demokrasi" ditulis oleh muhammad akbar, mahasiswa ilmu politik universitas andalas, padang, sumatera barat.
budaya politik adalah salah satu elemen penting yang membentuk dinamika kehidupan politik dalam suatu negara.
ia mencerminkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem politik, bagaimana mereka memahami peran mereka dalam demokrasi, dan bagaimana institusi politik itu sendiri berfungsi.
pada dasarnya, budaya politik bukan hanya tentang partai, pemilu, atau parlemen, tetapi juga tentang nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari cara masyarakat merespons kekuasaan dan pengelolaan negara.
baca juga:guru besar unpad sentil politik dinasti dan politik aji mumpung: demokrasi rasa dinasti
baca juga:ini jadwal debat publik pilkada oku timur 2024, 2 paslon siap bersaing di pesta demokrasi 
setiap negara memiliki budaya politik yang unik, dibentuk oleh sejarah, tradisi, dan pengalaman kolektif masyarakatnya.
di indonesia, budaya politik memiliki akar yang panjang dan rumit, dipengaruhi oleh berbagai faktor historis seperti masa kolonialisme, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan era reformasi.
pengalaman panjang ini menciptakan pola-pola khusus dalam cara masyarakat memandang kekuasaan dan partisipasi politik.
pada masa orde baru, misalnya, budaya politik cenderung berkarakter paternalistik dan sentralistik, di mana rakyat diposisikan sebagai subjek yang patuh terhadap kekuasaan negara yang dominan.
baca juga:prediksi pesta demokrasi, ini 3 pasangan bakal calon gubernur sumatera selatan 2024-2029, gimana menurutmu?
baca juga:hukum dan demokrasi, sejalan atau tidak?
reformasi 1998, yang menandai berakhirnya rezim otoriter tersebut, menjadi titik balik yang signifikan bagi budaya politik indonesia, membuka jalan bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang lebih inklusif.
namun, meskipun reformasi membawa semangat baru dalam kehidupan politik, kita juga melihat bahwa budaya politik indonesia masih dipengaruhi oleh elemen-elemen lama.
pola patronase, di mana hubungan kekuasaan cenderung bersifat transaksional, masih kuat dalam politik lokal maupun nasional.
selain itu, praktik politik uang atau "money politics" menjadi fenomena yang sulit diberantas sepenuhnya, mengingat masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap figur-figur pemimpin yang menawarkan bantuan material atau jasa tertentu.
baca juga:demi memastikan pelaksanaan proses demokrasi berjalan lancar, ini dilakukan personel polda sumsel di kpu 
baca juga:sumatera selatan kembali berduka! setelah ketua kini anggota 'pejuang demokrasi' oku timur ikut gugur
kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur politik telah berubah secara formal, nilai-nilai lama dalam budaya politik masih terus bertahan dan menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi.
di sisi lain, budaya politik juga mencerminkan keragaman dalam respons masyarakat terhadap demokrasi.
ada kelompok masyarakat yang sangat aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, misalnya melalui media sosial atau gerakan sosial, tetapi ada juga yang apatis atau bahkan skeptis terhadap politik.
apatisme politik sering kali muncul karena ketidakpercayaan terhadap elite politik yang dianggap korup atau tidak peduli pada kepentingan rakyat.
baca juga:ucapkan selamat hari pers nasional, wapres pesan pers indonesia tetap jadi pilar keempat demokrasi
baca juga:pj wako ingatkan kembali bulan demokrasi ini, netralitas asn harus dijaga
sikap ini, meski dapat dimengerti dalam konteks kekecewaan masyarakat, pada akhirnya dapat melemahkan partisipasi politik yang sehat.
dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan akuntabel.
budaya politik yang kuat dan sehat harus ditopang oleh kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat.
di indonesia, pendidikan politik sering kali menjadi tantangan. banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban politik mereka, atau bahkan cara kerja sistem politik itu sendiri.
baca juga:mewujudkan inklusivitas demokrasi: transformasi sistem pencalonan presiden indonesia
baca juga:cek kesiapan pesta demokrasi 2024, pj walikota palembang pastikan bawaslu dan kpu palembang untuk ini
pendidikan politik yang berkelanjutan, baik melalui institusi formal seperti sekolah maupun melalui media dan organisasi masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi demokrasi.
dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih mampu mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan politik.
selain itu, penting juga untuk memperhatikan bagaimana media mempengaruhi budaya politik.
media, baik itu media massa tradisional maupun media sosial, memiliki peran besar dalam membentuk opini publik tentang politik.
baca juga:pesta demokrasi! bupati ogan ilir minta ini pada asn
baca juga:pembatasan masa jabatan anggota dewan legislatif dalam perspektif demokrasi konstitusional
di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi medan utama bagi debat politik, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara langsung dalam wacana politik.
namun, di sisi lain, media sosial juga sering menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian, yang dapat merusak budaya politik sehat.
oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang lebih baik agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menyaring informasi politik yang mereka terima.
kondisi budaya politik di indonesia dan banyak negara demokrasi lainnya terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial yang kompleks.
baca juga:danramil geger hadiri rakor panwascam dan ppk, momen kesuksesan pesta demokrasi 
baca juga:bupati ogan ilir warning asn netral di pesta demokrasi, ancamannya bisa dipecat
tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana membangun budaya politik yang tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif dan konstruktif dari masyarakat.
budaya politik yang baik tidak hanya diukur dari seberapa sering rakyat ikut dalam pemilu, tetapi juga dari seberapa dalam mereka memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari.
secara keseluruhan, budaya politik merupakan refleksi dari identitas nasional dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran mereka dalam sistem demokrasi.
meskipun indonesia telah melalui berbagai fase transformasi politik, pembangunan budaya politik yang inklusif, transparan, dan partisipatif masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperjuangkan.
baca juga:sambut pesta demokrasi, polres banyuasin lakukan langkah pengecekan pengamanan
baca juga:telisik pendidikan politik di universitas andalas, membangun generasi cerdas dan kritis
dalam konteks inilah, penting bagi setiap warga negara untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik, tetapi juga menjadi aktor yang aktif, kritis, dan berdaya dalam menentukan arah masa depan bangsa.