Oknum PPS Silaberanti Tidak Netral, KPU Kota Palembang Cuek, Tarech Rasyid: Wah Parah ini!

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Selasa , 22 Oct 2024 - 16:52

Tokoh masyarakat dan pengamat politik menyayangkan sikap Oknum PPS Silaberanti yang tidak netral, sementara KPU Kota Palembang cuek.--freepik

"Kami sudah memberitahukannya ke pihak KPU Kota Palembang, tapi tidak ada respons sedikitpun hingga detik ini," cetus Amantjik.

Komentar Pengamat Politik

Saat dikonfirmasi terkait keberpihakan R pada salah satu calon Gubernur Sumsel 2024, pengamat politik Sumsel Dr Tarech Rasyid MSi menegaskan sikap demikian sangat tidak patut.

"Sebab, sesuai Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022, setiap anggota KPU, KPPS, atau PPS, tidak diperkenan untuk memihak ke satu peserta pemilu," jelas Tarech Rasyid.

Sebagai anggota PPS sebaiknya tidak proaktif kepada satu pasangan peserta Pilkada.

"Dan ketika ada laporan atau berita di media massa, seharusnya pihak KPU segera memberhentikan beliau sebagai anggota PPS," tegasnya.

Terkait kenapa petugas PPS harus netral, Tarech Rasyid menjelaskan bahwa setiap anggota PPS mengemban tugas memastikan ketersediaan perlengkapan sarana pemungutan suara.

Tentu saja imbuh dia, sebagai petugas yang memiliki kewenangan menyediakan segala pasilitas bagi pemilihan umum, tentu harus netral.

"Ini kewajiban yang mutlak," timpalnya.

Selain itu, petugas PPS harus membantu pihak PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemilihan umum.

oknum pps silaberanti tidak netral, kpu kota palembang cuek, tarech rasyid: wah parah ini!                            palembang, koranpalpres.com – warga kelurahan silaberanti, kecamatan jakabaring, kota palembang menyayangkan sikap salah seorang oknum anggota panitia pemungutan suara (pps) setempat berinisial r yang dinilai tidak netral.
namun warga lebih kecewa lagi atas respon pihak komisi pemilihan umum (kpu) kota palembang yang seolah tidak peduli alias cuek.
komentar tokoh masyarakat
tokoh masyarakat silaberanti, amantjik somad menyebutkan, dalam acara sosialisasi salah satu calon gubernur sumsel 2024-2029 di rumah warga seberang ulu ii yang berbatasan dengan opi dan kabupaten banyuasin, oknum pps itu hadir.
baca juga:ppk dan pps su 1 kompak sosialisasi ‘payo kawan milih’ di pilkada palembang, bentang banner hingga buat kuis
baca juga:ini cara tepat kejari banyuasin mengharmonisasikan sesama anggota pps desa muara abab
dia duduk bersebelahan dengan anggota dprd kota palembang terpilih.
sayangnya sambung amantjik, ketika acara itu dipublikasi, pihak kpu seakan tidak memberikan respons apapun terhadap keberpihakan r pada calon gubernur sumsel tersebut. 
“padahal sejatinya sebagai anggota pps silaberanti kota palembang, dia (inisial r) tidak berpihak kepada paslon manapun," beber amantjik kepada wartawan, selasa, 22 oktober 2024.
sebagai sesepuh warga silaberanti, amantjk mengaku tidak membenci siapapun. 
baca juga:anggota pps palembang dilantik, ratu dewa dapat jalankan amanah selama pilkada 2024 
baca juga:kpu ogan ilir lantik 723 anggota pps untuk pilkada serentak 2024
"namun saya hanya ingin meluruskan bahwa sebagai anggota pps silaberanti hendaknya netral, tidak memperlihatkan sikap berpihak ke satu calon gubernur," imbuhnya lagi.
di tengah situasi politik pilkada yang kian mendekati puncaknya di 27 november nant, singgung amantjik, seharusnya r tidak melakukan hal demikian. 
pasalnya sebagai petugas pps, selayaknya r tidak memperlihatkan sikap keberpihakan kepada seorang calon yang ikut berkontestasi dalam pilkada 2024.
"kami sudah memberitahukannya ke pihak kpu kota palembang, tapi tidak ada respons sedikitpun hingga detik ini," cetus amantjik.
baca juga:anggota pps diminta profesional selama pilkada serentak 2024, ini daftar tugasnya
baca juga:lolos tes tertulis, 2.707 calon anggota pps bakal ikuti tahapan lanjutan, cek tanggal pengumuman 
komentar pengamat politik
saat dikonfirmasi terkait keberpihakan r pada salah satu calon gubernur sumsel 2024, pengamat politik sumsel dr tarech rasyid msi menegaskan sikap demikian sangat tidak patut.
"sebab, sesuai peraturan kpu nomor 8 tahun 2022, setiap anggota kpu, kpps, atau pps, tidak diperkenan untuk memihak ke satu peserta pemilu," jelas tarech rasyid.
sebagai anggota pps sebaiknya tidak proaktif kepada satu pasangan peserta pilkada. 
baca juga:membludak! masyarakat daftar jadi anggota pps pilkada tembus 3043 pelamar, cek pendaftaran diperpanjang
baca juga:kpu pagaralam rekrut ppk akhir april dan pps awal mei ini
"dan ketika ada laporan atau berita di media massa, seharusnya pihak kpu segera memberhentikan beliau sebagai anggota pps," tegasnya.
terkait kenapa petugas pps harus netral, tarech rasyid menjelaskan bahwa setiap anggota pps mengemban tugas memastikan ketersediaan perlengkapan sarana pemungutan suara. 
tentu saja imbuh dia, sebagai petugas yang memiliki kewenangan menyediakan segala pasilitas bagi pemilihan umum, tentu harus netral. 
"ini kewajiban yang mutlak," timpalnya.
baca juga:gawat ! mantan bupati lahat periode 2018-2023 cium aroma kurang sedap rekrutmen ppk dan pps
baca juga:kpu oku timur buka pendaftaran ppk dan pps akhir april ini, catat tahapan dan jadwalnya
selain itu, petugas pps harus membantu pihak  ppk dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemilihan umum. 
"apabila ada keberpihakan terhadap satu peserta dalam pelaksanaan pemilu 2024, wah parah ini, saya berhatap kpu segera mengambil sikap tegas," pungkasnya.